Pertimbangan hakim mengganjar Miryam penjara 5 tahun

Terdakwa kasus pemberian keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan KTP-el, Miryam S Haryani, keluar ruangan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11). Miryam divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.
Terdakwa kasus pemberian keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang perkara korupsi pengadaan KTP-el, Miryam S Haryani, keluar ruangan seusai menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (13/11). Miryam divonis lima tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. | Rosa Panggabean /Antara Foto

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, mengganjar terdakwa Miryam S Haryani dengan penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta susider kurungan 3 bulan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam sidang tindak pidana korupsi," kata Ketua Majelis Hakim Franky Tambuwun saat membacakan amar putusan, Senin (13/11/2017) seperti dikutip dari Kompas.com.

Hakim menilai Miryam telah sengaja tidak memberikan keterangan, juga memberikan keterangan yang tidak benar saat bersaksi dalam sidang kasus korupsi pengadaan e-KTP. Miryam juga sengaja mencabut semua keterangan yang pernah ia berikan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Salah satunya terkait penerimaan uang dari mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sugiharto.

Anggota Majelis Hakim Anwar menilai, keterangan Miryam tidak cocok dengan keterangan para saksi lain. Para saksi mengatakan Miryam menerima duit e-KTP yang diantarkan ke rumahnya dan diterima asisten pribadi Miryam.

Hakim meyakini Miryam menerima uang dalam empat kali pemberian. Pertama US $500 ribu, US $100 ribu, Rp5 miliar, dan Rp1 miliar. Uang tersebut diantarkan saksi Irman ke rumah terdakwa Miryam di Tanjung Barat dan Rp1 miliar diserahkan kepada Yosep, asisten pribadi Miryam.

Hakim meyakini keterangan para saksi. "Maka dengan demikian bantahan itu tidak punya alasan hukum," kata hakim Anwar seperti dikutip dari detikcom.

Majelis Hakim menilai Miryam terbukti melanggar Pasal 22 juncto Pasal 35 ayat 1 UU Nomor 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Miryam tentu keberatan dengan vonis ini. "Jangankan vonis 5 tahun, jadi tersangka saja saya keberatan," ujarnya. Tapi walau keberatan, dia tak langsung mengajukan banding. "Karena ada jalan lain, saya sama tim lawyer, akan berpikir dalam waktu 7 hari untuk banding atau tidaknya," kata Miryam.

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa. Jaksa, sebelumnya meminta hakim menghukum Miryam dengan penjara selama 8 tahun, dan denda Rp300 juta subsider 6 bulan kurungan.

Miryam terbukti mencabut keterangannya dalam BAP kasus korupsi E-KTP. Saat menjadi saksi dalam sidang dengan terdakwa Irman dan Sugiharto, Miryam tak mengakui keterangannya di BAP.

BAP itu dibocorkan oleh panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. BAP itu lalu tersebar ke beberapa anggota DPR.

Berbekal BAP itu, Markus Nari, salah satu anggota DPR, menekan Miryam agar mencabut kesaksian yang menyebut namanya. Markus, kemudian menjadi menjadi tersangka karena menekan Miryam. Markus, juga jadi tersangka karena diduga ikut kecipratan duit Rp4 miliar dari korupsi E-KTP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR