PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pertamina harus pulihkan pencemaran minyak di Karawang

Warga mengumpulkan limbah tumpahan minyak milik Pertamina yang tercecer di Pesisir Pantai Cemarajaya, Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/7/2019). Pasir yang tercemar minyak tersebut dikumpulkan dan akan dipindahkan ke pabrik penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk dimusnahkan.
Warga mengumpulkan limbah tumpahan minyak milik Pertamina yang tercecer di Pesisir Pantai Cemarajaya, Karawang, Jawa Barat, Rabu (24/7/2019). Pasir yang tercemar minyak tersebut dikumpulkan dan akan dipindahkan ke pabrik penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk dimusnahkan. | M Ibnu Chazar /Antara Foto

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) mengimbau pemerintah melakukan upaya penanggulangan dan pemulihan atas tumpahan minyak di Pesisir Karawang, Jawa Barat, secara efektif dan terkoordinir.

Imbauan ini dikeluarkan menyusul kelalaian PT Pertamina (Persero) dalam memberi peringatan dini kepada masyarakat di pesisir Karawang. Padahal pencemaran minyak itu akibat kegiatan eksplorasi Pertamina di lepas pantai.

"Pertamina tidak memperingatkan masyarakat daerah Pesisir Karawang untuk menghindari area tumpahan minyak mentah yang menjadi kewajibannya dalam menanggulangi tumpahan minyak berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH)," ujar Ohiongyi Marino, Kepala Divisi Pesisir dan Maritim ICEL dalam keterangan tertulis, Kamis (25/7/2019).

Kemudian Pertamina juga perlu mengisolasi area dan menghentikan sumber pencemaran sesuai Pasal 53 UU PPLH. Setelah itu, seperti diatur oleh Pasal 54 UU PPLH, Pertamina wajib melakukan pemulihan dengan persetujuan pemerintah.

Jadi, menurut ICEL, Pertamina juga harus memeriksa kesehatan masyarakat pesisir Karawang yang sudah terlanjur terkontaminasi minyak mentah. Lantas perlu ada penegakan hukum kepada Pertamina, serta memastikan ganti rugi masyarakat petani tambak di pesisir Karawang akibat kerusakan lingkungan.

"Rencana pemulihan harus dibuka secara transparan kepada publik dengan target masyarakat pesisir Karawang karena mereka adalah pemangku kepentingan utama di daerah situ," tambah Ohiongyi.

Kronologi dan imbas pencemaran

Pertamina menjadi sorotan setelah terjadi kebocoran gas dan minyak di Blok Offshore North West Java (ONWJ). Seperti dijelaskan Direktur Hulu Pertamina, Darmawan H Samsu, dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (25/7), kebocoran terjadi di sumur YYA-1 pada Jumat (12/7/2019) pukul 01.30 WIB.

Indikasi sementara, menurut Darmawan, ada anomali tekanan pada saat pengeboran di YYA-1 sehingga muncul gelembung gas dan kebocoran minyak (oil spill).

"Muncul gelembung gas di anjungan YY dan rig Ensco-67 yang terletak di wilayah operasi offshore ONWJ. Sumur YYA-1 ini merupakan eks-ekplorasi YYA-4 yang dibor pada 2011," kata Dharmawan.

Dua hari kemudian, Minggu (14/7) pukul 20.40 WIB, seluruh pekerja di anjungan dan sekitar area pengeboran dievakuasi ke lokasi yang lebih aman. Berikutnya, Senin (15/7), Pertamina menyatakan keadaan darurat melalui surat ke SKK Migas dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Lalu pada Selasa (16/7), mulai terlihat lapisan minyak di permukaan laut sekitar area pengeboran dan ada gelembung gas. Hingga Kamis (18/7), tumpahan minyak mulai mencapai pantai arah barat atau hingga Karawang dan Bekasi.

"Terjadi tumpahan minyak atau oil spill di sekitar anjungan dan langsung diupayakan penanggulangan. Oil spill yang tidak tertangkap terbawa arus dan mencapai garis pantai terdekat," ujar Darmawan.

Dampak lain dari peristiwa ini adalah pergeseran fondasi anjungan meski Darmawan tidak menjelaskan detail berapa besarnya. Sementara produksi sumur YY A-1 sebesar 23 juta kubik gas dan 3.000 barel minyak per hari otomatis berhenti.

Pertamina menggandeng perusahaan asal Amerika Serikat (AS), Boots & Coots, untuk menutup gelembung gas dan minyak dari sumur YY A-1. Boots & Coots terlibat dalam penanganan ledakan rig lepas pantai Deepwater Horizon di Teluk Meksiko pada 2010.

Darmawan mengatakan Boots & Coots dengan peralatan canggih akan melakukan penetrasi dari lokasi baru secara vertikal dan menuju lokasi kebocoran. Sedangkan Pertamina menurunkan 27 kapal dan 12 set oil boom untuk menangani pencemaran.

Darmawan memperkirakan proses ini butuh waktu delapan pekan atau 10 pekan sejak kondisi darurat ditetapkan pada Senin (15/7). "Kami perlu menjaga keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan sekitar," tuturnya.

Pencemaran minyak saat ini sudah mencapai dua desa di Bekasi dan enam desa di Karawang. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Pertamina, bersama warga terus mengumpulkan pasir pantai di delapan desa tersebut yang tercemar minyak.

Pasir itu akan dipindahkan ke pabrik penyimpanan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) untuk dimusnahkan. Sementara Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak berbicara banyak saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Kamis (25/7).

"Progres-nya baik, semua sudah ditangani," katanya kepada Ronna Nirmala dari Beritagar.id sebelum masuk ke mobil dinasnya.

Bagi Pertamina, ini adalah insiden tumpahan minyak kedua dalam setahun terakhir setelah kebocoran pipa di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, pada awal 2018. Itu sebabnya ICEL meminta pemerintah dan Pertamina terus meningkatkan kesiagaan agar peristiwa seperti ini tak terjadi lagi.

"Insiden tumpahan minyak sudah sering terjadi di Indonesia. Pemerintah harus meningkatkan kesiagaan dan melakukan evaluasi terhadap upaya pencegahan untuk mencegah kejadian yang sama terjadi lagi", tutup Ohiongyi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR