KINERJA PNS

PNS bolos dapat tambahan ''libur'' 3 hari

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara dari 543 Instansi dan 88 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat seusai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, di ruang Command Center Kemenpan RB, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin memantau kehadiran Aparatur Sipil Negara dari 543 Instansi dan 88 Kementerian/Lembaga di tingkat pusat seusai cuti bersama Hari Raya Idul Fitri, di ruang Command Center Kemenpan RB, Jakarta, Senin (10/6/2019). | Dhemas Reviyanto /ANTARA FOTO

Sudah diberi libur 11 hari, masih bolos juga. Aparatur Sipil Negara (ASN) tak taat aturan pun mendapat tambahan "libur" tiga hari.

"Bagi yang tidak hadir diberikan peringatan resmi secara tertulis oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri dan diberi tambahan tidak masuk kerja selama tiga hari," ujar Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pada apel bendera, di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (10/6).

Libur tambahan yang dimaksudnya adalah skors. "Tunjangan kerjanya juga kita kurangi," tegas Menteri Tjahjo.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Syafruddin telah mengeluarkan surat no. B/26/M.SM.00.01/2019 tentang Laporan Hasil Pemantauan Kehadiran Aparatur Negara Sesudah Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H.

Surat yang dikeluarkan pada (27/5/2019) itu ditujukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat dan Daerah. Pemantauan dilakukan terhadap seluruh ASN (PNS) yang wajib masuk hari ini.

Tjahjo meminta Eselon I dan Eselon II mencatat kehadiran seluruh staf. Sanksi akan menanti, kecuali bagi ASN yang sebelumnya sudah minta izin, sakit, atau ada keperluan keluarga.

Jika tidak masuk tanpa keterangan, ASN akan diberi surat peringatan resmi. "Akan diberikan sanksi peringatan tertulis dari Sekjen Kemendagri dan pemotongan tunjangan kinerja serta di skorsing selama tiga hari. Ini semata demi untuk meningkatkan disiplin kerja mematuhi aturan yang ada," tandas Tjahjo.

Para ASN pembolos dianggap melanggar Pasal 3 Angka 17 peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Eselon I dan Eselon II, bisa melaporkan ASN pada Menteri PAN-RB, dengan tembusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tenggat waktunya 10 Juli 2019.

Sementara itu, MenPANRB, Syafruddin memantau kehadiran ASN di Command Centre Kementerian PANRB, lewat aplikasi Sistem Informasi Kehadiran ASN Nasional (SiDina). "Kita memberikan batas waktu kepada instansi sampai pukul 15.00 WIB," ujar Syafruddin.

Aplikasi SiDina hanya bisa diakses oleh ASN yang mengelola SDM pada setiap instansi. Lewat aplikasi tersebut, terdapat keterangan status absen ASN.

Mulai dari izin, sakit, juga enam jenis cuti, cuti alasan penting, cuti bersalin, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara, cuti sakit, dan cuti tahunan. Terakhir, tanpa keterangan.

Pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran ini, Syafruddin menegaskan akan mengevaluasi bentuk pelanggaran disiplin oleh ASN, sekecil apapun.

"Seringan apapun hukuman teguran, itu akan di-report untuk kemudian dievaluasi terhadap peningkatan jabatan, (pemberian) tunjangan kinerja (Tukin) dan lain-lain. Semua akan dievaluasi, diberikan penilaian. Tak ada lagi yang bisa main-main sekarang. Semua serba teknologi, dan penegakan disiplin dan penegakan hukum," paparnya.

Selain memantau lewat pusat komando, Syafruddin juga melakukan sidak. Di antaranya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang tugasnya mengawasi kinerja ASN.

Ternyata, ada empat orang dilaporkan tidak hadir tanpa keterangan. Turut hadir dalam sidak, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB Setiawan Wangsaatmaja, Staf Khusus Menteri PANRB Politik Aidir Amin Daud, dan Staf Khusus Menteri PANRB Bidang Kelembagaan, Rapiudin, juga Kepala BKN, Bima Haria Wibisana dan Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf.

Menurut data statistik jumlah ASN di Indonesia per 31 Desember 2018 yang dirilis BKN, ada 4.185.503 ASN di Indonesia. Sebanyak 939.236 bertugas di Instansi Pusat (22.44 persen) dan 3.246.267 lainnya bertugas di Instansi Daerah (77.56 persen).

Sementara sebaran PNS tertinggi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni 10,02 persen. Pada hari pertama kerja pasca libur Idulfitri, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah melakukan sidak ke beberapa instansi pelayanan publik kantor pemerintahan.

Seorang ASN di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng ditemukan mangkir. Sementara Kantor Samsat Cabang Majapahit Semarang, kekurangan petugas.

Mereka juga melakukan sidak ke Kantor Kelurahan Sambiroto. Di sana hanya ada empat atau lima petugas kelurahan.

Beralih ke Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengklaim ASN di kotanya tertib. Kalaupun tak masuk, yang bersangkutan sudah mengajukan cuti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR