DEFISIT BPJS KESEHATAN

Perusahaan farmasi keluhkan tagihan obat Rp3,6 triliun

Antrean peserta BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019).
Antrean peserta BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). | Didik Suhartono /Antara Foto

Pengusaha farmasi mengeluh kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla soal tagihan obat dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang tak juga cair. Pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia (GPFI)menyatakan suntikan dana Rp10,5 triliun dari pemerintah untuk BPJS, tak langsung membuat tagihan mereka lunas.

Ketua Umum GPFI Tirto Kusnadi mengatakan, dana yang dikucurkan BPJS Kesehatan kepada rumah sakit tak dipakai untuk membayar lunas utang-utang obat. Menurut dia, rumah sakit pasti memilih mendahulukan membayar gaji pegawai dan kebutuhan mendesak seperti bahan makanan untuk pasien.

"Seperti kemarin, bantuan Rp10 triliun itu paling kira-kira hanya 6-10 persen yang terbayar ke farmasi," kata dia, Rabu (30/1/2019) seperti dinukil dari Tempo.co.

Selain itu, jangka waktu utang juga bervariasi. "Cukup lama utangnya. Ada yang 60 hari, 90 hari, ada juga yang sudah sampai 120 hari belum terbayar," ujarnya.

Tirto mengatakan keterlambatan pembayaran dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan industri farmasi.

Menurutnya, salah satu pemicu tunggakan ini ialah posisi industri farmasi sebagai subkontraktor dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Perusahaan mensuplai obat ke rumah sakit. Sehingga obat tidak langsung dibayarkan BPJS Kesehatan.

Selama ini dalam sistem pembayaran perusahaan farmasi tak langsung berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Tapi mereka menjadi suplier rumah sakit. "Sulitnya industri ini lah sebagai co-provider. Jadi kami supply ke RS lalu digunakan oleh RS lalu RS menagih BPJS dibayar, baru akan dibayarkan ke kami," ujarnya seperti dikutip dari Kontan.co.id, Rabu (30/1/2019).

BPJS Kesehatan menyatakan sudah membayar sebagian tunggakan obat sejak akhir tahun lalu. BPJS membayar melalui rumah yang sakit yang bekerja sama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas ma'ruf mengatakan, mereka hanya melakukan kontrak kerja sama dengan rumah sakit. Dengan demikian, biaya obat menjadi sepaket dengan pembayaran ke rumah sakit.

"Kontrak kerja sama BPJS Kesehatan kan dengan rumah sakit ya, membayar juga dengan tarif paket Indonesian-Case Based Groups (INA-CBG) yang di dalamnya termasuk obat," kata Iqbal kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/1/2019).

Menurut paparan Kementerian Kesehatan, hingga 30 November 2018, BPJS Kesehatan masih memiliki tunggakan ke rumah sakit mencapai Rp1,72 triliun. Tagihan tersebut berasal dari rawat jalan sebesar Rp471,26 miliar, rawat inap sebesar Rp1,18 triliun, obat Rp66,97 miliar, dan alat luar paket Rp5,37 miliar.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris pernah menyatakan, defisit bisa terjadi lantaran, pembayaran iuran dan pengeluaran tak imbang. Rata-rata pendapatan per bulan sekitar Rp6,4 triliun. Sedangkan beban operasional Rp7,4 triliun. "Jadi ada defisit sekitar Rp1 triliun per bulan," ujar Fahmi seperti dikutip dari CNBC Indonesia, Rabu (12/12/2018).

Pendapatan BPJS bisa kurang, lantaran iuran peserta tak sesuai dengan harga aslinya. Hanya peserta kelas I yang membayar iuran sesuai dengan harga aslinya, Rp80 ribu (tanpa subsidi). Peserta kelas II harusnya membayar Rp63 ribu tapi hanya membayar Rp51 ribu (subsidi Rp12 ribu). Sedangkan peserta kelas III, harusnya membayar Rp50 ribu, tapi hanya membayar Rp25.500 (subsidi Rp24.500).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR