PILKADA JABAR 2018

Pilkada Jabar menggoyang Golkar

Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) memberikan keterangan pers tentang Pilkada 2018 di  Bandung, Jawa Barat, Senin (6/11/2017).
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi (tengah) memberikan keterangan pers tentang Pilkada 2018 di Bandung, Jawa Barat, Senin (6/11/2017). | Novrian Arbi /Antara Foto

Partai Golkar sedang mengalami gonjang-ganjing internal akibat dua isu belakangan. Pertama, keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) yang menunjuk Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat.

Kedua, Ketua Umum Setya Novanto masih berada dalam pusaran kasus korupsi e-KTP. Bahkan Setnov, sapaan akrabnya, kembali menjadi tersangka setelah sempat melepaskan status itu berkat kemenangan atas KPK dalam praperadilan pada September lalu.

Pada kasus Setnov, Golkar tak terlampau merisaukan. Padahal KPK juga memeriksa beberapa elite Golkar untuk status tersangka Setnov. (h/t Liputan6.com).

"Kita senantiasa menghormati proses yang ada," kata Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham, soal status tersangka ketuanya dalam Tribunnews, Senin (6/11/2017).

Sebaliknya pada isu pertama. Keputusan DPP menunjuk non-kader sebagai jagoan untuk Pilkada Jawa Barat 2018 membuat para anggotanya meradang.

Maklum, Golkar sebenarnya punya kader unggulan pada sosok Dedi Mulyadi --sang Bupati Purwakarta-- yang juga berniat naik ke kursi gubernur Jawa Barat. Persoalannya, Golkar menilai elektabilitas Emil --sapaan akrab Ridwan yang masih menjabat Wali Kota Bandung-- lebih tinggi dari Dedi.

Sebenarnya langkah Golkar yang mendukung non-kader sebagai bakal calon pemimpin sebuah daerah bukan yang pertama. Juni 2016, Golkar juga memilih Basuki Tjahaja Purnama sebagai kartu truf untuk Pilkada 2017 dan kemudian kalah.

Golkar, sebagaimana sejumlah partai politik lain, dinilai gagal melakukan kaderisasi atau mencetak kader yang populer untuk maju dalam kontes pemilu (h/t CNN Indonesia).

Di sisi lain, Dedi yang juga Ketua DPP Golkar Jawa Barat kini merelakan keputusan DPP Pusat. Dedi justru menyebutnya sebagai pendewasaan politik dan mencabut pula laporannya dari Polda Jawa Barat soal surat bodong tentang keputusan Golkar menunjuk Emil dan Daniel.

Namun Dedi membantah kabar yang menyebutnya bakal meninggalkan Golkar. Sebaliknya Dedi mengarahkan telunjuknya ke para elite DPP.

"...sikap elit DPP Partai Golkar yang sudah meninggalkan aspirasi kader. Sebagai Ketua DPD, saya akan terus menjalankan doktrin kekaryaan yang digariskan Partai Golkar," kata Dedi dilansir Suara Pembaruan (h/t Berita Satu).

Sementara keputusan DPP yang menunjuk Emil disambut mosi tak percaya para kader di arus bawah. Kompas.com melaporkan penolakan 626 orang pengurus kecamatan (PK) Partai Golkar di seluruh Jawa Barat untuk mendukung Emil dan Daniel.

Mereka bahkan siap mematikan mesin partai dan membawa masalah ini ke mahkamah partai. "Sesuai mekanisme, kami sepakat jika dari grassroot nama Kang Dedi yang kita pilih. Dan ini bukan atas dasar suka atau tidak suka," tutur Kooordinator PK Partai Golkar Jawa Barat sekaligus Ketua PK Nagreg Yayan Heryana Boyay, Selasa (7/11).

Namun penolakan ini bisa berbuntut panjang. Wakil Sekretaris DPP Partai Golkar Bidang Pemenangan Jawa I Ratu Dian Hatifah, yang dihubungi Pikiran Rakyat pada Selasa, mengatakan Setnov mewajibkan anggota partai mendukung seluruh bakal calon kepala daerah yang telah ditetapkan Golkar.

Bahkan Golkar siap memberi sanksi keras kepada anggota partai yang tidak mendukung, termasuk bila Dedi ada di belakang ratusan PK yang siap mematikan mesin partai itu. Namun Ratu tidak menjelaskan bentuk hukumannya bila sikap para kader tetap menolak.

"Sikap Pak Setnov 'keukeuh' ya bahwa elektabilitas Ridwan Kamil menjadi patokan utama dan memerintah seluruh kader untuk patuh memenangkan Ridwan Kamil," katanya.

Persoalan baru pun muncul. Sejumlah Ketua PK Golkar kecewa pada sikap Dedi yang menerima begitu saja keputusan DPP.

Mereka menilai seharusnya Dedi mau bertarung dan bukannya menyerah. Itu sebabnya mereka menentang pernyataan Dedi.

Kosasih --Ketua PK Cikijing, Kabupaten Majalengka-- dalam konferensi pers di kota Bandung, Selasa, mengatakan bahwa Dedi telah mengingkari pernyataan lawasnya yang mengaku komandan.

"Kami sebagai prajurit, merasa ditinggalkan," kata Kosasih dikutip Republika.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR