PERTUMBUHAN EKONOMI

Pertumbuhan ekonomi yang meleset dari target

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas evaluasi penanganan bencana alam.
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/10/2018). Sidang kabinet paripurna tersebut membahas evaluasi penanganan bencana alam. | Wahyu Putro /Antara Foto

Ekonomi Indonesia sepanjang 2018 tumbuh lumayan mengejutkan, sebesar 5,17 persen. Angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,07 persen (year on year/yoy). Inilah pencapaian tertinggi yang ditoreh Indonesia selama masa pemerintahan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

Namun, pencapaian 5,17 persen itu meleset jauh dari target yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yakni sebesar 7 persen. Tahun ini, prediksi Bank Indonesia pun mengatakan pertumbuhan mungkin hanya mencapai 5,4 persen. Sehingga apabila direrata, selama lima tahun pertumbuhan ekonomi domestik bakal jauh dari proyeksi pemerintah pada awal kepemimpinan Joko Widodo-Jusul Kalla.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Suhariyanto, mengakui memang sulit mencapai target ekonomi 7 persen di era yang serba tidak pasti ini. Hal ini terlihat dari keputusan pemerintah yang memangkas target pertumbuhan setiap tahun dalam APBN akibat sentimen yang kerap berubah-berubah.

Indonesia tidak sendiri, beberapa negara dunia juga mengalami stagnasi ekonomi. Sebut saja Tiongkok yang pertumbuhannya melambat dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen.

Sama halnya dengan ekonomi Singapura yang melambat dari angka 2,3 persen menjadi 2,2 persen. Tidak ketinggalan, ekonomi Amerika Serikat dan Jepang masing-masing juga hanya tumbuh 3 persen dan 0,1 persen.

"Target (pertumbuhan ekonomi) 7 persen berat sekali apalagi kalau memperhatikan (kondisi) perekonomian global," ucap Suhariyanto dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (6/2/2019).

Hal ini, menurutnya, berkaitan dengan imbas harga komoditas dan ekspor ke negara tujuan yang melambat. Belum lagi, neraca perdagangan minus sejak Oktober 2018 lalu dinilai semakin memperlambat capaian pertumbuhan ekonomi pemerintah.

Terlihat dari laju pertumbuhan ekspor yang berangsur minus dari kuartal III ke kuartal IV 2018 dengan nilai 2,22 persen. Di samping itu, pertumbuhan angka impor yang tinggi juga memperlambat laju ekonomi tahun lalu.

"Ini jadi hambatan, impor kita lebih tinggi," ucap Suhariyanto.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Bambang PS Brodjonegoro, perlambatan investasi menjadi salah satu penyebab sulitnya target pertumbuhan ekonomi tercapai.

Menurut Bambang, perlambatan pertumbuhan investasi tak lepas dari sentimen tahun politik yang membuat investor cenderung bersikap lebih berhati-hati. Selain itu, pelemahan nilai tukar juga turut menahan laju investasi.

"Yang masih menjadi hambatan menurut saya kinerja ekspor, tetapi ujungnya adalah masih kurangnya investasi, khususnya investasi di bidang yang menciptakan nilai tambah," ujar Bambang.

Jika dirinci, sumber pertumbuhan ekonomi terbesar tahun lalu berasal dari konsumsi rumah tangga yang mencapai 2,74 persen dari total pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 2,17 persen, konsumsi pemerintah 0,87 persen, sedangkan ekspor minus 0,99 persen.

Khusus untuk investasi, pertumbuhannya hanya 6,01 persen secara tahunan atau melambat dibandingkan 2017 yang bisa tumbuh 6,15 persen. Perlambatan juga dialami oleh pertumbuhan ekspor yang hanya naik sebesar 4,33 persen dari sebelumnya 9,09 persen.

Pemerintah mengaku belum puas dengan pencapaian kinerja ekonomi dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan target sulit dicapai karena proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah sampai saat ini belum mampu memberi dampak signifikan dan cepat terhadap pertumbuhan ekonomi. Padahal, guna membangun infrastruktur, pemerintah telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar.

Ia mengatakan, kegagalan mencapai janji pertumbuhan tersebut tak serta-merta salah. Sebab, mau tidak mau pembangunan infrastruktur memang harus dilakukan, meski harus mengorbankan pertumbuhan tinggi secara cepat.

"Ekonomi kita cukup resilience (tahan) di tengah ekonomi dunia yang tidak stabil. Kita, bagaimanapun, bisa mempertahankan pertumbuhannya konsisten. Naik dikit, enggak banyak, tapi konsisten," ujar Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

PDB naik kelas

Dari sisi nominal, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia telah mencapai Rp14.837,4 triliun dengan rata-rata pendapatan per kapita penduduk sebesar $3.927 AS atau Rp56 juta.

Jika mengacu patokan data Bank Dunia, Indonesia sudah masuk dalam kelas negara berpenghasilan menengah atas.

Saat ini, Bank Dunia membagi negara-negara di dunia dalam empat kelompok pendapatan, yakni kelompok negara berpendapatan rendah dengan pendapatan per kapita per tahun sebesar $995 ke bawah, negara berpendapatan menengah ke bawah di kisaran $996-3.895, negara berpendapatan menengah ke atas $3.896-12.055, dan negara pendapatan tinggi atau maju yakni di atas $12.056.

Masih perlu perbaikan

Upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja ekonomi masih perlu didorong. Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (KADIN), Shinta Kamdani, pertumbuhan 5,17 persen belum mampu untuk memangkas angka kemiskinan dan mengurangi pengangguran.

Ekonom CORE Indonesia, Pieter Abdullah, mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia harus ditingkatkan lagi. Jika ekonomi hanya tumbuh di level 5 persen, Indonesia terancam masuk jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Middle income trap adalah situasi ketika pertumbuhan ekonomi sebuah negara melambat setelah mencapai tingkat pendapatan menengah, sehingga kesulitan naik kelas ke pendapatan tinggi.

Menurut perkiraan Bank Dunia, hanya 13 dari 101 negara berpendapatan menengah pada era 1960-an yang berhasil naik ke negara berpendapatan tinggi pada 2008.

Namun Bappenas optimistis pertumbuhan ekonomi bisa bergerak naik untuk mencapai target 5,3 persen atau sesuai dengan potensi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini. Terlebih pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dengan mempermudah perizinan.

Pemerintah juga memberikan insentif fiskal, misalnya berupa keringanan pajak, untuk mendorong perkembangan industri pionir yang memberikan nilai tambah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR