KINERJA BUMN

Polemik perombakan direksi 5 BUMN jelang kabinet baru

Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan Direktur Utama BRI Suprajarto (kanan) usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian BUMN di Bontang, Kaltim, Minggu (28/10/2018).
Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) berbincang dengan Direktur Utama BRI Suprajarto (kanan) usai Rapat Koordinasi (Rakor) Kementerian BUMN di Bontang, Kaltim, Minggu (28/10/2018). | Jessica Helena Wuysang /Antara Foto

Lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada akhir Agustus mendatang. Salah satu agenda rapat itu adalah perombakan direksi.

Perusahaan pelat merah yang bakal melangsungkan RUPSLB itu adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Namun rencana perombakan direksi lima BUMN tersebut menimbulkan ragam komentar, mengingat bongkar pasang jabatan tersebut bakal berlangsung sebelum kabinet periode kedua disusun oleh Presiden Joko Widodo.

Komisi VI DPR RI yang membidangi BUMN mempertanyakan alasan di balik rencana pergantian dewan direksi BUMN tersebut. Hal itu untuk memastikan Kementerian BUMN tidak menabrak peraturan yang ada.

"Kalau saya sendiri belum mendengar secara resmi. Saya baru melihat informasi itu lewat media. Namun tentu kami di DPR akan mempertanyakan alasan-alasan pergantian tersebut," ujar Anggota Komisi VI, Nasril Bahar, kepada Beritagar.id, Senin (22/7).

Menurut dia, DPR memang tidak memiliki kewenangan terkait pergantian direksi BUMN. Namun, DPR perlu memastikan agar Kementerian BUMN tidak menabrak peraturan yang ada.

"Misalnya jika masa jabatan rata-rata direksi itu lima tahun, tentu harus dievaluasi setiap tahun. Kalau ada hal yang luar biasa berarti ada sesuatu yang tidak beres di BUMN itu sendiri," jelasnya.

Nasril menegaskan, pergantian BUMN harus mengikuti koridor dan aturan yang ada. Selain itu, dia menambahkan, selama rencana pergantian tersebut tidak berkaitan dengan politik maka pergantian atau perombakan direksi sah-sah saja.

Pengamat Ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira mengkhawatirkan rencana perombakan ini bisa mengandung unsur politik. Pasalnya rencana perombakan direksi tersebut diarahkan pada BUMN yang rata-rata menunjukkan kinerja yang baik.

“Kalau direksi bank BUMN yang dirombak justru aneh. Karena kinerja bank BUMN tidak buruk,” jelas Bhima kepada Beritagar.id.

Bhima mengatakan, jika memang tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan harus ada perombakan, maka perombakan yang dilakukan harus terhadap direksi BUMN yang saat ini bermasalah.

Sepanjang kuartal I kemarin, empat bank BUMN berhasil mencatatkan pertumbuhan laba dan aset. Laba bersih masing-masing bank tumbuh sejalan dengan kenaikan pendapatan bunga dan juga ditopang dari peningkatan pendapatan komisi atau fee based income (FBI).

Kinerja empat bank BUMN sepanjang kuartal I 2019.
Kinerja empat bank BUMN sepanjang kuartal I 2019. | Beritagar.id /Laporan Keuangan Perseroan

Sebaliknya, beberapa BUMN yang bermasalah malah tidak memiliki agenda pergantian direksi. PT PLN (Persero), misalnya, tidak kunjung menetapkan sosok yang mengisi posisi Direktur Utama secara definitif pasca-penangkapan Sofyan Basyir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sampai saat ini pucuk pimpinan lembaga setrum itu masih dipegang oleh Pelaksana Tugas (plt.) Djoko R. Abumanan.

Permasalahan juga membelit BUMN penerbangan, Garuda Indonesia. Belum lama ini maskapai nasional itu disanksi Kementerian Keuangan akibat kejanggalan pada laporan keuangan, yang diduga direkayasa agar perusahaan mencatatkan laba.

Kendati demikian Deputi Jasa Keuangan, Survei dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, menepis penyelenggaraan RUPSLB merupakan agenda politik menjelang pengumuman kabinet baru. Gatot menyebut proses itu merupakan evaluasi kinerja BUMN yang setiap tahun dilakukan.

"Jangan dikaitkan (ke politik), tahun lalu kan juga ada RUPSLB untuk evaluasi semester I," ujar Gatot saat dihubungi Beritagar.id.

Penyelenggaraan RUPSLB harus dilakukan sesuai dengan aturan pasar modal. Ia menjelaskan bahwa tujuan pertama yakni melihat kinerja laporan keuangan semester I/2019. Kedua, perubahan susunan pengurus perseroan.

Ia mencontohkan gelaran RUPSLB BTN yang digelar pada 29 Agustus mendatang akan menentukan posisi Direktur Keuangan yang selama ini kosong. Sejak RUPS Tahunan pada Mei 2019, posisi Direktur Keuangan BTN yang sebelumnya diisi oleh Iman Nugroho Soeko digantikan oleh Nixon L.P Napitupulu yang kini merangkap sebagai Direktur Keuangan, Tresuri dan Strategi serta Direktur Collection, Asset Management.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS Luar Biasa adalah salah satu jenis RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan perusahaan.

Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa jelas berbeda dengan RUPS Tahunan dalam segi waktu, di mana RUPS Tahunan hanya setahun sekali, sedangkan RUPS Luar Biasa bisa beberapa kali dalam setahun sesuai dengan kepentingan perusahaan.

RUPS Luar Biasa diselenggarakan untuk membahas hal-hal krusial terkait dengan perusahaan yang membutuhkan persetujuan dari pemegang saham.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR