PELEMAHAN KPK

Perppu KPK tak bisa jadi alasan pemakzulan Jokowi

Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-603 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Anggota Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-603 di seberang Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019). | Sigid Kurniawan /AntaraFoto

Ancaman “pemakzulan” jika Presiden Joko “Jokowi” Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai omong kosong yang tak mendasar.

Guru Besar Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris menekankan, selentingan isu yang berkembang tentang bayangan pemakzulan akibat Perppu KPK sama dengan pembodohan publik.

“Bukan saja salah paham, tapi paham yang salah. Pemakzulan itu tidak seperti itu,” kata Syamsuddin, dalam AntaraNews, di Jakarta, Minggu (6/10/2019).

Syamsuddin menjelaskan, sesuai dengan konstitusi, pemakzulan bisa terjadi kalau presiden melakukan pelanggaran hukum yang mencakup pengkhianatan terhadap negara, tindak kriminal, penyuapan, atau melakukan perbuatan tercela lainnya.

Adapun pihak yang berhak melakukan penilaian atas perbuatan tersebut adalah Mahkamah Konstitusi, bukan partai politik di legislatif. “Jadi, jangan salah. Tidak tepat Perppu dihubungkan dengan pemakzulan,” katanya.

Maka dari itu, Syamsuddin menilai Jokowi tidak perlu terganggu soal isu pemakzulan dalam mengambil keputusan terkait penerbitan Perppu KPK.

Sebaliknya, menurutnya Perpu KPK bisa menjadi nilai tawar Jokowi kepada partai politik dalam penyusunan kabinet 2019-2024. Jokowi bisa memberi syarat kepada partai politik untuk mendukung Perppu KPK bila ingin mendapat jatah kursi di kabinet.

Untuk diketahui, sejumlah ketua umum partai politik cukup lantang menyuarakan penolakan Perppu KPK. Salah satunya adalah Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh.

Paloh menilai, revisi terhadap UU Nomor 20 Tahun 2002 itu telah disetujui pemerintah dan DPR. Makanya, bagi yang tidak setuju, maka tahapan yang bisa dilakukan adalah menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

Dalam tahap ini, menurut Paloh, biarkan proses pembahasan berada di MK, bukan presiden mengeluarkan perppu. "Kalau sudah masuk ke sana, presiden kita paksa keluarkan perppu, ini justru dipolitisir. Salah-salah, presiden bisa di-impeach," ucap Paloh.

Syamsuddin, di sisi lain mengingatkan, Jokowi mestinya tidak menghiraukan tekanan dari partai politik. Sebagaimana diatur dalam sistem presidensial, pertanggungjawaban presiden itu kepada rakyat dan konstitusi, bukan partai atau DPR.

Dalam pandangannya, revisi UU KPK yang diusulkan DPR dinilai cacat secara etik dan tidak memenuhi keabsahan lantaran rapat tersebut hanya dihadiri sekitar 13,7 persen anggota dewan. Sementara keabsahan pengajuan RUU dapat dilakukan jika disetujui minimal 50 persen anggota.

Setelah membaca draf revisi UU KPK, dia melihat sejumlah pasal di undang-undang tersebut tidak direvisi, tetapi diubah. Pasal yang diubah tersebut tidak bertujuan untuk menguatkan, tetapi melemahkan KPK.

"DPR menekankan revisi UU ini untuk menguatkan pencegahan korupsi. Padahal, pencegahan itu bukan semata-mata tugas KPK," tukasnya.

Penerbitan Perppu memenuhi syarat

Koalisi Save KPK dalam rilisnya, Minggu (6/10/2019), menyatakan penerbitan Perppu untuk mengatasi permasalahan hukum setelah disahkannya Revisi UU KPK pada dasarnya telah memenuhi syarat objektif yang diatur dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009.

Putusan itu mengatur tiga syarat. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan suatu masalah hukum secara cepat berdasarkan UU.

Kedua, UU yang dibutuhkan tersebut belum ada, sehingga terjadi kekosongan hukum. Jika pun UU tersebut ada, itu dianggap tidak memadai untuk mengatasi keadaan.

Ketiga, kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memakan waktu cukup lama. Padahal, keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian hukum untuk diselesaikan secepat mungkin.

“Jika UU KPK yang baru dibiarkan, maka dengan sendirinya Presiden membiarkan kejahatan korupsi semakin masif terjadi,” ucap pernyataan yang diwakili Kurnia Ramadhana, peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) yang turut jadi bagian dalam Koalisi Save KPK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR