PENCEMARAN NAMA BAIK

Memperkarakan penyebar meme Setya Novanto

Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto Frederic Yunadi melaporkan tindak pencemaran nama baik melalui meme yang beredar di media sosial di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017).
Kuasa hukum Ketua DPR Setya Novanto Frederic Yunadi melaporkan tindak pencemaran nama baik melalui meme yang beredar di media sosial di Direktorat Pidana Cyber Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (1/11/2017). | Rosa Panggabean /Antara Foto

Penangkapan dan penetapan tersangka Dyan Kemala Arrizzqi dalam dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Ketua DPR Setya Novanto memunculkan kecaman.

Dyan ditangkap di rumahnya di kawasan Tangerang pada Selasa (31/10/2017) sekitar pukul 22.00 dan dilepas pihak kepolisian pada Rabu (1/11/2017) sore. Dyan diketahui berstatus kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Meski dilepas, Dyan saat ini masih berstatus tersangka. Ia dijerat Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Pasal 27 itu memuat perbuatan yang dilarang antara lain dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Ancaman pelanggaran pasal ini adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750 juta.

Dyan diduga menyebar meme Novanto saat sakit. Kala itu, foto Novanto yang tengah mengenakan masker alat bantu tidur tersebar melalui media sosial.

Ia mengunggah beberapa meme melalui akun Instagram-nya pada 7 Oktober. Melalui kuasa hukumnya, Novanto melaporkan Dyan ke polisi pada 10 Oktober 2017.

Kasubdit II Cyber Bareskrim Polri Komisaris Besar Asep Safrudin mengatakan, motif penyebar meme Novanto sekadar iseng. "Menurut keterangan yang bersangkutan hanya iseng, kemudian hanya main-main," kata Arif.

Arif mengatakan, polisi tetap akan mendalami motif sesungguhnya Dyan mengunggah dan menyebarkan sejumlah meme Novanto. Menurut dia, bisa saja ada motif terselubung.

Asep mengatakan, pihaknya masih memburu penyebar meme Ketua DPR Setya Novanto yang belum tertangkap.

Novanto menjadi olok-olok di sosial media seiring dengan kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Selama menjadi tersangka, sakit sampai pencabutan status tersangkanya, meme Novanto berseliweran.

Novanto yang ditetapkan sebagai tersangka pada Senin (17/7/2017) dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP. Ia mengajukan praperadilan ke PN Jakarta Selatan pada 4 September 2017.

Hakim tunggal Cepi Iskandar mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Setya Novanto dalam sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (29/9/2017). Hakim menganggap penetapan tersangka Novanto oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP tidak sah.

Putusan pengadilan itu pun memunculkan gelombang kritikan, termasuk meme, di media sosial.

Kritik satire terhadap Novanto sebenarnya tak hanya dalam kasus e-KTP. Sebelumnya, meme di media sosial bermunculan ketika Setya Novanto bertemu Donald Trump. Ada pula kasus dugaan permintaan saham PT Freeport Indonesia sehingga muncul istilah "Papa Minta Saham".

Kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, mengatakan kliennya memiliki hak melaporkan pihak yang dianggap mencemarkan nama baiknya. Terdapat 15 akun Instagram, 9 akun Twitter, dan 8 akun Facebook yang dilaporkan ke Bareskrim Polri, dan tak menutup kemungkinan akan bertambah.

Pelaporan dan penetapan tersangka penyebaran meme Novanto ini memunculkan kritikan. Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Isnur, mengkritik langkah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto yang melaporkan pembuat meme tentang dirinya ke polisi.

Ia menilai, langkah Ketua Umum Partai Golkar tersebut berlebihan. "Harusnya sebagai pejabat publik, Setya Novanto harus siap dikritik dan dipantau kehidupannya," kata Isnur dikutip Kompas.com.

Isnur, melalui Kumparan.com, menambahkan, meme yang bermunculan merupakan kritik satire terhadap Novanto sebagai Ketua DPR. Kata Isnur, perlu dibedakan antara satire dan hate speech.

Kritik serupa dilontarkan Koordinator Regional Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE Net) Damar Juniarto menyesalkan sikap kepolisian yang begitu cepat memproses laporan Setya Novanto.

Harusnya, lanjut Damar, polisi bisa melakukan penyelidikan terlebih dahulu terhadap laporan yang disampaikan Novanto. Ia menganggap polisi memberikan perlakuan istimewa terhadap Setya Novanto.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR