PILPRES 2019

Pesan pemilu toleran dari Istana

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) berbincang dengan pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Selasa (5/3/2019), Istana Merdeka Jakarta kedatangan tiga kelompok perwakilan lintas agama; Pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), dan ulama dari Aceh.

Ketiganya diberi waktu khusus secara bergiliran untuk bertatap muka langsung dengan Presiden Joko “Jokowi” Widodo. PHDI menyampaikan perihal persiapan perayaan Hari Raya Nyepi yang bakal berlangsung pada 7 Maret 2019.

Sementara PGI menyampaikan undangan agar Jokowi berkenan hadir pada konferensi gereja dan masyarakat yang bakal diselenggarakan di Manado, Sulawesi Utara, pada 28-31 Maret 2019.

Selain juga menyampaikan harapan dan aspirasi dari masyarakat dan gereja-gereja di Papua dalam menciptakan suasana damai di sana.

Kendati pesan yang dibawa berbeda, namun ketiganya menyiratkan misi besar yang sama usai pertemuan ini. Misi itu adalah bagaimana menjaga pesta demokrasi 17 April 2019 berjalan dengan lancar dan toleran.

“Tentu kita ajak umat Hindu untuk menyongsong pesta demokrasi dengan merdeka dan gembira. Tetap menjaga persatuan kesatuan bangsa kita dengan keberagaman dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Jadi kuat, kokoh, dan jangan ada celah,” ucap Ketua PHDI Mayjen TNI Purnawirawan Wisnu Bawa Tenaya, usai pertemuan.

Tak ada mobilisasi suara, klaim Wisnu. Imbauan yang disampaikan Jokowi kepada kelompok Hindu hanyalah agar menggunakan hak pilih mereka sebaik-baiknya.

“Kita tidak bicara soal dukungan, tapi kita bicara soal Hari Suci Nyepi dan pemilu agar berjalan lancar dan damai,” tegas Wisnu.

Senada dengan Wisnu, Ketua PGI Pdt Dr Hendriette Hutabarat-Lebang menyatakan pihaknya siap menyerukan kepada semua umat Kristiani di Indonesia untuk menyukseskan pemilu, baik itu pemilihan presiden maupun legislatif.

Hendriette menyatakan umat Kristiani siap berpartisipasi dalam kelangsungan jalannya pesta demokrasi yang hanya tinggal satu bulan lagi. Partisipasi, salah satunya, bakal ditunjukkan melalui sikap saling menghargai, apapun pilihan politiknya.

“Walau pilihan politiknya berbeda, tapi hendaknya hal-hal itu tidak memecah belah kita sebagai bangsa,” ucap Hendriette.

Surya Paloh, politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang hadir bersama ulama Aceh turut menyatakan bahwa keberhasilan pemilu 17 April mendatang turut menjadi bagian dari tanggung jawab tokoh masyarakat dan alim ulama dari Provinsi Aceh.

“Kami membaca ada semangat di sana, ada keinginan untuk tetap bisa memberikan sesuatu yang berarti. Meyakinkan masyarakat dan keluarga besar yang ada dari seluruh keluarga besar masyarakat Aceh,” tutur Surya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang turut mendampingi Jokowi dalam rangkaian pertemuan hari ini menyimpulkan bahwa keragaman pilihan akibat agenda politik sejatinya tak perlu mengganggu kehidupan beragama.

“Keragaman ini jangan sampai ditempuh dengan cara-cara tidak sehat, apalagi dengan menebarkan fitnah yang akibatnya bisa berdampak bagi semua, tak hanya caleg atau capres saja,” tukas Lukman.

Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan ulama asal Provinsi Aceh usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Presiden Joko Widodo (tengah) berdialog dengan ulama asal Provinsi Aceh usai pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/3/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Kendali kata “kafir”

Dalam kesempatan yang sama, dua kelompok lintas agama ini turut menanggapi rekomendasi yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama, Nahdlatul Ulama (NU), tentang larangan penyebutan penganut agama lain selain Islam sebagai kafir.

Ketua Umum PGI Pdt Hendriette merespons dengan baik rekomendasi ini. Menurutnya, penyebutan kafir terhadap seseorang atau sekelompok orang dapat mengganggu persaudaraan yang selama ini dibina di Tanah Air.

Dengan kata lain, perpecahan bangsa bisa ditekan dengan menghindari pengucapan kata tersebut.

“Ada kecenderungan melihat orang lain sebagai orang asing. Bahkan sebagai diskriminasi dan seringkali menjadi stigma,” tegas Hendriette.

Ketua PHDI Wisnu enggan menanggapi dengan eksplisit. Pihaknya hanya menekankan bahwa umat Hindu akan terus mengedepankan sikap damai dan saling menghormati, memberikan Sanata Dharma (pelayanan yang nyata) kepada sesama.

“Sanata Dharma itu kebenaran, ketertiban, kesunyian, dan pengendalian pancaindra. Dasa indranya mata, hidungnya, lidahnya, mulut tangan kaki..ini harus saling terkendali agar kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain,” kata Wisnu.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR