PENEGAKAN HUKUM

Polda Jatim tetapkan Veronica Koman sebagai buronan

Foto ilustrasi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan menemani Gubernur Papua Lukas Enembe saat mengunjungi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/8/2019).
Foto ilustrasi, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol. Luki Hermawan menemani Gubernur Papua Lukas Enembe saat mengunjungi asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, Selasa (27/8/2019). | Moch. Asim /Antara Foto

Polda Jawa Timur (Jatim) resmi menetapkan tersangka penyebar hoaks dan provokator insiden asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Veronica Koman, sebagai buronan atau masuk daftar pencarian orang (DPO). Keputusan Polda Jatim dikeluarkan pada Jumat (20/9/2019) setelah Veronica mengabaikan dua panggilan pemeriksaaan dari polisi.

Polda Jatim pun sempat berupaya menjemput paksa Vero, sapaan akrab Veronica, di rumahnya di Jakarta pada Kamis (19/9). Namun, upaya polisi tak menemukan hasil karena Vero memang berada di Australia.

Kapolda Jatim Irjen Pol. Luki Hermawan sebenarnya paham bahwa Vero berada di Australia. Bahkan timnya pun mengirim surat pemanggilan pemeriksaan ke dua alamat Vero, di Jakarta dan Australia serta memberikan tenggat tambahan lima hari kepadanya.

"Pada saat mencari yang bersangkutan tidak ada, kita melakukan penggeledahan. Dari situ akhirnya kami mengeluarkan DPO," ujar Luki di Surabaya, Jumat (20/9).

Luki lebih lanjut mengatakan bakal mengirim red notice ke markas interpol di Prancis menyusul penerbitan surat berkode DPO/37/IX/RES.2.5/2019/Ditreskrimsus. Nantinya interpol akan menetapkan Vero sebagai daftar buronan internasional.

Polda Jatim, lanjut Luki, juga akan mulai melakukan komunikasi dengan Kedutaan Besar RI (KBRI) di Australia. Apalagi, kata Luki, Vero juga sudah menjalin komunikasi dengan KBRI di Negeri Kangguru itu meski dirinya tak tahu apa isi pembicaraan tersebut.

"Dari Kementerian Luar Negeri juga dengan KBRI dan perwakilan di sana, dan saya mendengar sudah ada komunikasi antara Veronica dengan KBRI," papar Luki.

Di sisi lain, Vero tetap aktif mencuit di Twitter sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jatim pada 4 September. Isi cuitannya tetap menyangkut urusan diskriminasi warga Papua dan Papua Barat.

Sementara pada Sabtu (14/9), Vero dalam keterangan tertulis mengatakan dirinya hanya korban kriminalisasi polisi. Aktivis HAM dan pengacara ini pun menyebut tindakan polisi hanya memutarbalikkan fakta soal asrama mahasiswa Papua di Surabaya dan konflik di Bumi Cenderawasih.

Dukungan terhadap Vero juga mengemuka. Misalnya dari Amnesty International Indonesia meminta pencabutan status tersangkanya. Dukungan terakhir datang dari Lawyers' Right Watch Canada (LRWC), Jumat (13/9).

Dalam suratnya kepada MenkumHAM, Kapolda Jatim, dan Presiden Joko Widodo, LRWC menyatakan bahwa status tersangka terhadap Vero adalah pelanggaran HAM. Apalagi, kata LRWC, Vero dikenai UU ITE yang selama ini dinilai lebih sering mengkriminalisasi hak berekspresi masyarakat Indonesia.

"Kami yakin bahwa status tersangka terhadap Veronica Koman berkaitan dengan kegiatannya sebagai pengacara. Status itu menyalahi kegiatan Veronica dalam memberi pendampingan terhadap masyarakat Papua yang kerap menerima perlakuan kekerasan dari pihak berwajib Indonesia," kata LRWC.

Vero memang dikenai jeratan pasal berlapis dalam kasus termaksud. Antara lain UU ITE, pasal 160 KUHP, UU Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR