IMPOR GARAM

Data garam industri tak serasi, Susi kehilangan rekomendasi

Seorang petani memanen garam di Kawasan Penggaraman Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (10/3/2018).  Pemerintah akhirnya mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri kepada 
Kementerian Perindustrian.
Seorang petani memanen garam di Kawasan Penggaraman Talise, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (10/3/2018). Pemerintah akhirnya mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri kepada Kementerian Perindustrian. | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Pemerintah akhirnya memberikan kewenangan urusan impor garam industri kepada Kementerian Perindustrian. Kementerian Kelautan dan Perikanan, tak lagi berwenang mengurusi impor garam industri.

Presiden Joko "Jokowi" Widodo Kamis (15/3/2018) lalu meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri.

Aturan ini membuat Kementerian Perindustrian berhak memberikan rekomendasi impor. Sedangkan keputusan impornya tetap ada di tangan Kementerian Perdagangan.

Selama ini, impor garam industri menjadi polemik karena perbedaan hitungan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menilai, kebutuhan garam industri yang harus ditutup dengan impor mencapai 3,7 juta ton pada tahun ini. Menurut Darmin, impor yang sudah diputuskan adalah 2,37 juta ton.

Sedangkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menghitung, kebutuhan impor hanya 2,1 juta ton. Menurut prediksi Susi, kebutuhan garam industri tahun ini mencapai 3,9 juta ton. Produksi lokal diprediksi 1,5 juta ton, dan masih ada stok sisa sebanyak 340 ribu ton.

Namun menurut Darmin, yang tahu kebutuhan industri adalah Kementerian Perindustrian. Kementerian Perindustrian menilai kebutuhan garam industri mencapai 3,7 juta ton.

Garam industri berbeda dengan garam konsumsi. Pembedanya adalah kadar natriumnya. Industri butuh garam yang kadar natriumnya tinggi. Petani garam di Indonesia hanya mampu menggarap garam konsumsi. Garam industri mayoritas masih impor.

Gambaran kebutuhan garam industri 2012-2016.
Gambaran kebutuhan garam industri 2012-2016. | Istimewa /Kemenko Maritim

Dengan pengesahan aturan baru ini, kebutuhan garam industri juga dipatok naik menjadi 3,7 juta ton. Saat rekomendasi masih dipegang Susi rekomendasi impor garam industri hanya 2,1 juta ton.

"Tapi dirapatkan lagi setelah PP-nya keluar kembali menjadi 3,7 juta ton," kata Darmin Nasution di Jakarta, Jumat (16/3/2018) seperti dipetik dari financedetik.

Menurut Kementerian Perindustrian, kebutuhan garam industri tahun ini datang dari industri petrokimia, pulp dan kertas, farmasi dan kosmetik, aneka pangan, pengasinan ikan, tekstil, penyamakan kulit, pakan ternak, pengeboran minyak, sabun dan detergen, dan lainnya.

Susi enggan komentar mengenai keputusan ini. Yang senang, tentu kalangan industri dan pengusaha. Sebab dengan keputusan baru ini maka Pemerintah akan menambah impor garam industri sebesar 1,33 juta ton. Impor ini akan dilakukan bertahap hingga akhir tahun.

Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) menilai aturan baru ini sesuai harapan kalangan industri. Ketua AIPGI Tony Tanduk mengaku lega. "Kalau (rekomendasi dipegang) Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak ada fleksibilitas, tidak ada ruang untuk tumbuh karena kaku," ujarnya seperti dinukil dari CNBC Indonesia, Jumat (16/3/2018).

Siapa yang akan mengimpor garam industri ini? Bukan pemerintah, tapi perusahaan swasta. Kementerian Perdagangan mencatat ada 30 perusahaan yang mendaftar untuk mendapatkan izin baru impor garam industri.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan menjelaskan, 30 perusahaan ini ingin menjadi pengimpor 1,33 juta ton garam tersebut. Sedangkan impor 2,37 juta ton garam, sudah ditangani 21 perusahaan yang sudah mengantongi izin.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR