KARHUTLA

Perusahaan asing kena segel karhutla

Tim Satgas Gakum Karhutla Dit Reskrimsus Polda Kalsel menyegel lahan yang terbakar milik PT BIT di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (25/9/2019).
Tim Satgas Gakum Karhutla Dit Reskrimsus Polda Kalsel menyegel lahan yang terbakar milik PT BIT di Kecamatan Martapura Barat, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Rabu (25/9/2019). | Juhri /AntaraFoto

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengaku telah menyegel 52 perusahaan konsesi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar menyebut dari 52 perusahaan tersebut, 14 di antaranya adalah kepemilikan asing. Tidak diperinci asal negaranya, namun Siti menyebut empat di antaranya asal Singapura dan tiga lainnya dari Malaysia.

“Kita sudah langsung ke pemegang izinnya,” kata Siti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/9/2019).

KLHK enggan menyebut seluruh nama perusahaan yang diduga terlibat dalam insiden yang menyebabkan kabut asap pekat dan berbahaya selama berpekan-pekan ini.

Di sisi lain, KLHK hanya membuka identitas lima dari total 52 perusahaan yang telah ditetapkan jadi tersangka. Kelimanya adalah PT SKM di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 800 hektare, kemudian PT ABP di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 80 hektare.

Lalu PT AER di Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 100 hektare, PT KS di Kalimantan Tengah dengan luas lahan terbakar 709 hektare, PT IFP di Kalimantan Tengah dengan lahan luas terbakar 5 hektare.

Selain korporasi, ada satu orang tersangka perseorangan, inisial UB dari Kalimantan Barat dengan luas lahan terbakar 274 hektare.

Di luar dari penyegelan perusahaan terduga pembakar, penegakan hukum yang berat terhadap mereka masih diragukan sejumlah pihak.

Koalisi Indonesia Bergerak menyebut kejadian karhutla di Kalimantan dan Sumatra sejak bertahun-tahun silam dilakukan secara terorganisir. Pemerintah, dalam hal ini, dituding telah mengetahui kongkalikong tersebut.

Aksi ini bukan dilakukan petani atau peladang. Pelakunya diyakini adalah sosok yang memiliki kekuatan politik dan/atau memiliki kedekatan khusus dengan aparatur penegak hukum.

Pasalnya, setiap kejadian karhutla selalu tidak diketahui siapa pemilik lahannya. Tapi, setelah lima atau enam bulan, bibit-bibit sawit muncul di lokasi kebakaran.

“Itu temuan di lapangan. Pembakaran itu diorganisir, pemerintah tahu,” kata Koordinator Institut Hijau Chalid Muhammad, dalam keterangan persnya, Selasa (24/9/2019).

Di sisi lain, analisis pemetaan terbaru lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia menemukan, setidaknya belasan perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang ketahuan terlibat karhutla selama periode 2015-2018 lolos dari sanksi serius pemerintah.

Padahal, kebakaran masih terus berulang di area yang sama. Pada tahun ini pun titik api terpantau pada area konsesi yang sama, yakni kelapa sawit dan bubur kertas.

Di sisi lain, analisis pemetaan terbaru lembaga swadaya masyarakat (LSM) Greenpeace Indonesia menemukan, setidaknya belasan perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang ketahuan terlibat karhutla selama periode 2015-2018 lolos dari sanksi berat.

Padahal, kebakaran masih terus berulang di area yang sama. Pada tahun ini pun titik api terpantau pada area konsesi yang sama, yakni kelapa sawit dan bubur kertas.

Beberapa perusahaan sawit yang memiliki area kebakaran terbesar dalam konsesi mereka, pada periode 2015-2018, antara lain Sungai Budi/Tunas Baru Lampung dengan area kebakaran 16.500 hektare (ha), Bakrie (16.500 ha), Best Agro Plantation (13.700 ha) LIPPO (13.000 ha) dan Korindo (11.500 ha).

Ada juga konsesi yang berkaitan dengan Sinar Mas/Asia Pulp & Paper (APP)—bubur kertas—yang luasannya terbakar hingga melebihi luasan Singapura, yakni yang dikelola oleh PT Bumi Andalas Permai seluas 81.000 ha.

Kepala Kampanye Hutan Global Greenpeace Indonesia Kiki Taufik menyebut, khusus untuk konsesi ini, Bumi Andalas hanya menerima sanksi perdata dan sanksi administrasi yang sangat ringan salah satunya penanaman kembali di area yang terbakar.

Padahal, jika perusahaan itu menimbulkan kerugian yang besar, maka pemerintah bisa menyita aset dan mencabut izin perusahaan. “Ini untuk mencegah dan memberi efek jera,” kata Kiki.

Data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat area karhutla mencapai 328.724 hektare dengan 2.719 titik panas sepanjang periode Januari-Agustus 2019.

Sejumlah penerbangan dan kegiatan belajar mengajar di sekolah pun terganggu. Kesehatan masyarakat ikut terdampak. BNPB mendata 919.516 orang yang menderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena karhutla.

Plt Kepala Pusdatin dan Humas BNPB Agus Wibowo mengatakan jumlah itu tersebar di enam provinsi: Riau, Sumatra Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR