Pesan Jokowi kepada ulama menjelang Demo 4 November

Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) dan sejumlah undangan lainnya sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11).
Presiden Joko Widodo (kiri) berjabat tangan dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kedua kiri) dan sejumlah undangan lainnya sebelum melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (1/11). | Widodo S. Jusuf /Antara Foto

Kesibukan Presiden Joko Widodo bertambah. Menjelang aksi demo -yang katanya bakal dilakukan besar-besaran--yang digelar Gerakan Nasional Pembela Fatwa-Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) pada 4 November nanti, Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh.

Senin lalu, ia menemui Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kediamannya Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

Keesokan harinya, Jokowi mengundang kurang lebih 30 ulama dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Semua pertemuan dilakukan untuk menyikapi rencana aksi GNPF-MUI yang menuntut penuntasan kasus penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tentang surat Al Maidah 51. Rencananya demo akan diikuti puluhan ribu orang dan dijaga 18 ribu personel aparat gabungan.

Menurut Jokowi, demonstrasi adalah hak setiap warga negara. Hanya saja, demo bukan berarti harus memaksakan kehendak.

Kepada para ulama, Jokowi meminta agar mereka sama-sama menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, kata Jokowi dalam sambutan pengantarnya, memiliki keragaman mulai rasa, suku, dan agama. Namun, keragaman itu tidak bisa dijadikan alasan untuk memecah belah bangsa.

"Kami berharap ulama juga berani mengambil sikap tegas bahwa antara Islam dan keindonesiaan tidak harus dipertentangkan, tetapi marilah bersama-sama kita jaga, kita pelihara, kita perjuangkan keindonesiaan kita," kata Jokowi.

Karenanya, Jokowi meminta para ulama dan tokoh Islam memberikan pesan yang sejuk sehingga kerukunan yang selama ini terjalin bisa tetap terjaga.

"Kita percaya para ulama merupakan penerus nabi dan tugasnya membawa kabar yang baik, menjaga umat, memberikan peringatan, memberikan tuntunan kepada umat dan kita semuanya," kata Jokowi.

Jokowi berjanji tidak akan mengintervensi kasus Ahok terkait Surat Al Maidah 51. Jokowi pun menyatakan siap turun tangan jika kasusnya tak tuntas.

Usai pertemuan selama dua jam itu, Ketua MUI KH Ma'ruf Amin mengatakan pengaduan penistaan agama yang dilakukan Ahok tidak ada hubungannya dengan Pilkada. Namun belakangan kasus itu sudah ditarik kemana-mana, sehingga menimbulkan hiruk pikuk dan kegaduhan.

"Kemudian menjadi tidak proporsional, bahkan jadi di luar konteks. Sehingga masalah ini menjadi begitu mengganggu, dan jadi hiruk pikuk," ujarnya.

Karenanya, dalam pertemuan itu mereka sepakat agar penyelesaian kasus dugaan penistaan agama itu diselesaikan melalui proses hukum yang saat ini tengah ditunggangi kepolisian.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menambahkan, mereka tak mungkin bisa melarang aksi demo itu. Jangankan ormas, kata dia, negara saja tak bisa membatasi hak warganya untuk berdemo.

Hanya saja, mereka meminta agar demonstran tak mengenakan atribut organisasi serta tetap mengedepankan aspirasi yang damai dan toleran.

Haedar mengatakan dalam pertemuan dengan ormas, Presiden Joko Widodo menyatakan "dengan tegas" bahwa dirinya tidak akan melakukan intervensi apapun dalam kasus Ahok.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga menegaskan, tentang perlunya membangun budaya politik dan budaya kemasyarakatan yang mengedepankan etika publik. "Karena itu belajarlah dari pengalaman ini tentang perlunya para pejabat publik, juga para tokoh agama, untuk merawat kata," kata Haedar.

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar sebenarnya berharap Jokowi menyatakan sikapnya itu secara terang-terangan kepada publik terkait kasus ini. Sebab, dalam pertemuan itu, ia menilai Presiden hanya berbicara hal normatif.

Dalam pertemuan itu ia mengaku sempat bertanya kenapa Presiden tidak mengundang ormas yang menggerakkan massa untuk demonstrasi. Sayangnya Jokowi tak merespons pertanyaannya itu.

Rencana demonstrasi 4 November itu juga mendapat tanggapan Ahok. Kata Ahok, "Kalau (demo) itu karena saya, hebat dong Indonesia."

Sebenarnya, kata Ahok, segala masalah dapat diselesaikan melalui jalur hukum. Sebab Indonesia merupakan negara hukum dengan dasar Pancasila dan berazaskan Bhineka Tunggal Ika.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR