REFORMA AGRARIA

Jokowi: Perhutani jangan lebih kolonial dari kolonial

Foto aerial pascakebakaran lahan milik Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Banjar Utara yang ditanami pohon kayu jati di Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (17/9/2019).
Foto aerial pascakebakaran lahan milik Perum Perhutani Bagian Kesatuan Pemangku Hutan (BKPH) Banjar Utara yang ditanami pohon kayu jati di Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat, Selasa (17/9/2019). | Adeng Bustomi /AntaraFoto

Presiden Joko “Jokowi” Widodo menjanjikan penyelesaian masalah pemanfaatan hutan milik negara oleh masyarakat yang hingga kini praktiknya tak jalan di lapangan.

Jokowi mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang tidak bisa menggunakan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial. Padahal ketika SK itu diserahkan ke masyarakat, maka hak pengelolaan otomatis berpindah juga.

Jokowi menduga ada persoalan koordinasi yang mandek antara Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Agraria dan Tata Ruang(ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kehutanan (KLHK) dan Perum Perhutani.

“Merasa terganggu karena kenyamanan sudah lama dinikmati. Saya mau selesaikan nanti, khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan, dan Perhutani. Harus selesai ini, harus selesai,” kata Jokowi di hadapan perwakilan masyarakat yang terlibat program perhutanan sosial di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/10/2019).

Padahal, peta indikatif perhutanan sosial yang disusun pemerintah menargetkan 12,7 juta hektare lahan diserahkan kepada masyarakat. Pada pelaksanaannya, hingga 1 Oktober 2019, pemberian pemanfaatan perhutanan sosial di Pulau Jawa baru mencapai 25.000 hektare ditambah untuk perlindungan kemitraan 150.000 hektare.

“Program ini harus terus jalan, karena target kita memang bukan angka yang kecil,” katanya.

Maka pada kesempatan itu, Jokowi tak sungkan menyindir Direktur Utama Perhutani Denaldy Mulino Mauna untuk mengubah sistem birokrasi di lingkungannya.

“Pak Dirut, ini sudah tidak zaman kayak gini. Jangan sampai lagunya lagu lama. Dirutnya mungkin enggak, namun yang di bawahnya diselesaikan. Jangan sampai Perhutani lebih kolonial dari kolonial,” ucap Jokowi.

Persoalan hak tanah untuk masyarakat dalam tekanan beberapa waktu terakhir. Akhir September 2019, Jokowi diminta untuk membuktikan janji reforma agraria yang dicanangkannya sejak pertama menjabat. Pasalnya, janji pembagian 9 juta hektare tanah kepada petani dan masyarakat kecil juga diklaim tak jalan.

“Janji pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektare untuk reformasi agraria dalam lima tahun capaiannya (yang sampai ke petani) nol hektare,” ucap Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Komisi Pembaruan Agraria (KPA), kepada jurnalis, Selasa (24/9/2019) malam.

Adapun soal pelepasan kawasan hutan—yang berada di bawah yuridiksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)—disebut hanya seremonial pembagian sertifikasi tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

Konflik agraria pun tetap terjadi, kata Dewi. Mereka yang jadi korban adalah kelompok petani yang kerap berhadapan dengan perkebunan swasta, perkebunan negara dan/atau BUMN.

“Ada juga masyarakat adat yang berhadapan dengan Perhutani, lalu dengan HTI,” katanya.

Belakangan, konflik agraria juga disebabkan oleh proyek strategis nasional untuk pariwisata, misalnya di Danau Toba, Sumatra Utara, dan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

“Karena tidak ada jaminan hukum bagi masyarakat adat dan miskin, mereka rentan dikriminalkan. Jadi, banyak petani ditangkap karena dianggap ilegal padahal itu desa dan kampung garapan masyarakat,” ucapnya.

Dewi menyebut banyak kelemahan dalam kelembagaan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria Nomor 86 Tahun 2018.

Untuk diketahui, kelembagaan reforma agraria dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dengan tahap pelaksanaannya dipimpin oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Kemudian, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi dan kabupaten.

Catatan KPA menunjukkan, sepanjang 2018, Konsorsium kasus konflik agraria terjadi sebanyak 410 kali. Konflik tersebut melibatkan 87.568 kepala keluarga (KK) di berbagai provinsi di Indonesia dengan luas wilayah mencapai 807.177,613 hektar.

Selama empat tahun pemerintahan Jokowi, sudah terjadi 1.769 kasus konflik agraria. Di mana paling banyak terjadi tahun 2017 yakni 659 kasus.

Konflik agraria paling banyak terjadi di sektor perkebunan yakni 144 kasus atau menyumbang 35 persen untuk letusan konflik. Konflik tersebut sering terjadi di komoditas kelapa sawit yakni 83 kasus atau 60 persen dari total konflik di sektor perkebunan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR