SURVEI BPS

Petani bukan profesi dambaan, tapi terbesar di Indonesia

Petani menyiram tanaman sawi di ladang pertanian di Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (18/4/2017)
Petani menyiram tanaman sawi di ladang pertanian di Kalukku, Mamuju, Sulawesi Barat, Selasa (18/4/2017) | Akbar Tado /Antara Foto

Bila tulisan ini menjumpai Anda saat makan, pernahkah membayangkan dari mana asal makanan yang terhidang? Sedikit fakta tentang tempe atau tahu yang mungkin kini terhidang di piring, hanya 60 persen bahan bakunya yang berasal dari petani lokal.

Pemenuhan kebutuhan pangan pokok dari produksi dalam negeri menghadapi banyak masalah dan tantangan, antara lain konversi lahan pertanian yang terus berlanjut karena perkembangan industri dan lokasi permukiman.

Selain itu perluasan lahan yang terkendala, baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan di luar Jawa; perubahan iklim dan cuaca yang memengaruhi produksi pangan; dan agribisnis pangan yang belum optimal meningkatkan kesejahteraan petani.

Padahal, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan pada 2016 menyerap jumlah tenaga kerja terbanyak di seluruh sektor. Bidang ini meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan.

Dalam laporan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS yang dilaksanakan pada Agustus 2016 menyebutkan 37,8 juta orang bekerja pada sektor ini. Jumlah itu terdiri dari berbagai tingkatan status pekerjaan seperti, berusaha sendiri, buruh, pekerja bebas pertanian, pengusaha pertanian, dan status lainnya dalam sektor ini.

Dari sisi kontribusi, sektor ini menyumbang 14 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun lalu. Jumlah itu nomor dua terbesar setelah sektor industri pengolahan sebesar 21,3 persen.

Bertani karena terpaksa

Menyerap tenaga kerja terbanyak, andil terhadap PDB kedua terbesar, sektor ini justru minim peminat dari lulusan perguruan tinggi--yang didominasi kalangan muda. Tingkat pendidikan, modal penting dalam hal pengembangan inovasi.

Inilah salah satu tantangan dalam industri pertanian di Indonesia, yang justru dipandang optimistis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 - 2019. Dokumen dimaksud memilih mengategorikan manusia sebagai "potensi". Bukan sebagai masalah atau tantangan.

Mari lihat angkanya. Dalam laporan Sakernas 2016, sektor pertanian terbanyak diisi oleh pekerja dari lulusan SD yakni 39,4 persen, kemudian tidak tamat SD 30 persen, lulusan SMP 16,6 persen, lulusan SMA/SMK 12.8 persen, sisanya lulusan perguruan tinggi (lulusan D1,D2,D3, dan Universitas) sebanyak 1,3 persen.

Secara persentase, sektor terbanyak yang diisi oleh lulusan perguruan tinggi adalah sektor informasi dan komunikasi. Hampir 41 persen pekerja di sektor ini berpendidikan di atas SMA. Namun secara keseluruhan jumlah pekerja sektor ini hanya sekitar 2 persen dari sektor pertanian. Jumlah pekerja di sektor informasi dan komunikasi pada 2016 sekitar 700 ribu orang.

Walaupun sektor informasi dan komunikasi ini didominasi oleh lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi, kontribusinya terhadap PDB tahun lalu paling rendah. Bahkan secara angka, sumbangan terhadap PDB kalah dibandingkan sektor transportasi dan pergudangan. Sektor informasi dan komunikasi hanya berkontribusi 3,8 persen dari PDB dengan serapan tenaga kerja 0,7 juta.

The Smeru Research Institute dalam ringkasan riset berjudul Hidup di Tengah Gejolak Harga Pangan (2012-2015) yang dilansir pada Maret 2016 memaparkan temuan tentang persepsi kalangan muda terhadap pertanian.

Riset dilakukan di di tiga desa sampel yang memiliki karakteristik wilayah berbeda. Desa sampel Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Desa sampel berikutnya adalah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.

Ketiga desa mewakili daerah yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian di sektor pertanian, terutama sebagai petani tanaman pangan padi, dan mewakili daerah semi perkotaan yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencaharian di sektor industri. Desa dari Kalimantan mewakili karakteristik daerah yang mata pencaharian utama masyarakatnya di sektor perkebunan.

Temuan riset itu menguatkan dugaan kian pudarnya minat untuk bekerja di bidang pertanian di kalangan anak muda; bekerja di bidang pertanian bagi kalangan muda bukan jadi pilihan utama. Sektor ini dianggap lemah secara daya saing, jika pun ada yang tertarik bertani, karena pilihan terakhir atau tidak punya pilihan pekerjaan lain.

Adapun saran yang diajukan dalam riset itu, untuk memikat kalangan muda bekerja di sektor pertanian diperlukan sejumlah usaha dan upaya keras dan mengikuti perkembangan zaman di sektor ini yaitu,

"...penggunaan teknologi modern, keragaman bidang pertanian, ketersediaan lahan pertanian, kemudahan mengakses input pertanian, dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan ilmu pertanian yang didapatkan dari penyuluh dan sekolah pertanian...."

Temuan Smeru, senada dengan kajian Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) lewat buku Mencari Petani Muda: Ikhtiar Membangun Masa Depan Pertanian.

"Kajian ini menunjukkan bahwa 70 persen petani padi, dan 73 persen petani holtikultura yang menjalani profesinya menyatakan pekerjaan ini bukan yang mereka inginkan sejak awal. Jadi, bertani bukan pekerjaan yang didambakan di Indonesia," ungkap Said Abdullah, Koordinator KRKP, dilansir Gatranews (26/4/2017).

Tidak mengherankan

Sejumlah angka-angka itu tidak mengherankan Kepala BPS Jawa Tengah Margo Yuwono. Pada Mei 2016, seperti dikutip Antara Jawa Tengah (20/5/2016), ia mengatakan kelompok usia muda memang cenderung memilih bekerja di sektor jasa dan perdagangan dibandingkan di sektor pertanian.

Menurut dia, kondisi tersebut alamiah, karena kondisi ekonomi membuat orang lebih memilih bekerja di sektor yang lebih maju dibandingkan bekerja di sektor pertanian.

Adapun yang bekerja di sektor pertanian saat ini rata-rata berumur di atas 40 tahun. Menurut Margo, selama mereka memiliki produktivitas tinggi, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Harus diakui, sektor tenaga kerja dengan mayoritas lulusan SMA/SMK ini, mampu menjadi penyumbang PDB kedua terbesar tahun lalu.

Tetapi angka-angka itu masih perlu diperbandingkan dengan kondisi di lapangan. Merujuk Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 - 2019, sistem pertanian pangan yang dilakukan oleh petani saat ini sebagian besar belum memberikan kesejahteraan dan keuntungan yang memadai.

Tingkat pendapatan per kapita petani selama kurun waktu 2010-2014, mengalami peningkatan dengan indikasi pertumbuhan antara 5,64 persen dan 6,20 persen. Namun secara nominal, tingkat pendapatan per kapita petani tersebut masih berada di bawah garis kemiskinan.

Pada 2014, tingkat pendapatan per kapita pertanian arti luas dan sempit masing-masing sekitar Rp 9.032/kapita/hari dan Rp 7.966/kapita/hari.

Hal ini disebabkan biaya produksi yang tinggi dan tidak diimbangi dengan kepastian produksi dan harga jual, serta penguasaan lahan petani yang relatif kecil (rata-rata 0,25 ha di Jawa dan 0,5 ha di luar Jawa).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR