PELEMAHAN KPK

Perbaikan revisi UU KPK dinilai tak sah

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019).  Perbaikan salah ketik revisi UU KPK berpotensi menimbulkan sengketa hukum.
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) di Kantor Pukat UGM, DI Yogyakarta, Rabu (11/9/2019). Perbaikan salah ketik revisi UU KPK berpotensi menimbulkan sengketa hukum. | Hendra Nurdiyansyah /Antara Foto

Perbaikan salah ketik alias typo revisi undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinilai tak sah. Sebab, perbaikan itu tak diputuskan lewat rapat paripurna DPR RI. Selain itu, DPR yang memperbaiki typo itu juga sedang dalam masa peralihan.

Menurut Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman kesalahan substantif itu, cara pembetulannya harus memenuhi persyaratan yaitu dengan mengulang rapat paripurna DPR. "Produk rapat paripurna hanya diubah dengan rapat paripurna," kata Boyamin, Kamis (17/10/2019) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Dia menerangkan, perbaikan terhadap salah ketik di dokumen bila tidak disahkan dalam rapat paripurna akan membuat hasil revisi UU KPK batal demi hukum.

Pengamat Humum Tata Negara UGM Zainal Arifin Mochtar juga menilai perbaikan salah ketik tidak sah. Sebabnya, redaksional undang-undang yang telah disahkan DPR tak bisa lagi dikembalikan untuk direvisi meskipun sekadar typo.

"Pada dasarnya itu tidak benar. Tidak mungkin sesuatu sudah lewat tahap persetujuan dibalikin lagi. Ini buah pembahasan terlampau terburu-buru. Masa ada kesalahan typo fatal gitu. Ada kesalahan typo itu udah jelas buah dari terburu-buru," ujar Zainal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (17/10/2019).

Zainal menjelaskan, perbaikan menjadi tidak sah lantaran dilakukan di masa peralihan. Artinya, belum ada alat kelengkapan dewan yang terbentuk sehingga DPR tak bisa mengambil suatu keputusan politik.

Artinya, tanda tangan yang dibubuhkan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR periode 2014-2019 Supratman Andi Agtas untuk memperbaiki typo Undang-undang KPK tidak sah lantaran saat ini ia tak lagi menjabat posisi tersebut. "Gimana caranya orang sudah tidak menjabat melakukan sesuatu atas yang ia lakukan di masa lampau. Dasarnya memang itu lah DPR dan pemerintah. Ngakunya udah dipikir, enggak tahunya berantakan banget," lanjut dia.

Rapat paripurna DPR mengesahkan revisi UU KPK pada 17 September lalu. Ternyata ada dua salah ketik. Pertama dalam Pasal 10A Ayat (4) yaitu 'penyerahan' tertulis 'penyerahaan' (kelebihan satu a). Kedua, pada Pasal 29 Ayat (e) terkait usia minimal pimpinan KPK. Pasal itu tertulis usia 50 namun dalam kurung tertulis empat puluh tahun. Harusnya lima puluh tahun.

DPR memperbaiki salah ketik, tanpa melewati prosedur rapat paripurna. Bahkan, naskah yang sudah diperbaiki itu, telah diserahkan ke Sekretariat Negara.

Ketua Baleg DPR 2014-2019, Supratman Andi Agtas mengonfirmasi perbaikan RUU KPK itu telah melalui persetujuannya. Ia menyebut hari ini dokumen perbaikan RUU KPK dikirimkan ke Setneg. "Soal typo sudah ditandatangani," kata Supratman kepada detikcom, Rabu (16/10/2019).

Perbaikan yang tak sesuai prosedur ini berpotensi menimbulkan sengketa sehingga perbaikannya harus disahkan lewat rapat paripurna. Menurut Boyamin, dalam asas bernegara termasuk hukum pemberlakuan sebuah regulasi dinyatakan bahwa perubahan hanya dapat dilakukan dengan cara yang sama atau sederajat.

Boyamin menceritakan, insiden serupa pernah terjadi dalam kesalahan penulisan putusan kasasi yang dikeluarkan Mahkamah Agung dalam perkara Yayasan Supersemar, di mana tertulis angka Rp139 juta yang semestinya Rp139 milar.

Kesalahan tersebut, menurutnya, akhirnya diperbaiki dengan melakukan peninjauan kembali alias PK. "Atas kesalahan itu tidak bisa sekedar dikoreksi, tapi membutuhkan upaya PK untuk membetulkan kesalahan penulisannya," ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR