TENAGA KERJA ASING

Perizinan tenaga kerja asing akan ikuti aturan

Menaker Hanif Dhakiri mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018).
Menaker Hanif Dhakiri mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2/2018). | Akbar Nugroho Gumay /ANTARAFOTO

Pemerintah sepakat untuk merapikan izin bekerja tenaga kerja asing (TKA). Kemudahan tersebut akan diatur dalam peraturan presiden (PP) yang segera diterbitkan.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan PP tersebut nantinya akan menyederhanakan aturan-aturan mengenai TKA yang berlaku di semua kementerian dan lembaga.

Hanif menyebut, saat ini perizinan yang sudah diberlakukan terhadap TKA di Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah cukup baik dengan adanya fasilitas permohonan daring. Namun, masih sering mengalami kendala yang sifatnya teknis.

Dalam KOMPAS.com Hanif mencontohkan, ada beberapa kementerian yang mengatur batas umur TKA di sektor minyak dan gas, yakni pada rentang 35-55 tahun, padahal ada juga tenaga ahli migas yang jago di luar rentang umur itu.

Hanif turut menegaskan, kemudahan dalam perizinan TKA hanya akan diberikan kepada tenaga ahli, bukan pekerja sektor informal yang notabenenya sudah banyak di Indonesia.

"Prinsipnya, Indonesia negara terbuka, orang asing boleh masuk, boleh bekerja. Kalau yang tidak boleh kan ada ketentuannya, seperti pekerja kasar," lanjut Hanif dalam Okezone.

Untuk selanjutnya, pemerintah sepakat rekomendasi proses perizinan hanya akan keluar dari satu pintu, yakni Kementerian Ketenagakerjaan. Hal yang sama juga berlaku untuk pengajuan TKA yang diajukan oleh perusahaan.

Permintaan memberi kemudahan bagi pekerja asing awalnya datang dari Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam rapat terbatas Penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/3/2018).

Jokowi, mengutip ANTARA, mengaku menerima banyak keluhan tentang adanya perizinan yang berbelit-belit, seperti misalnya untuk Rencana Pengajuan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Izin Penempatan Tenaga Asing (IPTA), maupun Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS).

"Yang kita lihat Kemenaker jalan sendiri, Imigrasi sendiri, instansi lain juga melakukan pengawasan sendiri-sendiri. Ini yang kita harus konsolidasikan sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi," tegasnya.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, paham betul isu TKA di Indonesia bisa menjadi sangat sensitif, beriringan dengan serbuan pekerja khususnya asal Tiongkok.

Oleh karenanya Luhut meminta masyarakat untuk tidak perlu khawatir dengan kehadiran TKA di Indonesia, terutama yang diberikan kemudahan perizinan. Sebab, mereka yang akan datang hanya yang memiliki keahlian di bidang khusus yang masih minim dimiliki pekerja Indonesia.

"Kenapa sih dokter-dokter bagus nggak boleh kerja di kita? Takut lapangan kerja? Ya harus bersaing dong," kata Luhut dalam detikcom, Jumat (9/3/2018).

Di sisi lain, sambung Luhut, pemerintah juga peduli dengan kemampuan pekerja dalam negeri. Tak ayal pemerintah terus menggenjot pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga pekerja dalam negeri punya daya saing dan memiliki kompetensi khusus.

"Kita mencari solusi, bukan fight the problem. Don't challenge my nationalism. Kalau kau belum pernah dirasa ditembakin, belum pernah lihat anak buahmu gugur, nggak usah challenge saya," ucap Luhut dengan geram.

Kebutuhan TKA juga sebenarnya dikeluhkan para pengusaha. Ketua Umum Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia, Rosan Roeslani, menyebut saat ini masih banyak bidang pekerjaan yang belum bisa ditangani pekerja dalam negeri.

Salah satu contohnya adalah pekerjaan yang berhubungan dengan teknologi, seperti di bidang robotik dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

"R&D (research&development) kita masih ketinggalan. Tenaga kerja kita mungkin sudah ada, tapi mungkin tahapannya masih awal. Jadi ini kita mungkin perlu untuk," jelas Rosan.

Mengutip ucapan Hanif, saat ini jumlah TKA di Indonesia sudah mencapai 126 ribu pekerja atau meningkat 69,85 persen dibandingkan pada akhir 2016 yang mencapai 74.813 pekerja. Dari jumlah tersebut mayoritasnya berasal dari Tiongkok.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR