KINERJA PEMERINTAH

Polemik izin ke luar negeri merebak Anies dan Tjahjo

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan)   di DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019).
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kiri) menyerahkan piagam penghargaan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) di DPRD DKI Jakarta, Sabtu (22/6/2019). | Nova Wahyudi /Antara Foto

Persoalan izin kepala daerah ke luar negeri muncul lagi setelah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies, ke Kolombia dan Amerika Serikat pada 9-19 Juli 2019. Sepekan sebelum keberangkatan Anies, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluarkan surat pemberitahuan terkait prosedur operasional standar (SOP) pengajuan permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri.

Surat bernomor 009/5546/SJ tertanggal 1 Juli 2019 itu ditujukan untuk para kepala daerah. Menurut Tjahjo, salah satu dasar penerbitan surat itu untuk mempermudah saat ditanya oleh Presiden Joko Widodo.

"Dasarnya ada juga beberapa kepala daerah yang asal pergi. Asal pergi tidak mengajukan izin. Kan nggak enak. Kami ditanya bapak presiden," kata Tjahjo di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (22/7/2019) seperti dipetik dari detiknews.com.

Tjahjo menjelaskan, Kemendagri tidak akan menghambat, tapi harus koordinasi dengan Sekretariat Negara, dan Kementerian Luar Negeri. Juga soal jumlah rombongannya maksimal lima orang, apa keperluan dan manfaatnya untuk daerah dan masyarakat, karena dia pergi menggunakan anggaran uang rakyat.

"Pertimbangannya apakah penting pergi ke luar negeri? Jangan sampai undangan seremonial saja. Kalau itu penting, silahkan tidak masalah,” ujar Tjahjo seperti dinukil dari Setkab.go.id. Tjahjo mempertanyakan, jika sering ke luar negeri, kapan kepala daerah itu bekerja untuk rakyatnya.

Tjahjo tak menyatakan surat edaran ini dikeluarkan terkait kunjungan Anies. "Enggak, ya sebagai contoh Pak Anies ya. Dia enggak ada wakil tapi satu tahun berapa kali dia. Hampir sebulan dua (sampai) tiga kali," ujar Tjahjo, seperti dinukil dari Kompas.com. Dalam kunjungannya pekan lalu, Anies sempat memperpanjang masa kunjungannya satu hari.

Anies hampir setahun ini sendiri mengelola pemerintahan Jakarta. Sejak ditinggal Sandiaga Uno, Agustus tahun lalu, kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta masih kosong. DPRD DKI Jakarta, tak kunjung sepakat memilih pengganti Sandiaga.

Gubernur Anies mengakui, setiap berkunjung ke luar negeri selalu memiliki tujuan yang berhubungan dengan pekerjaannya. Ia juga menyebut kunjungannya ke luar negeri bertujuan untuk mempromosikan Jakarta.

"Saya Alhamdullilah setiap kali pergi justru untuk mengundang orang datang ke Indonesia. Mengajak orang untuk berkegiatan di Indonesia," ujar Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (22/7/2019) seperti dinukil dari Suara.com.

Ia justru menantang Mendagri untuk membuka daftar pejabat yang ke luar negeri. Ia pun mengaku bersedia buka-bukaan terkait daftar negara dan agenda kunjungannya ke luar negeri.

"Buat saya nih, dibuat transparan bagus kalau ada aturannya diumumkan saja. Gubernur siapa yang pergi ke mana berapa lama urusan apa. Jadi saya malah senang kalau itu diatur dan dibuka," kata Anies.

Salah satu kasus izin ke luar negeri yang berujung skorsing ini adalah Bupati Talaud, Sulawesi Utara Sri Wahyumi Maria Manalip. Pada awal 2018, ia diberhentikan selama tiga bulan karena ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Tjahjo, Sri dua kali pergi ke Amerika Serikat tanpa izin Menteri Dalam Negeri, antara 20 Oktober hingga 13 November 2017. Ada dua aturan yang ia langgar.

Menurut pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Luar Negeri bagi PNS disebutkan, untuk ke luar negeri, bupati harus mengajukan izin kepada Direktur Jenderal Otonomi Daerah melalui Gubernur.

Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada pasal Pasal 76 huruf i disebutkan, kepala daerah dilarang ke luar negeri tanpa izin. Jika melanggar, sanksinya diberhentikan sementara selama 3 bulan, sesuai pasal 77 ayat 2.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR