Permintaan kekanak-kanakan DPR kepada KPK

Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/9).
Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Basaria Panjaitan (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, Jakarta, Selasa (12/9).
© Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mau mendatangi DPR. Tapi bukan untuk Pansus Angket terhadap KPK, melainkan hanya rapat kerja bersama Komisi Hukum DPR, Senin-Selasa (11-12/9/2017).

DPR segera mengubah komposisi Komisi Hukum. Setidaknya ada dua anggota dadakan yang masuk Komisi III ini. Arteria Dahlan dari Fraksi PDI Perjuangan dan Mukhammad Misbakhun dari Golkar.

Arteria sebelumnya tercatat sebagai anggota Komisi VIII (bidang sosial). Sedangkan Misbakhun dari Komisi XI (bidang keuangan). Lima orang komisioner KPK, datang lengkap.

Dalam rapat dua hari itu, setidaknya ada tiga permintaan yang kekanak-kanakan.

Pertama, dalam rapat Senin malam, Arteria sewot karena belum mendapat panggilan 'Yang Terhormat'.

"Saya menunggu dari lima Saudara-saudari komisioner, tidak pernah terucap 'anggota Dewan yang terhormat'. Kami, Pak Jokowi sendiri kalau ketemu, walaupun Arteria masih b***sat, dia katakan 'yang terhormat'. Pak Kapolri mengatakan 'yang mulia'," kata Arteria di DPR, seperti dikutip dari detik.com.

Kedua, Aziz Syamsuddin, anggota lainnya dari Fraksi Golkar, meminta KPK tidak melakukan penyelidikan kasus dugaan korupsi terkait para calon kepala daerah dalam Pilkada serentak 2018.

Sebab menurut Aziz, penyelidikan itu dapat mengganggu kredibilitas para calon di mata pemilih. "Kami menekankan dimungkinkan [status] tidak kerahasiaan dari yang diperiksa itu dirahasiakan. Supaya elektabilitas si calon tidak terganggu," ujar Aziz seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyepakati permintaan Aziz, tapi dengan catatan, sepanjang kasusnya belum masuk ke tahap penyidikan, mereka tak akan diperiksa.

"Sepanjang belum memasuki projusticia kami tak akan melakukan hal-hal yang mengurangi marwah yang bersangkutan," ujar Agus seperti dikutip dari Kompas.com.

Selain itu, yang paling penting adalah, hal itu tak bisa diberlakukan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Ketiga, politikus PDIP Trimedya Pandjaitan meminta KPK memperlakukan secara khusus kepala daerah yang menjabat. Menurut Trimedya, beberapa waktu lalu, ada kesepakatan soal kepala daerah ini, yang tak diganggu saat tengah menjalankan pemerintahan.

"Dua periode lalu pernah kita sepakati begitu, seseorang ditetapkan jadi kepala daerah dia tidak lagi diperiksa, sampai dia selesai dengan jabatannya baru bisa," kata Trimedya, Selasa, seperti dikutip dari Kumparan.com.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menilai, semestinya partai politik mencari calon kepala daerah yang bersih dan berintegritas. Sehingga kelak tidak ada masalah korupsi.

"Kalau kami belajar penegakan hukum, tapi ya kami enggak bisa melakukan itu," kata Laode.

Dalam tahun ini setidaknya ada dua walikota yang juga mencalonkan diri lagi, tapi ditangkap KPK. Keduanya adalah Walikota Tegal, Jawa Tengah Siti Masitha Soeparno dan Walikota Cimahi, Jawa Barat Atty Suharty.

Menurut catatan kami yang diolah dari data putusan Mahkamah Agung, hingga tanggal 8 September 2017, ada106 kepala daerah (Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil) di Indonesia tersangkut kasus korupsi dan pencucian uang.

Bahkan ada terdakwa kasus korupsi dengan status calon bupati dan calon wakil bupati

Menurut penelitian KPK yang dirilis oleh BPKP, rentang 2004-2015, ada 16 gubernur dan 51 Bupati/Walikota yang terjerat korupsi.

Kasus-kasus yang membelit mereka meliputi menerima suap (24 kasus), penyalahgunaan anggaran (22 kasus), pengadaan barang/jasa (14 kasus), memberi izin sumber daya alam tak sesuai dengan ketentuan (6 kasus).

Faktor penyebab kepada daerah korupsi adalah monopoli kekuasaan, diskresi kebijakan, lemahnya akuntabilitas, dan faktor lain, misalnya ongkos politik yang tinggi.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.