PENODAAN AGAMA

Pilih Peninjauan Kembali, proses hukum Ahok jadi lebih ringkas

Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis yang ditimpakan kepadanya.
Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5/2017). Ahok mengajukan peninjauan kembali (PK) atas vonis yang ditimpakan kepadanya. | Ubaidillah /Antara Foto

Basuki Tjahaja 'Ahok' Purnama mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas vonis kasus penodaan agama yang ditimpakan kepadanya.

Mahkamah Agung (MA) membenarkan pengajuan PK ini. Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah mengatakan, PK tersebut diajukan 2 Februari lalu atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utara yang telah berkekuatan hukum tetap.

"Permohonan PK diajukan oleh pemohon I terpidana secara tertulis yang lewat penasihat hukumnya Josefina Syukur dan Fifi Lety Indra dengan menyebut alasan sejelas-jelasnya sebagai dasar permohonan," ujar Abdullah melalui pesan singkat, Senin (19/2/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Sidang perdana PK ini akan digelar pada Senin (26/2/2018). Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan dari para pengacara Ahok.

Ahok dinyatakan bersalah pada 9 Mei 2017. Menurut penilaian majelis hakim, Ahok telah terbukti menodai agama.

Majelis hakim juga menghukum Ahok lebih dari tuntutan jaksa. Awalnya jaksa hanya menuntut penjara 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun. Tapi hakim menghukumnya penjara 2 tahun.

Ahok saat itu menyatakan akan mengajukan banding. Tapi belakangan berkas banding itu ia cabut.

Pengajuan PK ini seturut dengan penilaian pengamat hukum Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar.

Abdul, pada Senin (22/5/2017) menilai, Ahok mungkin sengaja memilih mengajukan PK, sebab proses pengajuan PK jauh lebih ringkas ketimbang menjalani proses banding.

Jika mengajukan banding terpidana harus mengajukan banding baru diproses ke Pengadilan Tinggi. Jika di Pengadilan Tinggi masih kalah, bisa mengajukan kasasi e Mahkamah Agung. Jika kalah lagi, baru bisa mengajukan PK.

Sebaliknya, jika mengajukan PK langsung dikaji Mahkamah Agung. "Saya menduga arahnya (pencabutan permohonan banding Ahok) ke sana," kata Fickar.

Fickar menjelaskan, Ahok bisa mendasarkan PK pada satu dari dua alasan.

Pertama karena ditemukan bukti-bukti baru. Kedua, karena ada kekeliruan dalam putusan atau vonis majelis hakim. Alasan kedua, kata Fickar, lebih masuk akal digunakan oleh kuasa hukum Ahok.

"Mereka bisa berargumen bahwa majelis hakim mengabaikan pembelaan atau bukti-bukti yang diajukan."

Menurut pasal 263 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, syarat pengajuan PK adalah;

a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain;

c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR