PILPRES 2019

Pilihan terbatas, golput diprediksi meningkat

Siswa SMA menggunakan hak pilih melalui bilik suara elektronik saat pemilihan OSIS dalam KPU Goes To School di SMAN 7, Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Jum'at (2/11/2018). Terbatasnya pilihan capres diprediksi mendorong jumlah angka golput.
Siswa SMA menggunakan hak pilih melalui bilik suara elektronik saat pemilihan OSIS dalam KPU Goes To School di SMAN 7, Tegal Gundil, Kota Bogor, Jawa Barat, Jum'at (2/11/2018). Terbatasnya pilihan capres diprediksi mendorong jumlah angka golput. | Arif Firmansyah /Antara Foto

Keterbatasan pilihan calon presiden-calon wakil presiden diperkirakan akan mendorong kenaikan angka golongan putih (golput) alias mereka yang tak menentukan pilihan.

Menurut Koalisi Sipil, terbatasnya calon-calon pilihan pemimpin bukan terjadi secara alamiah, melainkan didesain. Koalisi Sipil ini antara lain terdiri dari ICJR, KontraS, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, Lokataru, Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI), dan YLBHI.

Arip Yogiawan, Koordinator Koalisi Sipil menilai, tanda pertama adalah syarat terbentuknya partai dipaksakan secara nasional. "Sehingga hanya partai-partai modal besar yang dapat ikut pemilu," kata dia di gedung YLBHI, Jakarta, Rabu (23/1/2019) seperti dikutip dari Tempo.co.

Kedua, adanya sistem presidential threshold. Yakni ambang batas di mana seseorang bisa dicalonkan sebagai presiden jika didukung 20 persen dari jumlah kursi di DPR atau 25 persen suara nasional. Dengan sistem yang demikian, maka sesama partai modal besar terpaksa bergabung menjadi kekuatan modal yang lebih besar agar dapat mencalonkan seseorang sebagai presiden.

"Padahal, pengalaman sejak pemilu 2004, calon yang diinginkan masyarakat umum bisa berbeda dengan calon-calon yang dikehendaki para kumpulan partai modal besar ini," ujar dia.

Calon alternatif makin susah muncul karena tak adanya peluang mengajukan calon presiden independen. Padahal, di sistem yang sama di Indonesia, gubernur, bupati, atau walikota dapat dicalonkan dari jalur independen. Arip menilai, sistem pencalonan ini berakibat pada munculnya kelompok golput.

Menurut Arip, kehadiran kelompok ini harus dibaca sebagai ekspresi protes atau penghukuman terhadap mekanisme penentuan capres-cawapres.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana menegaskan golput merupakan bagian ekspresi kedaulatan rakyat. Arif menjelaskan, golput dilindungi konstitusi.

Dalam Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebut setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.

"Setiap orang dijamin meyakini keyakinan bahkan sikap politiknya. Memilih tidak harus dimaknai satu atau dua. Banyak opsi," tuturnya di acara yang sama, seperti dinukil dari CNN Indonesia.

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tak melarang seseorang tak menentukan pilihannya. Larangan itu hanya ditujukan buat mereka yang menghalangi jalannya pemilu, menyebabkan kehilangan hak pilih, serta menjanjikan sesuatu kepada pemilih untuk memilih salah satu calon atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Arief memprediksi, angka golput akan naik dibanding pada Pilpres 2014 karena hal-hal tersebut. Pada Pilpres lima tahun lalu, partisipasi pemilih mencapai 69,58 persen dari jumlah pemilih terdaftar. Sehingga bisa disebut angka "golput" mencapai 30,42 persen.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dua pekan lalu seperti dinukil dari Katadata mengatakan, potensi masyarakat yang golput ke depannya paling sedikit mencapai 20 persen.

Angka ini didapatkan dari jumlah orang yang telah memutuskan "golput" ditambah mereka yang belum menentukan pilihan (undecided voters). Survei Indikator mencatat jumlah undecided voters saat ini mencapai 9,2 persen.

Angka ini juga diperkirakan bertambah dari kontribusi massa yang masih bisa berubah pilihan (swing voters) sekitar 14 persen. Angka ini berpotensi meningkat karena masih ada masyarakat yang menilai pemilu tidak terlalu punya dampak ke kehidupan mereka.

Sedangkan analis politik dari Exposit Strategic Arif Susanto menilai potensi absennya pemilih bisa disumbang dari kubu pendukung petahana. Sebab mereka kecewa dengan pemerintahan Jokowi yang telah mereka dukung pada 2014.

Jokowi dulu didukung karena diharapkan mampu mengakomodasi agenda-agenda progresif. Misalnya penuntasan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Tapi berbagai agenda tersebut terkesan luput dituntaskan oleh Jokowi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR