KINERJA BUMN

PLN menolak rugi dari wacana pencabutan DMO batu bara

Dua orang petugas PLN memasang instalasi sambungan listrik secara gratis untuk warga tidak mampu di Kampung Panenjoan, Carenang, Serang, Banten, Jumat (13/7/2018).
Dua orang petugas PLN memasang instalasi sambungan listrik secara gratis untuk warga tidak mampu di Kampung Panenjoan, Carenang, Serang, Banten, Jumat (13/7/2018). | Asep Fathulrahman /Antara Foto

PT PLN (Persero) menolak rencana pemerintah yang akan mencabut kewajiban memasok batu bara untuk perseroan dengan harga khusus 70 dolar AS per ton atau yang disebut dengan Domestic Market Obligation (DMO).

Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, menilai pencabutan harga khusus untuk PLN tersebut akan berpengaruh terhadap kenaikan beban biaya produksi listrik hingga 3,7 miliar dolar atau setara dengan Rp51,8 triliun (kurs Rp14.000).

Sementara pungutan ekspor batu bara 2 hingga 3 dolar per ton diperkirakan hanya menghasilkan penerimaan sebesar 1,4 miliar dolar atau Rp 19,6 triliun per tahun.

"Dengan penerimaan sebesar itu dari pungutan ekspor batu bara, PLN masih shortage, ini menggerus efisiensi," kata Made dikutip dari Kumparan, Selasa (31/7/2018).

Made menjelaskan, pencabutan harga khusus batu bara akan mengganggu kinerja PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik di dalam negeri. Padahal, pemerintah telah menargetkan PLN untuk memenuhi rasio elektrifikasi hingga 99,9 persen pada 2019.

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik sepuluh tahun ke depan, PLN telah pun merencanakan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik dalam RUPTL PLN 2018-2027.

Dalam RUPTL tersebut, PLN memproyeksikan rata-rata pertumbuhan kebutuhan listrik mencapai 6,86 persen dan total rencana pembangunan pembangkit listrik mencapai 56.024 mega watt (MW).

Jika fasilitas harga batu bara murah dicabut, PLN terpaksa harus mencari utang baru untuk menutup biaya operasional. "Program-program kami bisa tertunda dan melambat," ujar Made.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, PLN harus menanggung peningkatan beban biaya produksi hingga lebih dari Rp10 triliun pada semester I 2018. Hal ini akibat pengaruh depresiasi rupiah terhadap dolar AS, dan lonajakan harga minyak.

Dari sisi liabilitas, selama periode 2015-2017, penambahan pinjaman perseroan melonjak Rp83,6 triliun atau jauh lebih rendah dari total investasi yang dilakukan perseroan selama periode yang sama, Rp190,7 triliun.

Catatan utang PLN sejak 2015 terus meningkat hingga 2017. Pada 2015, penambahan utang tercatat mencapai Rp 18,7 triliun, kemudian di 2016 sebesar Rp 22,4 triliun dan di 2017 sebesar Rp 42,5 triliun.

Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menepis isu kerugian yang akan ditanggung oleh PLN akibat wacana pencabutan DMO.

Dikutip dari detikFinance, Luhut menjamin, perubahan ketentuan alokasi batu bara untuk keperluan domestik tidak akan membebani keuangan perseroan seperti yang dikhawatirkan.

"Nggak ada, kalau PLN sudah dihitung. Kalau kenaikan listrik tidak ada urusan," kata dia di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta Pusat, Senin (30/7).

Menurut Luhut, pemerintah belum ingin memberlakukan perubahan ketentuan DMO dalam waktu dekat karena masih membutuhkan kajian mendalam. Namun, harapannya ketentuan ini (70 dolar per ton) berubah dan dapat diterapkan pada 2019 supaya devisa negara naik.

"Tadi, jadi kita lagi exercise soal tadi ada perwakilan Kementerian Keuangan juga, ada ESDM dan PLN mengenai bagaimana DMO ini. Jadi, kita mau lihat peluang berapa besar uang yang bisa kita dapat dari sini. Karena kan kita butuh eks-por. Nah ini kita lagi hitung," ujar Luhut.

Penolakan pencabutan harga khusus batu bara untuk PLN juga diutarakan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Adapun YLKI menilai rencana ini hanya akan menguntungkan sejumlah pengusaha eksportir batu bara, serta mengesampingkan kepentingan konsumen listrik.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi, menilai apabila rencana tersebut benar direalisasikan, Tulus menduga nantinya akan ada skenario yang secara sistematis bertujuan untuk menaikkan tarif listrik pada konsumen.

"Jangan sampai formulasi ini akhirnya memberatkan finansial PT PLN, dan kemudian berdampak buruk pada pelayanan dan keandalan PT PLN kepada konsumen listrik," kata Tulus dalam keterangan resmi yang dikutip Selasa (31/7).

Berhemat dengan gas

Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi  PLTG Sambera di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, yang diresmikan pada Senin (30/7/2018).
Fasilitas Penyimpanan dan Regasifikasi PLTG Sambera di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, yang diresmikan pada Senin (30/7/2018). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Salah satu upaya PLN untuk menurunkan biaya operasional bukan cuma menolak wacana pencabutan DMO batu bara. Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera, Kalimantan Timur (Kaltim), misalnya, PLN mulai meninggalkan bahan bakar solar untuk sejumlah turbin pembangkitnya dan menjadi pembangkit pertama yang tidak memakai solar.

Dilaporkan kontributor Beritagar.id, Sri Gunawan Wibisono, PLTG Sambera melakukan konversi dengan memakai bahan bakar liquid natural gas (LNG) sehingga mampu menekan biaya produksi listrik per kilowatt (kWh) dan sesuai penetapan tarif dasar listrik (TDL).

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Andy Noorsaman Sommeng mengatakan bahwa Biaya produksi pembangkit listrik bahan bakar solar menelan biaya relatif lebih besar Rp2.780 per kWh.

Sementara ketika dibandingkan dengan biaya produksi listrik berbahan bakar gas, biayanya menjadi Rp1.721 kWh. Jadi, memakai gas jelas lebih hemat.

"Sehingga bisa dipastikan terjadi penghematan sebesar 38 persen dibandingkan masih mempergunakan solar," ujar Noorsaman dalam peresmian first gas pada fasilitas penyimpanan dan regasifikasi PLTG Sambera berdaya 2 x 20 MW di Kutai Kartanegara, Senin (30/7).

PLN menggandeng PT Badal NGL sebagai pemasok fasilitas penyimpanan gas kapasitas 6 x 105 metrik kubik di Tanah Datar Muara Badak. Setiap harinya, PLTG Sambera membutuhkan pasokan gas sebesar 8 MMCFD guna menghasilkan daya listrik sebesar 2 x 20 MW.

Sementara aset fasilitas penyimpanan dan regasifikasi yang lokasinya berhadapan dengan pembangkit akan menghemat biaya produksi listrik PLTG Sambera hingga Rp70 miliar per tahun. Sedangkan biaya investasinya hanya Rp20 miliar.

"PT Pertagas Niaga sudah berkomitmen secara kontinu menjamin pasokan fasilitas penyimpanan gas di PLTG Sambera ini. Sistem serupa akan diterapkan di wilayah lain seperti Papua dan Maluku," tegas Noorsaman.

Fasilitas penyimpanan regasifikasi PLTG Sambera menggunakan moda transportasi truk, pertama kali di Indonesia. Metode pemasokan ini dianggap efektif menjangkau wilayah terpencil yang tidak terjangkau pipa.

Truk milik PT Badak, kata SVP Engineering Operation and Technology Development PT Pertamina; Tanudji, Tanudji mampu mengangkut 20 metrik kubik gas guna memenuhi kapasitas tampung sebesar 600 metrik kubik.

Kerjasama ini merupakan sinergi dua BUMN dalam pencapaian target daya listrik 35 ribu MW yang dicanangkan pemerintah. Fasilitas ini menunjang program elektrifikasi 20 ribu pelanggan area Balikpapan, Samarinda dan Tenggarong.

Disamping itu, Tanudji memastikan performa mesin pembangkit PLN makin meningkat. Pemanfaatan gas pun ramah lingkungan lewat pengurangan emisi gas buang, limbah B3, dan pemakaian air tanah.

Selain itu PLN pun langsung bereaksi cepat untuk menerapkan strategi pemanfaatan gas di PLTU Tanjung Batu Tenggarong Seberang mulai Desember 2018. Namun, pasokan akan tetap memakai interkoneksi jaringan pipa gas dari Terminal Senipah PT Pertamina Hulu Mahakam.

"Kami akan membangun pipa gas sepanjang 52 kilometer dengan nilai investasi sebesar Rp 300 miliar," tutur Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Machnizon.

Machnizon mengatakan, PLTU Tanjung Batu berkapasitas daya 2 x 60 MW. Selama bertahun tahun, pembangkit listrik ini dioperasikan mempergunakan solar dan batu bara. "Pembangkit listrik ini membutuhkan pasokan gas rutin sebanyak 80 MMCFD," ungkapnya.

Adapun Manager Sektor Pembangkitan Listrik Mahakam, Untung B.U, menyebutkan pemakaian gas bisa mengurangi biaya pokok produksi listrik. Namun, harga dasar gas belum sebanding dengan penetapan tarif dasar listrik sebesar Rp1.227 kWh.

"PLN memang masih rugi dengan penetapan harga gas ini. Padahal harga ini masih tarif rata-rata yang harus dibeli PLN," tuturnya.

Idealnya, PLN memperoleh pasokan gas dengan harga maksimal sebesar 6,5 dolar AS per MMbtu. Penetapan harga sebesar itu membuat PLN punya margin keuntungan antara biaya produksi dengan penetapan TDL.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR