PAPUA

Petisi referendum Papua merdeka sampai ke PBB

Aktivis Papua berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 Desember 2016.
Aktivis Papua berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, 19 Desember 2016. | Adi Weda /EPA

Petisi itu akhirnya sampai ke New York, Amerika Serikat (AS). Jawaban atas tuntutan 1,8 juta warga Papua Barat yang meminta adanya referendum untuk menentukan apakah provinsi ini bisa melepaskan diri dari Indonesia kini ada di tangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Petisi diterima langsung Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet, Jumat (25/1/2019).

Benny Wenda, Ketua Organisasi Papua Merdeka (OPM), berharap PBB dapat segera menindaklanjuti petisi dengan mengirimkan tim pencari fakta ke Papua Barat untuk mengecek kebenaran tentang adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

“Hari ini adalah hari yang bersejarah bagiku dan untuk orang-orang Papua Barat. Aku telah menyerahkan sesuatu yang aku sebut sebagai tulang punggung penduduk (Papua Barat), setelah banyak warga yang terbunuh,” sebut Benny, dikutip dari Reuters, Senin (28/1/2019).

Benny optimistis, PBB mendengar tuntutannya. Apalagi, petisi yang dibuat sejak Desember 2016 itu diklaim mendapatkan persetujuan dari hampir tiga perempat penduduk Papua Barat yang berjumlah 2,5 juta orang.

"Belum pernah ada dalam sejarah perjuangan global, gerakan anti-kolonial besar di Asia, Afrika, dan Pasifik hingga gerakan massa Amerika Latin dan Eropa membuat petisi yang ditandatangani oleh begitu banyak tangan dan disampaikan kepada badan tinggi di PBB," sambung Benny.

Dalam pertemuannya dengan Bachelet, Benny turut menceritakan situasi di wilayah Nduga, Papua Barat, saat 11 orang tewas setelah melarikan diri dari TNI beberapa waktu lalu. Begitu juga dengan klaim 22 ribu rakyat Papua Barat yang terlantar lantaran jauh dari perhatian pemerintah pusat.

Konflik keamanan di Papua telah mengakar sejak lama. Konflik terbaru adalah situasi keamanan di Kabupaten Nduga yang sempat memanas setelah belasan pekerja proyek Trans Papua dari PT Istaka Karya tewas dalam penembakan massal yang disebut-sebut dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB), sayap dari OPM.

Seorang TNI juga turut menjadi korban dalam kejadian itu. Pasca-penembakan itu, TNI bersama jajaran kepolisian melakukan pemburuan kelompok bersenjata. Dalam misi pencarian itu, aparat keamanan dituding menangkap dan menembaki penduduk lokal tanpa melihat latar belakang keterkaitan dengan KKB atau tidak.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto pernah menyatakan bahwa tidak ada HAM yang dilanggar dari pencarian ini. Sebab, kelompok bersenjata itu sudah memakan banyak nyawa pekerja yang tengah membangun infrastruktur Papua.

Sebaliknya, juru bicara Komite Nasional Pembebasan Papua Barat (KNPB) Ones Suhuniap menyebut langkah pemburuan kelompok bersenjata sebagai bentuk kesengajaan pemerintah dalam memelihara konflik di Papua Barat.

Menanggapi laporan petisi referendum Papua Barat yang telah sampai ke PBB, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yakin bahwa lembaga perdamaian dunia itu tidak akan menggubris permintaan kelompok yang disebut pemerintah sebagai separatis itu.

Menurut Moeldoko, PBB pasti akan menghormati kedaulatan Indonesia. Petisi itu, sambung Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (28/1/2019), juga tidak akan membawa pengaruh apapun terhadap tuntutan segelintir kelompok yang menginginkan Papua Barat lepas dari Indonesia.

Bukan hanya itu, Moeldoko bahkan menyebut Menteri Wiranto telah memberikan paparan terbaru terkait penanganan KKB di Bumi Cenderawasih. Sayang, Moeldoko tidak memaparkan lebih jauh terkait rencana itu.

Untuk diketahui, sebelum tiba di PBB, petisi ini pernah dikirimkan OPM ke komite dekolonisasi PBB atau C24, tahun lalu. Sama seperti penyerahan petisi ke PBB, OPM juga menuntut agar masyarakat Papua Barat diberikan hak untuk menentukan masa depannya sendiri.

Namun, Ketua Komite C24 yang ketika itu dipimpin Rafael Ramirez, menolak petisi Papua tersebut. Mengutip suarapapua.com, salah satu pertimbangan penolakan lantaran Papua Barat tidak masuk dalam daftar untuk dekolonisasi. Ujung-ujungnya, C24 menyerahkan isu Papua Barat ini ke PBB dan dunia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR