INDUSTRI PENERBANGAN

Perombakan direksi Sriwijaya dilakukan tanpa sepengetahuan Garuda

Foto ilustrasi. Sejumlah pesawat terpakir di area servis milik Garuda Maintenance Facility di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,  Kamis (16/5/2019).
Foto ilustrasi. Sejumlah pesawat terpakir di area servis milik Garuda Maintenance Facility di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (16/5/2019). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Maskapai nasional Sriwijaya Air merombak jajaran direksi perusahaan melalui rapat dewan komisaris dan direksi pada Senin (9/9/2019). Namun langkah tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Garuda Indonesia, selaku pengelola finansial dan operasional.

Dalam surat pemberitahuan nomor 001/Plt.DZ/EXT/SJ/IX/2019 yang beredar, Dewan Komisaris Sriwijaya Air mencopot Joseph Andriaan Saul dari jabatan Direktur Utama perusahaan. Pemegang saham juga menggusur Harkandri M. Dahler dari kursi Direktur Sumber Daya Manusia dan Layanan, serta Joeph K. Tendean dari Direktur Komersial.

"Keputusan Dewan Komisaris PT Sriwijaya Air mengangkat Bapak Anthony Raimond Tampubolon selaku Plt Direktur Utama, Plt Direktur of Human Capital and Service dan Plt Director of Commercial," demikian tertulis dalam surat pemberitahuan yang diterbitkan Sriwijaya Air.

Selain itu, Robert D. Waloni berperan sebagai pelaksana tugas harian Direktur Utama. Sementara itu, Rifai menjabat sebagai pelaksana tugas harian Direktur Komersial.

Tiga direksi yang dicopot oleh pemegang saham tersebut merupakan orang Garuda Indonesia. Hal ini diakui oleh Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia, Ikhsan Rohsan saat dikonfirmasi Beritagar.id, Rabu (11/9).

Josep Adrian merupakan mantan General Manager Garuda Indonesia Denpasar, lalu Harkandri M Dahler sebelumnya menjabat Direktur Personalia Garuda Maintenance Facility (GMF), sedangkan Joseph K Tendean pernah menjabat sebagai Senior Manager Ancillary Garuda Indonesia.

Ketiganya mendapat tugas untuk membenahi operasional Sriwijaya Air pasca-perjanjian kerja sama antara perseroan dengan Garuda Indonesia pada November 2018.

Garuda Indonesia Group, melalui anak perusahaannya PT Citilink Indonesia, sebelumnya mengambil alih pengelolaan finansial dan operasional Sriwijaya Air dan NAM Air. Langkah ini direalisasikan dalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) antara Citilink dengan PT Sriwijaya Air dan PT NAM Air.

KSO tersebut dilakukan sejak 9 November 2018. Operasional Sriwijaya Air yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Chandra Lie, kini diserahkan ke Garuda. Kerja sama ini dilakukan untuk membantu memperbaiki kinerja operasi dan kinerja keuangan Sriwijaya Air group yang saat ini terbelit masalah finansial.

Per akhir tahun lalu, Sriwijaya Air diketahui memiliki utang pemeriksaan menyeluruh (overhaul) 10 mesin pesawat sebesar AS $9,33 juta atau sekitar Rp139,3 miliar.

Selain itu, ada pula utang perawatan pesawat sebesar AS $6,28 juta atau sekitar Rp92,75 miliar dan Rp119,77 miliar yang telah dianjak piutang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI).

Total kedua utang tersebut mencapai sekitar Rp433 miliar. Semuanya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Siriwijaya Air atas jasa perawatan pesawat pada anak usaha perusahaan Garuda, GMF.

Citilink minta klarifikasi Sriwijaya

Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara (kedua kanan) dan Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi bersama media di Jakarta, Selasa (15/1/2019).
Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Askhara (kedua kanan) dan Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi bersama media di Jakarta, Selasa (15/1/2019). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Manajemen Citilink pun memanggil pemegang saham dan dewan komisaris Sriwijaya Air untuk meminta kejelasan perombakan direksi. Pertemuan dilaksanakan hari ini, Rabu (11/9/2019) pukul 10.00 WIB, di di Kantor Pusat BNI, Jakarta Pusat.

Pertemuan kedua belah pihak terungkap dari surat yang beredar. Ada empat poin dalam surat yang ditandatangani oleh Direktur Utama Citilink, Juliandra.

Poin pertama, Citilink menegaskan Sriwijaya masih terikat dalam Perjanjian Kerja Sama (KSM), dan hal ini telah ditegaskan kembali dalam surat CITILINK/JKTDZQG/LTR-20232/0819 tanggal 16 Agustus 2019. KSM tersebut dilakukan dalam kerangka penyelesaian utang Sriwijaya kepada tiga BUMN antara lain BNI, GMF dan Pertamina.

Poin kedua, dalam Pasal 5 Perjanjian KSM yang mengatur hak dan kewajiban Citilink, khususnya ayat 1 (c) yang menyatakan kewajiban Citilink untuk melakukan seleksi atas pengurus Sriwijaya dan anak (group) Sriwijaya.

Selanjutnya poin ketiga, Citilink menegaskan sudah sepatutnya pemegang saham Sriwijaya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Citilink sebelum melakukan tindakan apapun terkait perombakan pengurus atau manajemen Sriwijaya, termasuk penonaktifan Joseph Saul sebagai dirut.

Oleh sebab itu, pada poin keempat, Citilink menuntut penjelasan atau klarifikasi atas hal tersebut di atas.

"Dan dengan demikian agar Perwakilan Pemegang Saham Sriwijaya dapat menghadiri rapat penjelasan yang rencananya juga akan dihadiri oleh perwakilan dari BNI, Pertamina dan GMF," demikian lanjutan poin keempat.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR