REFORMA AGRARIA

Petani klaim belum dapat jatah tanah reforma agraria

Sejumlah mahasiswa membawa spanduk saat melaksanakan unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional 2019 di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (24/9/2019).
Sejumlah mahasiswa membawa spanduk saat melaksanakan unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional 2019 di Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (24/9/2019). | Basri Marzuki /AntaraFoto

Reformasi agraria dituntut. Janji Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk membagikan 9 juta hektare tanah kepada petani dan masyarakat kecil diklaim tak jalan.

“Janji pelepasan kawasan hutan 4,1 juta hektare untuk reformasi agraria dalam lima tahun capaiannya (yang sampai ke petani) nol hektare,” ucap Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Komisi Pembaruan Agraria (KPA), kepada jurnalis, Selasa (24/9/2019) malam.

Adapun soal pelepasan kawasan hutan—yang berada di bawah yuridiksi Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)—disebut hanya seremonial pembagian sertifikasi tanpa menyentuh akar masalah yang sesungguhnya.

Konflik agraria pun tetap terjadi, kata Dewi. Mereka yang jadi korban adalah kelompok petani yang kerap berhadapan dengan perkebunan swasta, perkebunan negara dan/atau BUMN.

“Ada juga masyarakat adat yang berhadapan dengan Perhutani, lalu dengan HTI,” katanya.

Belakangan, konflik agraria juga disebabkan oleh proyek strategis nasional untuk pariwisata, misalnya di Danau Toba, Sumatra Utara, dan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur.

“Karena tidak ada jaminan hukum bagi masyarakat adat dan miskin, mereka rentan dikriminalkan. Jadi, banyak petani ditangkap karena dianggap ilegal padahal itu desa dan kampung garapan masyarakat,” ucapnya.

Dewi menyebut banyak kelemahan dalam kelembagaan yang dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Reforma Agraria Nomor 86 Tahun 2018.

Untuk diketahui, kelembagaan reforma agraria dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dengan tahap pelaksanaannya dipimpin oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil. Kemudian, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat provinsi dan kabupaten.

Pihaknya beranggapan, kelembagaan reforma agraria harus dipimpin langsung oleh Presiden, bukan oleh figur selevel menteri. “Termasuk Menteri Koordinator, harus presiden langsung,” tukasnya.

Selain itu, konflik ini menjadi struktural lantaran beragam izin lokasi untuk HGU, HTI, dan seterusnya, bisa diterbitkan menteri, gubernur, bupati. Akhirnya, tumpang tindih dengan garapan masyarakart dan juga wilayah adat.

Dewi, kemarin diterima oleh Jokowi di Istana Merdeka, turut meminta pemerintah untuk menunda pembahasan Revisi Undang-undang (RUU) Pertanahan lantaran sejumlah pasal-pasal yang diusulkan DPR hanya akan menambah berat konflik yang terjadi.

“Kalau tanah sudah sampai rakyat, sertifikat di tangan artinya sudah redistribusi. Ini kan baru identifikasi, Pak. SK-SK itu baru calon TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), jadi belum sampai ke tangan rakyat. Itu lah kenapa kami bilang nol hektare,” tukasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, pada kesempatan berbeda, menolak tudingan yang menyebut program redistribusi lahan dalam reforma agraria tak jalan.

Data yang dimilikinya menunjukkan, kegiatan terakhir pembagian sertifikat lahan kepada masyarakat baru saja dilakukan di Pontianak, 5 September 2019.

Ketika itu pemerintah memberi tanah seluas 19,49 ribu hektare untuk 760 penerima dan 3.223 Kepala Keluarga (KK) di ibu kota Kalimantan Barat itu.

"Jadi kalau dibilang belum ada, salah, ada kok. Bahkan, sebenarnya bukan hanya bulan lalu di Pontianak, sebelumnya sudah ada, tapi saya tidak ingat persisnya, itu ada di KLHK datanya," katanya.

Darmin turut mengklaim, pemerintah telah menyelesaikan penyediaan TORA dari kawasan hutan seluas lebih kurang 2,6 juta hektare. Angka itu mencakup 63 persen dari target yang dicanangkan seluas 4,1 juta hektare.

Kendati demikian, Darmin mengakui bahwa langkah pemerintah untuk memenuhi pembagian lahan seluas 9 juta hektare berjalan lambat.

Alasannya lantaran dasar hukum yang mengatur subjek penerima lahan dnegan tujuan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah baru siap pada tahun ini.

"Memang ini baru kami mulai betul sekarang ini, sebelumnya lebih banyak ke perhutanan sosial dan sertifikasi. Tetapi yang kami siapkan sudah besar sekali, sehingga tinggal lihat saja nanti," tuturnya.

Khusus untuk program sertifikasi lahan, Kementerian ATR/BPN mencatat sebanyak 967.490 sertifikat telah dibagikan pada 2015 dan 1.168.095 sertifikat pada 2016.

Kemudian, meningkat menjadi 5,4 juta pada 2017 dan 9,4 juta pada 2018. Sedangkan untuk program perhutanan sosial realisasinya baru mencapai 2,6 juta hektare dari target 12,7 juta hektare.

Kelemahan RUU Pertanahan

Terkait RUU Pertanahan, Dewi menyebutkan sejumlah pasal-pasal yang dirasa bermasalah dan akan merugikan petani serta pemilik lahan mandiri.

Pertama, Pasal 91. Pasal ini dianggapnya bisa memberi legitimasi bagi aparat untuk memidanakan masyarakat yang hendak membela hak tanahnya yang terkena gusuran.

Adapun bunyi pasal yang dimaksud adalah: “Setiap orang yang menghalangi petugas dan/atau aparatur penegak hukum bisa dipidana dnegan penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500 juta”.

“Tentu ini akan ditafsirkan secara utuh untuk secara bebas menangkap siapa pun. Misalkan, warga yang menolak tanahnya untuk dijadikan bandara,” ucapnya.

Kedua, Pasal 95 yang berbunyi: “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama melakukan dan/atau membantu permufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan dipidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp15 miliar”.

Pasal ini diklaim Dewi bisa mengancam keberadaan aktivis organisasi agraria karena sifatnya yang merupakan hukum positif.

Pasal 46 ayat 8 juga. Klausulnya mengandung celah untuk menyembunyikan nama pemilik Hak Guna Usaha (HGU). Terakhir pada Pasal 26 yang menurutnya kepemilikan HGU bisa diperpanjang hingga 90 tahun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR