KENDARAAN LISTRIK

Perpres kendaraan listrik ditargetkan awal Maret 2019

Petugas Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjelaskan tentang SPLU yang ada di Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/1/2019). Pengenalan SPLU tersebut guna mengedukasi tentang mobil listrik dan segala perangkatnya.
Petugas Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menjelaskan tentang SPLU yang ada di Puspiptek, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (9/1/2019). Pengenalan SPLU tersebut guna mengedukasi tentang mobil listrik dan segala perangkatnya. | Muhammad Iqbal /Antara Foto

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang kendaraan listrik segera difinalkan. Targetnya, rampung pada pekan depan yaitu 5 Maret 2019.

"Kita mau finalisasi masih ada teknis tadi masalah perpres ini, tanggal 5 Maret kita finalkan. Tadi masalah wording-wording aja, misalnya yang ada pasal sini pasal sana, ini cek lagi lalu kita serahkan (ke presiden). Nanti lihat aja," terang Luhut di Kantornya, Selasa (26/2/2019).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Budi Setiyadi disiarkan Kontan.co.id menjelaskan, saat ini masih ada beberapa hal dalam draf perpres kendaraan listrik yang perlu diklarifikasi kepada kementerian atau lembaga terkait.

Perpres tersebut kata Budi, nantinya akan mendorong program mobil listrik dan tentunya tak lepas dari aturan yang membahas mengenai lalu lintas kendaraan yaitu UU No 22 tahun 2009. Beberapa pasal akan dicoba untuk perubahan seperti terkait uji tipe dan uji berkala.

"Kan ini harus mengacu pada Undang-undang No 22, ini tidak boleh bertentangan dengan UU (tersebut). Menyangkut mobil atau motor listrik terutama untuk alat-alat uji tipe uji berkala kan domain saya, jadi di sini harus komplit dengan regulasi kita," jelasnya.

Ada tiga butir utama dalam rancangan perpres anyar itu. Pertama, mengatur tentang kendaraan bermotor listrik yang penggerak utamanya memakai motor listrik. Dalam hal ini, pasokan listrik untuk kendaraan tersebut berasal dari baterai atau media penyimpan energi listrik lain secara langsung yang terpasang di dalam maupun di luar kendaraan.

Kedua, mengatur mengenai kendaraan bermotor jenis hybrid atau kendaraan yang bisa menggunakan bahan bakar fosil, misalnya bensin, maupun listrik. Ini mengikuti kebijakan kendaraan ramah lingkungan atau (Low Carbon Emmission Vehicle/LCEV).

Ketiga, mengatur mengenai penyediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU). Penyediaan ini dilaksanakan badan usaha di bidang energi yang memiliki Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).

Soal izin, untuk pertama kali akan diberikan penugasan kepada PT PLN (Persero) dan dapat bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara bidang energi lainnya.

Untuk mempercepat program kendaraan bermotor listrik, Kementerian ESDM bersama lembaga atau kementerian teknis dan pemangku kepentingan yang terkait akan membentuk tim komite teknis. Tim ini akan membahas mengenai infrastruktur SPLU.

Infrastruktur SPLU bisa berupa fasilitas pengisian ulang (charging) yang terdiri atas instalasi catu daya listrik dan kotak kontak dan/atau tusuk kontak. Bentuk infrastruktur lainnya, fasilitas penukaran baterai atau media penyimpanan energi listrik.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengatakan SPLU itu dapat meningkatkan minat untuk menggunakan kendaraan listrik. Mobil listrik diyakini dapat bersaing dengan mobil konvensional yang berbahan bakar minyak.

Penggunaan mobil listrik ini dalam rangka menjaga lingkungan, karena beremisi rendah. “Mobil listrik bukan hanya masa depan bangsa tetapi masa depan dunia, energi yang lebih ramah lingkungan,” kata Jonan.

Sedangkan mengenai tarif di SPLU tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 28/2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT PLN (Persero). Dalam aturan itu tarifnya berlaku sebesar Rp1.650 per kwh.

Belum ada yang teregistrasi

Syarat kendaraan bermotor bisa berkeliaran di jalan raya adalah mengantongi izin atau teregistrasi oleh polisi. Wujudnya bisa berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau pelat nomor.

Selain kendaraan bermesin konvesional, mobil atau sepeda motor berbahan bakar bakar alternatif seperti hibrida hingga listrik juga harus memenuhi persyaratan tersebut.

Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Refdi Andri mengungkapkan, untuk kendaraan listrik belum ada yang mendaftarkan atau melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor (regident).

Sebelum tahap itu, wajib menyertakan sertifikat uji tipe dan laik jalan dari Kementerian Perhubungan. "Tahap registrasinya belum ada, Perpres-nya juga kan belum keluar. Jadi harus lulus uji tipe, setelah itu diproduksi dan kita baru bisa registrasi kendaraan listrik itu," ujar jenderal bintang dua itu seperti dinukil Kompas.com.

Refdi menandaskan, untuk registrasi kendaraan dengan listrik murni sekarang ini belum ada--yang sudah terdaftar justru mobil atau motor dengan teknologi mesin hibrida.

Sementara itu, Direktur Registasi Identifikasi (Regident) Korlantas Polri, Brigjen Pol Halim Pagarra mengatakan, ketika melakukan pendaftaran wajib menyertakan SUT, SRUT, Faktur, serta mengisi formulir seperti identitas diri.

"Acuannya tetap pada Peraturan Kapolri (Perkap) atau Peraturan Kepolisian No.5 tahun 2012," ujar Halim.

Menurut Perkap No.5/2012, Pasal 1 ayat 8, BPKB merupakan dokumen pemberi legitimasi kepemilikan kendaraan yang diterbitlan Polri dan berisi identitas kendaraan dan pemilik, yang berlaku selama kendaraan tidak dipindahtangankan.

Sementara ayat 9 menjelaskan bahwa STNK juga merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti legitimasi pengoperasian ranmor yang berbentuk surat atau bentuk lain yang diterbitkan Polri, yang berisi identitas pemilik, identitas ranmor dan masa berlaku termasuk pengesahannya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR