MOBIL LISTRIK

Perpres mobil listrik tunggu Menteri Keuangan

Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Mochamad Ashari (kiri) mengemudikan mobil Lowo Ireng Reborn di ITS Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/7/2019).
Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Mochamad Ashari (kiri) mengemudikan mobil Lowo Ireng Reborn di ITS Surabaya, Jawa Timur, Kamis (18/7/2019). | Didik Suhartono /AntaraFoto

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menargetkan penerbitan peraturan presiden (perpres) terkait mobil listrik bisa terbit pada bulan ini.

Dari penjelasan Luhut di halaman Istana Negara, Jumat (19/7/2019), penyusunan perpres sebenarnya sudah final, namun masih menunggu persetujuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelum dibawa kepada Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Ada poin yang masih perlu dikoreksi oleh Sri Mulyani, yakni persoalan kuota impor untuk perusahaan yang membangun industri mobil listrik di dalam negeri. Wacananya, perusahaan akan diberi waktu sampai dua tahun untuk membangun pabriknya, baru ditentukan kuota impornya.

“Nanti saya telepon ibu Menteri Keuangan karena lagi di luar,” ucap Luhut.

Selain insentif untuk perusahaan—baik dalam dan luar negeri—yang mengembangkan industri mobil listrik, Luhut mengatakan poin-poin lain dalam perpres itu di antaranya terkait dengan muatan konten lokal.

“Supaya baterai litium yang sedang kita bangun betul-betul menjadi daya tarik karena bahan bakunya di kita,” tambahnya.

Sejauh ini sudah ada perusahaan asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology (CATL), yang siap bekerja sama dalam pengembangan baterai ini. Rencananya, CATL akan menggandeng LG, Volkswagen, dan Marcedes-Benz untuk memasok baterai buatan dalam negeri ini.

Total investasinya diprediksi mencapai $4 miliar AS (sekitar Rp55,81 triliun).

Luhut memang melakukan banyak hal untuk memperlancar perpres ini. Sebelumnya, mantan Kepala Staf Presiden ini berjanji pemerintah bakal memberi kelonggaran impor mobil listrik untuk jangka waktu tertentu. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengembangan kendaraan listrik di dalam negeri.

Impor kendaraan listrik juga bakal diperbolehkan untuk keperluan uji coba. “Nanti kalau misalnya ada orang investasi mobil listrik, dia bikin dalam kurun waktu tertentu, (dia) masih bisa impor mobil listriknya kemari untuk sekalian uji coba,” tuturnya.

Kementerian Keuangan juga diminta untuk merancang skema insentif berupa pembebasan bea masuk komponen mobil listrik bagi industri otomotif yang ingin berinvestasi pada mobil hybrid, mobil tenaga surya, dan mobil-mobil lain yang rendah emisi karbon (LCEP).

Selain itu, juga akan ada kemudahan berupa libur pajak sementara (tax holiday) serta keringanan pajak (tax allowance) bagi pelaku industri ini.

Perbedaan tarif pajak kendaraan berbasis listrik juga akan ditempuh, salah satunya dapat dilakukan melalui revisi regulasi pajak penjualan atas barang mewah atau (PPnBM).

Kepastian untuk PLN

Penerbitan perpres mobil listrik juga dinantikan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. Sebab, perpres ini menentukan langkah investasi yang bakal dibuat PLN untuk pembangunan stasiun pengisian super cepat (fast charging) kendaraan listrik.

Pelaksana tugas (Plt) PLN Djoko Rahardjo Abumanan mengatakan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pasokan listrik serta infrastruktur pengisian baterai kendaraan listrik (EVCS), baik di rumah (level 1) hingga stasiun.

PLN mengaku telah menggelontorkan investasi pada 3.348 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) yang lokasinya tersebar pada titik-titik strategis seperti pusat perbelanjaan, sekolah, dan pusat bisnis di seluruh Indonesia.

Namun, untuk mengisi ulang baterai mobil listrik di SPLU membutuhkan waktu lama, hingga 8 jam. Jika jumlah pengguna mobil listrik semakin banyak, tentunya spesifikasi ini tidak akan memenuhi.

Perseroan perlu membangun SPLU dengan konsep pengisian super cepat. Untuk pengembangan poin inilah diperlukan payung hukum yang jelas.

Terlebih pembangunan satu SPLU fast charging memerlukan dana sekitar Rp2 miliar hingga Rp5 miliar.

Suntikan baru dari Hyundai dan Toyota

Menteri Perindustrian Airlangga Hartanto mengumumkan komitmen investasi baru untuk kendaraan listrik sebesar Rp50 triliun. Ada dua produsen yang berkomitmen, yakni Hyundai (Korea Selatan) dan Toyota (Jepang).

Airlangga tidak memerinci bentuk kerja samanya. "Ini hanya awal. Saya sudah mendapat informasi untuk komponen penunjang seperti baterai juga akan ada investasi baru," kata Airlangga.

Industri mobil listrik telah masuk dalam peta jalan (roadmap) pengembangan industri otomotif nasional. Targetnya, produksi mobil listrik bisa tembus 20 persen dari total produksi kendaraan bermotor nasional pada 2025.

Kementerian Perindustrian bersama pemangku kepentingan bakal melakukan uji coba terhadap 10 prototipe mobil listrik yang bisa dikategorikan laik jalan.

Airlangga mengakui bahwa pengembangan mobil listrik memerlukan infrastruktur dan teknologi yang modern. Sementara saat ini jumlah pemasok atau industri penunjangnya masih sedikit dibanding produsen kendaraan konvensional.

Pada saat peta jalan dicanangkan (2017), baru Toyota yang menyatakan komitmennya untuk memborong kendaraan hybrid di pasar Indonesia melalui merek Alphard dan Camry Hybrid.

Tapi, dalam kurun waktu sepuluh tahun sejak 2009, Toyota hanya mampu menjual 2.000 unit, termasuk produk hybrid di bawah merek Lexus.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR