KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pertambangan di Kaltim di antara kerusakan lingkungan dan persawahan

Puluhan aktivis lingkungan menggelar demo di depan Kantor Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Senin (10/12/2018).
Puluhan aktivis lingkungan menggelar demo di depan Kantor Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Senin (10/12/2018). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Puluhan pegiat lingkungan menggelar aksi keprihatinan di depan Kantor Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) di Samarinda, Senin (10/12/2018). Aksi damai yang digelar bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) ini untuk mengenang para korban tenggelam di lubang bekas galian tambang batu bara di Bumi Etam.

Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, Pradharma Rupang, mengatakan lubang bekas galian tambang di Kaltim terus memakan korban dalam tujuh tahun terakhir. Jumlahnya mencapai 32 jiwa, 27 di antaranya adalah anak-anak.

"Mayoritas yang meninggal di dalam lubang tambang adalah anak-anak," katanya.

Aturan Undang Undang Mineral dan Batu bara, sambung Rupang, mengamanatkan Pemprov Kaltim untuk mengelola 1.488 izin usaha pertambangan (IUP) batu bara. Luas izin konsesi pertambangan mencapai 12,7 juta hektare atau 43 persen wilayah Kaltim.

Persoalannya, lanjut Rupang, Pemprov Kaltim enggan melaksanakan rekomendasi beberapa lembaga. Misalnya, rekomendasi Komnas HAM yang meminta Pemprov Kaltim memaksa perusahaan merestorasi lahan setelah melakukan pertambangan.

Respon Gubernur Kaltim, Isran Noor, cukup lambat dalam menangani berbagai permasalahan pertambangan. Awal Desember, bekas Bupati Kutai Timur ini menilai jalan amblas di Kelurahan Jawa, Kutai Kartanegara, bukan akibat pertambangan.

Padahal, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kaltim menyatakan penyebabnya akibat eksploitasi pit 1 west milik PT Adimitra Baratama Nusantara. "Terlalu buru buru, tidak cek di lapangan, sudah langsung memberikan komentar pembelaan," sesal Rupang soal komentar Isran.

Bahkan Isran juga tidak simpatik pada korban tewas ke-32 bekas lubang tambang, Nurul Huda Aulia (10). Peristiwa nahas itu terjadi pada pertengahan November lalu. "Ya, sudah nasibnya," tutur Rupang meniru komentar Isran.

Minimnya simpati gubernur yang baru dilantik pada 2018 ini membuat Rupang kehilangan kata-kata. Padahal, menurut Rupang, Gubernur Kaltim semestinya menjadi pihak terdepan dalam upaya penyelamatan lingkungannya.

Rupang menilai, warga Kaltim dihadapkan pada permasalahan lingkungan akibat eksploitasi pertambangan yang tidak terkontrol. Selama 10 tahun terakhir, selain 32 korban jiwa, dia menyebutkan ada 632 lubang bekas galian.

"Bencana banjir, tanah longsor sudah makin sering terjadi di Samarinda, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Kutai Barat. Masyarakat yang harus membayar dampak negatif pertambangan ini," ungkapnya.

Pemerintah daerah semestinya menutup 208 IUP yang beririsan langsung dengan permukiman masyarakat. Seluruh IUP itu melanggar batas minimal jarak 1 kilometer antara pertambangan dengan permukiman.

"Tambang yang beririsan dengan masyarakat harus ditutup. Jangan hanya sekadar retorika saat ada masalah baru bergerak," papar Rupang.

Salah satu contohnya adalah penutupan lokasi pit 1 west milik PT Adimitra Baratama Nusantara yang lokasinya berjarak 100 meter dari permukiman warga. Penutupan dilakukan setelah jalan amblas dan menghancurkan enam rumah warga.

"Kalau tidak ada kejadian tanah amblas, mungkin tidak akan dilakukan penutupan lokasi pit 1 west ini," ujarnya.

Aktivis Pokja 30 Samarinda, Carolus Tuah, mengatakan sektor pertambangan tidak pernah memberikan dampak signifikan terhadap kas Kaltim. Pemasukan daerah sebesar Rp10 triliun justru disumbang oleh pajak kendaraan bermotor.

"Sektor pertambangan tidak terlalu menyumbang besar bagi kas Kaltim," ujarnya.

Bahkan dampak negatif pertambangan, lanjut Carolus, sangat besar mengancam berbagai sektor di Kaltim. Nilai kerugiannya tidak sebanding dengan pendapatan.

"Hanya komitmen gubernur yang mampu menghentikan kerusakan pertambangan saat ini. Presiden terkesan abai serta menyerahkan keputusan pada daerah," tuturnya.

Akibat pertambangan yang tidak terkendali, sektor pertanian di Kaltim pun terpukul. Lahan persawahan harus bergeser karena didesak lokasi pertambangan.

"Contohnya di Lempake (Samarinda) dan Sebulu (Kutai Kartanegara)," kata Dewan Ketahanan Pangan Kaltim, Bernatal Saragih.

Bernatal mengatakan, pertanian dan pertambangan adalah dua sektor yang bakal sulit berdampingan. Limbah pertambangan berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan tanaman padi. "Kawasan bekas tambang juga sudah tidak bisa lagi dikelola menjadi sawah," ungkapnya.

Area persawahan di Kaltim tersisa 59 ribu hektare dengan jumlah produksi 253.700 ton beras per tahun. Selama ini, produksi beras defisit 172.300 ton dibanding total konsumsi 426 ribu ton.

"Tahun ini bahkan produksi beras di Kaltim diperkirakan turun jadi 139.690 ton. Artinya, defisit kebutuhan beras meningkat menjadi 286.310 ton atau 67,2 persen," ungkapnya.

Penurunan produksi beras pun ditambah minat rendah para petani dalam mengembangkan pertanian. Beberapa petani tradisional beralih mengembangkan komoditas perkebunan seperti kelapa sawit dan karet.

"Menanam padi butuh modal dan usaha lebih besar di Kaltim. Kualitas lahan di Kaltim tidak bisa dibandingkan dengan di Jawa dan Sulawesi," sebutnya.

Meski begitu, Bernatal menyatakan Pemprov Kaltim tetap berpeluang mengupayakan produksi beras. Kaltim masih menyisakan 250 ribu hektare lahan yang bisa disulap menjadi persawahan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR