PENINDAKAN KORUPSI

Perburuan aset Yayasan Supersemar tak berhenti di Gedung Granadi

Foto ilustrasi gedung Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi putusan MA dengan menyita Gedung Granadi dalam kasus Yayasan Supersemar, Senin (20/11/2018)
Foto ilustrasi gedung Mahkamah Agung RI. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi putusan MA dengan menyita Gedung Granadi dalam kasus Yayasan Supersemar, Senin (20/11/2018) | Rosa Panggabean /Antara Foto

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyita Gedung Granadi, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Penyitaan aset itu merupakan bagian dari eksekusi putusan Mahkamah Agung yang mewajibkan Yayasan Supersemar membayar Rp4,4 triliun.

Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur mengatakan, penyitaan berkaitan perkara yang melibatkan Yayasan Supersemar. "Sudah lama disita untuk memenuhi putusan pengadilan berkaitan dengan perkara Yayasan Supersemar," kata Guntur dikutip Kompas.com, Selasa (20/11/2018).

Guntur menuturkan, gedung tersebut akan dilelang. Nilai lelang akan ditentukan tim penilaian aset.

Setelah tim eksekutor berhasil merebut Gedung Granadi milik Keluarga Cendana untuk disetorkan kepada negara, kejaksaan akan melakukan penyitaan terhadap sejumlah saham dan rekening atas nama Yayasan Supersemar.

Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDatun), Loeke Larasati Agoestina, mengatakan Kejaksaan tengah menelusuri seluruh saham dan rekening milik atas nama Yayasan Supersemar untuk dimasukkan ke daftar aset yang harus disita tim eksekutor yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Loeke memastikan Kejaksaan Agung tidak akan berhenti memburu aset milik Yayasan Supersemar hingga mencapai Rp4,4 triliun.

"Sekarang itu total aset yang kami sita dari Yayasan Supersemar baru sekitar Rp243 miliar. Kami tidak akan berhenti, akan kami kejar terus semua asetnya Yayasan Supersemar ini sesuai putusan hingga Rp4,4 triliun," kata Loeke dikutip Bisnis.com.

Loeke menjelaskan Kejagung masih terus melakukan koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai eksekutor seluruh aset milik Yayasan Supersemar. Kejaksaan akan membantu mengumpulkan informasi ihwal aset dan saham yang dimiliki Yayasan Supersemar sehingga dapat mempermudah pengadilan menyita seluruh aset milik Keluarga Cendana itu.

Kejaksaan Agung menggugat Yayasan Supersemar pada tahun 2007 secara perdata. Gugatan dilakukan atas dugaan penyelewengan dana beasiswa berbagai tingkatan sekolah yang tidak sesuai dan dipinjamkan ke pihak ketiga. Tergugat pertama adalah mantan Presiden Soeharto dan tergugat kedua adalah Yayasan Supersemar.

Soeharto membentuk yayasan tersebut pada 1974 dan menunjuk dirinya sendiri sebagai ketua umum yayasan. Sebagai presiden, Soeharto lalu memerintahkan sebagian laba bank pelat merah digelontorkan ke Yayasan Supersemar. Namun dana tersebut diselewengkan bukan untuk kepentingan pendidikan, tetapi malah untuk kepentingan bisnis.

Pada tingkat pertama 27 Maret 2008, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah mengabulkan‎ gugatan Kejaksaan Agung dan menghukum Yayasan Supersemar untuk membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar $105 juta AS dan Rp46 miliar. Putusan ini dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 19 Februari 2009.

Mahkamah Agung pun menguatkan putusan Pengadilan Tinggi DKI‎ Jakarta pada Oktober 2010. Kejaksaan Agung mengajukan Peninjauan Kembali (PK) pada September 2013 dan permohonan PK tersebut dikabulkan oleh MA dan memutuskan Yayasan Supersemar harus membayar ganti rugi ke negara sebesar Rp4,4 triliun.

Untuk menambal kerugian negara itu, kejaksaan menyita sejumlah aset disita antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Jaksa Agung M Prasetyo pernah mengultimatum Yayasan Supersemar untuk menyerahkan gedung Granadi. Prasetyo memastikan gedung Granadi masuk aset Yayasan Supersemar.

Presetyo mengatakan kepemilikan Gedung Granadi diatasnamakan sejumlah yayasan sehingga sumber keuangan gedung perlu ditelusuri. "Itulah lihainya mereka saya rasa. Rupanya Granadi itu saya terima laporannya diatasnamakan beberapa yayasan," ujar Prasetyo dilansir Detikcom.

Di gedung Granadi ini, terdapat sejumlah kantor termasuk Humpuss Group milik Hutomo Mandala Putera alias Tommy Soeharto yang juga Ketua Umum Partai Berkarya pada Pemilu 2019 ini.

Sekjen Lembaga Bantuan Hukum Berkarya, Martha Dinata mengatakan Gedung Granadi bukan kator Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Berkarya.

Kata Martha, Tommy Soeharto tidak ada kaitannya dengan sengketa Yayasan Supersemar. Posisi Tommy sebagai Presiden Komisaris Humpuss Group yang berkantor di Gedung Granadi adalah penyewa, sama seperti penyewa lainnya.

Hal senada diungkapkan Sekjen Partai Berkarya Priyo Budi Santoso menegaskan penyitaan Gedung Granadi oleh Pengadilan Jakarta Selatan sama sekali tak berhubungan dengan kantor Partai Berkarya.

"Ini peristiwa hukum biasa antara Yayasan Supersemar dengan penguasa. Dan tidak ada hubungan dengan kantor Partai Berkarya," ujar Priyo dikutip Kompas.com.

Priyo menyatakan, Yayasan Supersemar telah dan akan melakukan langkah hukum terbaik berdasar nilai-nilai keadilan. Priyo mengajak para kader dan relawan Partai Berkarya untuk tetap solid dan berjuang untuk lolos ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen saat Pemilu 2019.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR