Perlawanan warga terhadap proyek bandara Kulon Progo berlanjut

Warga Palihan, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, Fajar Ahmadi dan penasehat hukumnya melaporkan manajer proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport Sujiastono ke Polda DIY, Jumat (20/4/2018).
Warga Palihan, Temon, Kulonprogo, Yogyakarta, Fajar Ahmadi dan penasehat hukumnya melaporkan manajer proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport Sujiastono ke Polda DIY, Jumat (20/4/2018). | Anang Zakaria /Beritagar.id

Dua orang warga Desa Palihan, Temon, Kulon Progo, Yogyakarta, melaporkan manajer proyek pembangunan New Yogyakarta International Airport Sujiastono ke Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (20/4/2018) siang.

Dua warga itu, Fajar Ahmadi dan Yuyun Krisna Windarmanto (36 tahun), menuding Sujiastono telah melakukan perusakan rumah dan ladangnya saat proses pengosongan lahan bakal bandara pada 27 November 2017.

"Sebenarnya banyak warga yang rumahnya rusak tapi pelapor kali ini kami berdua," kata Fajar di sela pengaduannya di ruang Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polda DIY.

Menurut Yuyun, ia dan Fajar tak pernah menjual tanahnya untuk pembangunan bandara. Tapi dalam proses pengosongan lahan, PT Angkasa Pura tetap merusak rumah dan pekarangannya. Kerusakan oleh petugas menimpa daun pintu rumah, meteran listrik, pohon mangga, dan kelapa di pekarangan, serta kebun.

"Kami tidak pernah melepaskan hak kepemilikan tanah, kenapa rumah dan ladang kami dirusak," imbuhnya.

Sehari pasca-perusakan (28/11/2017), warga mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Yogyakarta. Hampir dua bulan melakukan investigasi, Ombudsman akhirnya merilis temuannya pada 17 Januari 2018. Dalam laporan setebal 56 halaman, Ombudsman menyatakan ada maladministrasi dalam proses pembongkaran rumah.

Selama ini, PT Angkasa Pura I berdalih telah melewati tahapan konsinyasi sebelum melakukan pengosongan lahan. Uang pembelian lahan warga dititipkan di pengadilan. Namun, Ombudsman menilai Undang-Undang pengadaan tanah untuk kepentingan umum, nomor 2 tahun 2012, mewajibkan ada penolakan bentuk dan besaran ganti rugi. Dan, penolakan itu dibuktikan melalui pengajuan di pengadilan.

Persoalannya, "Surat penolakan itu tak ada karena warga memang menolak menjual tanah," kata Kepala Ombudsman Perwakilan DIY Budhi Masthuri, saat itu.

Hasil akhir pemeriksaan Ombudsman Perwakilan Yogyakarta itu pula yang mendasari warga melaporkan Sujiastono ke Polda DIY. "Jika belum ada pelepasan hak, PT. Angkasa Pura tak bisa membongkar bangunan dan rumah warga," kata penasehat hukum warga, Teguh Purnomo.

Ia mengutip hasil pemeriksaan Ombudsman itu. Pada halaman 16, Sujiastono berdalih mencongkel pintu rumah warga untuk memberikan terapi kejut. Dengan keterangan itu, Sujiastono bisa dianggap sebagai aktor intelektual perusakan.

Sujiastono menanggapi ringan pelaporan dirinya ke polisi. Menurut dia, itu hak warga. "Siapa pun yang melaporkan silakan, kami ikuti saja prosesnya," katanya melalui layanan pesan singkat kepada Beritagar.id.

Terkait dengan tudingan perusakan rumah, ia berkukuh upaya pengosongan lahan berlangsung sesuai aturan. PT. Angkasa Pura sudah menitipkan dana konsinyasi di pengadilan. "Secara otomatis sudah terjadi peralihan hak dari warga kepada negara," katanya.

Pembangunan bandara baru di Kulon Progo, sekitar 40 km barat daya Yogyakarta, memang belum mulus benar. Sebagian warga sekitar yang menjadi lokasi bandara masih melakukan perlawanan dan membentuk Paguyuban Penolak Penggusuran Kulon Progo.

Warga menolak melepaskan atau menjual tanahnya. Bahkan saat dikunjungi Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo pada Selasa (17/4), warga tetap menolak melepaskan tanahnya.

"Mereka sama sekali tidak menyampaikan alasannya. Pokoknya tidak dijual, begitu saja yang disampaikan," kata Hasto seusai bertemu warga Pedukuhan Sidorejo, Desa Glagah, Temon, dikutip TribunJogja.com.

Penolakan warga terjadi sejak awal, bahkan melahirkan bentrokan. Hingga Desember 2017, ada 30 KK yang belum mau melepaskan lahannya. Adapun bandara baru ini, menurut data Pelaksana Tugas Direktur Utama Angkasa Pura I Wendo Asrul Rose, membutuhkan lahan 587,3 hektare dan hingga saat itu sudah tersedia 97,12 persen.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR