POLITIK

PKS sarankan Jokowi beri jatah menteri ke koalisi saja

Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).
Presiden Joko Widodo (kanan) berjalan bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tetap teguh memegang prinsip sebagai oposisi. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menyatakan, sikap itu diambil demi menyelamatkan demokrasi dan asas check and balance di pemerintahan.

Partai politik berhaluan Islam ini bahkan dengan tegas menyatakan tidak akan mengutus, pun mengusulkan, politisi mereka untuk masuk dalam jajaran kabinet Jokowi jilid II.

“Pak Jokowi saja, saya kira, hari-hari ini cukup puyeng memikirkan porsi kementerian untuk seluruh partai pendukungnya. Kan partai pendukung beliau tak sedikit,” ucap Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/10/2019).

Hidayat menduga, kerumitan ini juga disumbangkan dari rencana bergabungnya partai lain, seperti Partai Demokrat, Partai Gerindra, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Padahal, Jokowi pernah berujar, komposisi menteri bakal lebih banyak profesional ketimbang dari partai yakni 55 persen berbanding 45 persen.

“Kalau hanya 40 persen, ada 34 kementerian, berarti hanya sekitar 16 (kursi). Partai pendukungnya saja lebih dari enam. Pasti tidak mudah membagi,” kata Hidayat.

Terlepas dari hal itu, PKS, kata Hidayat, tetap akan menghormati mereka yang berhasil merebut suara mayoritas dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

Namun, cara menghormatinya bukan dengan “luluh” dan bergabung ke dalam koalisi pemenang.

“Kalau demokrasi artinya semua orang bergabung di pemerintahan, lah terus siapa yang check and balance? Sekali lagi, kami menghormati rasionalisasi dasar pemilu, yaitu kalau yang menang silakan memimpin. Kalau yang belum menang, ya rasionalnya berada di luar,” katanya.

Salah satu pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini juga mengaku partainya tidak akan takut jika harus sendirian menjadi oposisi, baik di pemerintahan maupun di parlemen.

Sebab pada perjalanannya, kritik terhadap kinerja pemerintah tak hanya selalu disuarakan oleh partai yang berada di luar pemerintahan. Seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada dasarnya memiliki hak untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintahan.

“Kalau program pemerintahannya tidak bagus, bermasalah, semuanya begitu kritis. Jadi kami tidak takut sendirian, karena pada hakikatnya nanti kawan-kawan kami akan melakukan kritik terhadap hal-hal yang tidak sesuai,” katanya.

Sementara itu, Hidayat mengklaim bahwa Calon Presiden Terpilih Joko “Jokowi” Widodo telah menyatakan keinginannya untuk bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman.

Namun, oleh PKS keinginan itu terpaksa tidak direspons terlebih dahulu agar tidak ada kecurigaan dari publik bahwa partai berlambang bulan sabit dan padi itu juga ingin bergabung koalisi pun meminta jatah menteri.

Timing-nya harus dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya supaya tidak menimbulkan salah paham. Kami berada sebagai oposisi, apa pun namanya. Kami sampaikan bahwa berada di luar kabinet, berada menjadi oposisi, tidak semaunya masuk dalam koalisi. Itu menyelamatkan demokrasi,” tutur Hidayat.

Terkait pertemuan ketua umum partai oposisi dengan Jokowi, PKS tak ingin bersuudzon langkah itu dilakukan Jokowi dengan sengaja untuk melemahkan oposisi.

“Indonesia ini memang unik. Sangat dipentingkan gotong royong, guyub rukun, saling mengunjungi, silaturahmi, berpolitik,” tukasnya.

Prabowo sudah izin PKS

Manuver politik yang dilakukan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto diklaim sudah direncanakan dan dengan sepengetahuan PKS.

Juru bicara Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan, Prabowo lebih dulu sowan ke PKS sebelum melakukan kunjungan ke Istana Merdeka dan pimpinan koalisi pendukung Jokowi lainnya.

“Itu memang sudah direncanakan Pak Prabowo, sebelumnya bertemu dengan PKS tanpa dipublikasikan,” kata Dahnil, Selasa (15/10/2019).

Meski begitu, Prabowo hingga saat ini belum memutuskan akan meninggalkan koalisi Indonesia Adil dan Makmur atau tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi “mitra kritis”.

Di sisi lain, Ketua Dewan Perwakilan Pusat (DPP) PKS Mardani Ali Sera tetap berharap PKS tidak sendirian dalam menjadi oposisi. Mardani berdoa agar partai pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno pada Pemilu 2019, tetap solid berada di luar pemerintahan.

“Pemerintah yang kuat perlu oposisi yang kuat,” kata Mardani.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR