Banyak PHK, klaim JHT melesat

Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan, Makassar.
Petugas melayani warga di Kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sulawesi Selatan, Makassar. | Hariandi Hafid /TEMPO

Tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) membuat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kewalahan melayani klaim pencairan Jaminan Hari Tua (JHT).

Berdasarkan demografi klaim BPJS Ketenagakerjaan, sepanjang Januari hingga pertengahan Februari 2016, sekitar 88 persen klaim JHT dilakukan dengan alasan mengundurkan diri dan PHK. Adapun klaim JHT karena pensiun hanya 2 persen. Sisanya klaim karena meninggal dunia, pindah ke luar negeri, cacat, serta penarikan setelah kepesertaan 10 tahun.

Sebelum September 2015, rata-rata klaim JHT yang terlayani hanya 80.000 pengajuan per bulan, setelahnya naik menjadi 250.000 pengajuan per bulan atau melonjak hingga 212,5 persen. Tak ayal, antrean penarikan dana JHT terjadi di hampir seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS juga mencatat, sepanjang Januari 2016, nilai premi yang dicairkan untuk klaim ini mencapai Rp1,45 triliun atau sekitar 20 persen dari total klaim JHT di 2015.

Dilansir dari Kontan.co, permintaan klaim JHT sepanjang 2015 untuk peserta yang mengundurkan diri sebanyak 678.690 peserta dengan nilai jaminan sebesar Rp3,03 triliun. Sementara, bagi peserta yang terkena PHK tercatat sebanyak 87.094 peserta dengan nilai jaminan Rp533,8 miliar.

Untuk peserta yang memasuki usia pensiun tercatat sebanyak 67.099 peserta dengan jumlah jaminan sebesar Rp3,56 triliun. Artinya, secara total klaim JHT sepanjang tahun lalu terdiri atas 832.883 peserta dengan jumlah jaminan sebesar Rp7,12 triliun.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto, mengatakan selain faktor-faktor yang disebutkan di atas, salah satu hal yang membuat semakin banyak peserta mencairkan jaminannya karena adanya aturan baru pencairan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan JHT, pekerja dengan masa kepesertaan 10 tahun dapat memanfaatkan dana JHT maksimal 30 persen dari jumlah dana kelolanya untuk kepemilikan rumah atau paling banyak 10 persen untuk keperluan lain.

Sementara, di aturan sebelumnya, dana JHT hanya bisa dicairkan setelah pekerja masuk masa pensiun atau berhenti setelah kepesertaan lima tahun.

Menurut Agus, bila kebijakan ini terus dilakukan maka jumlah antrean pekerja yang menarik dana JHT bakal bertambah panjang. "Jadi semakin lama, jaraknya semakin besar," kata Agus, seperti yang diwartakan koran Kontan.

Untuk mengatasi antrean, Agus mengaku BPJS Ketenagakerjaan akan membuka layanan Sabtu dan Minggu pada cabang dengan jumlah klaim yang terbilang tinggi. BPJS Ketenagakerjaan juga akan memperbaiki kemampuan dan kapasitas tim teknologi informasi (TI) untuk klaim elektronik (e-klaim) dan proses pelayanan.

BPJS Ketenagakerjaan juga akan mendorong perubahan regulasi dengan mengembalikan fungsi dari program JHT.

Di samping itu, BPJS Ketenagakerjaan juga tidak akan segan memberikan sanksi bila ditemukan unsur kesengajaan yang memanfaatkan celah aturan untuk mencairkan dana JHT. Sebab, sebagian besar peserta yang melakukan pencairan adalah mereka yang masih berada di golongan usia muda.

Padahal, menurut Agus, penarikan dana JHT sebelum waktunya akan sangat merugikan. "Nilai manfaat JHT yang didapat saat pensiun semakin sedikit," kata Agus, seperti yang diwartakan Kompas.com, Kamis (10/3/2016).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR