PM Israel menghadapi hukum dan krisis politik

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (tengah), menghadiri rapat kabinet di Jerusalem, Israel, pada 30 Juli 2017.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu (tengah), menghadiri rapat kabinet di Jerusalem, Israel, pada 30 Juli 2017. | Amir Cohen /EPA

Krisis politik menghampiri Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Kepolisian Israel menetapkan Netanyahu sebagai tersangka dalam kasus penipuan dan gratifikasi (suap).

Kepastian itu muncul setelah polisi menyerahkan berkas penyidikan ke pengadilan setempat pada Kamis (3/8/2017). CNN melaporkan bahwa kepolisian menyelidiki Netanyahu selama berbulan-bulan dalam kasus yang disebut Case 1000 dan 2000.

Keseriusan tuduhan ini hadir sehari setelah istri Netanyahu, Sara, kembali diperiksa polisi untuk kasus terpisah --korupsi tunjangan rumah dinas sang PM.

Dalam Case 1000, Netanyahu disangka menerima gratifikasi dari para pengusaha internasional. Sementara dalam Case 2000, Netanyahu dituduh menyuap pemilik Yedioth Ahronoth, salah satu koran utama di Israel, untuk menurunkan nada kritiknya kepada pemerintah dan mengurangi jumlah sirkulasi korannya.

Netanyahu sudah menjalani beberapa kali pemeriksaan. Tentu saja pemimpin berusia 67 itu berulang kali membantah segala tuduhan.

Persoalannya, Netanyahu bukan hanya terancam oleh dua kasus tersebut. Kepolisian juga tengah menyelidiki kasus ketiga, Case 3000, menyangkut pembelian kapal selam dan kapal penyerang dari Jerman.

Tetapi untuk kasus ini, Netanyahu belum diperiksa. Sementara Jaksa Agung Israel mengatakan bahwa PM pertama Israel yang lahir di negeri itu bukan target kasus ini.

Meski begitu, Netanyahu diperkirakan bakal sulit mengelak dari hukuman pada dua kasus di atas. Kepolisian telah memiliki saksi kunci, Ari Harow --eks kepala staf Netanyahu.

Bahkan Harow, yang kelahiran Amerika Serikat, sudah setuju untuk bersaksi. Harow bersedia menjadi justice colaborator untuk memberatkan Netanyahu.

Dengan begitu, seperti dilansir The Guardian, Harow tidak akan dipenjara. Ia hanya akan menjalani hukuman sosial selama enam bulan dan didenda USD193 ribu (Rp 2,5 miliar).

Krisis politik pun bakal sulit dihindari Netanyahu. Para rival politiknya telah mendesak agar Netanyahu, PM paling lama menduduki kursinya selain pendiri Israel --David Ben-Gurion, segera mundur.

Netanyahu sejak lama dicurigai melakukan hal ilegal untuk mendukung karier politiknya. Bahkan gaya politik alumni Massachusetts Institute of Technology dan Harvard University ini disebut seperti praktik dalam opera sabun.

Misalnya bagaimana Netanyahu kerap melakukan persekusi, menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk menjaga tahta, dan senang dengan kemewahan. Netanyahu disebut memiliki kroni, termasuk melakukan nepotisme.

Laman Haaretz, salah satu media terkemuka Israel yang berseberangan dengan pemerintah, menilai Netanyahu dan keluarganya "memang kebangetan." Dan serangkaian tuduhan bagi keluarga Netanyahu pun melahirkan kepanikan, demikian menurut seseorang yang memahami kasus ini.

Yair Netanyahu, seorang dari dua putranya, menyerang Molad Center for Jewish Democracy dan New Israel Fund serta Ariel Olmert --putra salah satu eks PM Israel. Tindakan Yair dinilai sebagai bentuk kepanikan.

Krisis ini tak pelak menyeret partai Likud pula yang berada di belakang Netanyahu. Likud langsung mengeluarkan pernyataan bahwa Netanyahu tak perlu meletakkan jabatan.

"...Ia justru harus membuktikan tidak bersalah. Tidak akan ada dakwaan. Andai ada pun, tuduhannya ringan dan perdana menteri tetap bisa menjalankan tugasnya sembari membuktikan dia tak bersalah," tukas Ketua Koalisi Likud, David Bitan.

Netanyahu kemudian membuat status dalam laman Facebook-nya yang berisi daftar kasusnya dan menyatakan itu semua hanya fantasi. Netanyahu juga memuat video di Facebook yang bisa diduga ditujukan kepada warga Israel.

"Saya tak bisa mengakhiri ini tanpa merujuk pada urusan terbaru pekan ini. Saya tak peduli pada suara-suara di belakang, saya terus bekerja untuk Anda," katanya.

BACA JUGA