Pertimbangan jaksa menuntut Ahok setahun penjara

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4). Ahok dituntut satu tahun dengan percobaan dua tahun
Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (tengah) mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4). Ahok dituntut satu tahun dengan percobaan dua tahun
© Muhammad Adimaja /ANTARA

Basuki Tjahaja "Ahok" Purnama dituntut penjara setahun dengan masa percobaan dua tahun.

Dalam sidang pembacaan tuntutan di auditorium Kementerian Pertanian, Kamis (20/4), jaksa Ali Mukartono menyatakan perbuatan Ahok sah dan meyakinkan telah memenuhi unsur 156 KUHP.

"Oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana 1 tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun," kata Ali Mukartono dalam sidang, seperti dikutip Kompas.com.

Jika tuntutan ini dikabulkan penuh oleh hakim, Ahok tak harus mendekam di penjara selama setahun. Namun jika ia mengulangi perbuatannya dalam rentang dua tahun, maka ia harus menjalani hukuman penjara setahun itu.

Jaksa mendasarkan tuntutan dari dakwaan kepada Ahok. Ahok didakwa dengan dua pasal alternatif, yakni Pasal 156 atau 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 156 KUHP berbunyi,

"Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Rp4.500".

Sedangkan isi Pasal 156a KUHP bunyinya,

"Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia".

Menurut Jaksa, perbuatan Ahok telah memenuhi dua unsur. "Unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum," ujar jaksa sepeti dinukil dari detikcom.

Perbuatan Ahok juga telah memenuhi unsur di muka umum. Alasannya karena pidato Ahok di Pulau Pramuka 27 September 2016 lalu disampaikan di tempat umum.

"Kegiatan itu telah direkam dan diliput Diskominfo dan diunggah ke YouTube yang berdurasi 1 jam 40 menit dan dapat diakses secara luas," ucapnya.

Jaksa menilai, tidak ada unsur pemaaf atau unsur yang bisa membuat Ahok lolos dari jerat pidana. Jaksa menilai perbuatan Ahok menyitir Al Maidah itu memancing keresahan di masyarakat.

Tapi itu bukan sepenuhnya salah Ahok. Jaksa menilai ada peran Buni Yani. "Timbulnya keresahan di masyarakat tidak dapat dilepaskan adanya unggahan dari orang yang bernama Buni Yani," kata Ali.

Peran Ahok selama ini yang membangun Jakarta menjadi faktor yang meringankan. "Terdakwa mengikuti proses sidang ini secara baik, sopan selama sidang. Terdakwa turut andil dalam memajukan Kota Jakarta, terdakwa akan mengubah sikap dengan humanis," ujar Ali.

Ahok, sebelum sidang menilai, tuntutan yang diarahkan kepadanya merupakan takdir yang telah diatur oleh Tuhan. "Semua takdir hidup orang di tangan Tuhan. Saya akan jalani dengan sabar dan ikhlas apapun yang dituntut JPU," ujar Ahok di Gedung DPP NasDem, Jakarta, Rabu (19/4), seperti dikutip dari CNNIndonesia.com.

Untuk dakwaan penodaan agama, JPU menilai Ahok tidak terbukti melanggar Pasal 156 a KUHP. Ahok hanya dituntut dakwaan alternatif pasal 156 KUHP, karena dinilai hanya terbukti menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap satu golongan dalam masyarakat.

Kesimpulannya didapat berdasarkan rangkaian perbuatan terdakwa saat mengikuti pemilihan gubernur Provinsi Bangka Belitung 2007 sampai dengan Pilkada DKI 2017. Menurut JPU, niat terdakwa lebih ditujukan pada orang lain atau elite politik dalam kontes Pilkada.

"Mengingat kesengajaan Pasal 156 a huruf a KUHP adalah dengan maksud untuk memusuhi dan menghina agama, maka pembuktian Pasal 156 a huruf a KUHP tidak tepat diterapkan dalam kasus a quo," jelas Ali Mukartono dalam laporan Republika (20/4/2017).

Sidang berikutnya, Selasa (25/4), digelar dengan agenda pembacaan pembelaan dari Ahok dan tim kuasa hukumnya.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.