Polemik wacana hukuman pancung di Aceh

Algojo (kanan) mengeksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana pelanggar peraturan daerah (qanun) tentang syariat islam di Lampaseh Aceh, Banda Aceh, Aceh, Selasa (27/2/2018).
Algojo (kanan) mengeksekusi hukuman cambuk terhadap terpidana pelanggar peraturan daerah (qanun) tentang syariat islam di Lampaseh Aceh, Banda Aceh, Aceh, Selasa (27/2/2018). | Irwansyah Putra /Antara Foto

Wacana hukuman pancung tiba-tiba menyeruak dari Aceh, satu-satunya provinsi yang menerapkan hukum syariat Islam.

Hukuman pancung selama ini selalu diidentikkan dengan kisas (qishash) atau hukuman yang membalas sesuai perbuatannya. Jadi, pembunuh dapat dihukum dengan cara dibunuh, seperti utang nyawa dibayar nyawa.

Wacana itu muncul ketika Kepala Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh, Syukri Yusuf mengeluarkan pernyataan di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu (14/3/2018).

Syukri menyatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan akademisi akan melakukan penelitian tentang hukum kisas. Penelitian itu terkait kesiapan dan dukungan masyarakat mengenai hukuman kisas.

Baru rencana penelitian mengenai kemungkinan penerapan kisas. "Saya tidak pernah menyatakan Aceh akan berlakukan hukum pancung," kata Syukri melalui keterangan tertulisnya dikutip Beritagar.id, Sabtu (17/3/2018).

Syukri mengatakan bahwa lontaran wacana tersebut merupakan kapasitas pribadi atau sebagai akademisi dan tidak mewakili Pemerintah Aceh. Wacana penelitian tentang hukum kisas, kata Syukri, belum masuk dalam program Pemerintah Aceh.

Penerapan hukum qishash, kata Syukri melalui melalui Antaranews, tidak serta merta dilakukan.

"Pelaksanaan hukum qishash ini tidak bisa gegabah, tidak serta merta. Sekarang ini masih dalam rangka penelitian serta juga menyiapkan masyarakat untuk menerima hukum ini. Semua tidak bisa langsung seperti Simsalabim," kata Syukri.

Meski baru sebatas wacana untuk penelitian, sorotan terus bergulir. Amnesty International mendesak Pemerintah RI untuk turun tangan dan mencegah upaya pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan pembunuhan di Provinsi Aceh.

"Pemerintah Aceh tidak dapat menggunakan status otonomi khusus untuk memberlakukan UU dan kebijakan yang secara mencolok melanggar HAM," kata Direktur Amnesty International di Indonesia, Usman Hamid dikutip dari Liputan6.

Usman mengatakan alasan bahwa pemenggalan kepala memiliki efek jera terhadap kejahatan sama sekali tidak berdasar dan tidak dapat diterima. Menurutnya, tidak ada bukti bahwa hukuman mati memiliki efek jera khusus terhadap kejahatan, betapa pun mengerikannya metode eksekusi itu.

Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang memberlakukan hukum syariah, sesuai kesepakatan otonomi khusus dengan Pemerintah RI dari satu dekade lalu.

Dalam catatan Amnesti, sedikitnya 317 orang dihukum cambuk di Aceh sepanjang tahun 2017. Mereka yang terkena hukuman cambuk karena melakukan tindak pidana perzinahan, perjudian dan minum alkohol, serta hubungan seks sesama jenis suka sama suka.

Hal senada diungkapkan Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto. Dilansir Detikcom, Setyo mengatakan tak setuju penerapan hukum pancung bagi para pelaku pembunuhan karena hukum bukan untuk balas dendam, melainkan pembinaan.

"Kita kembali ke esensi filosofi hukum di Indonesia bukan balas dendam, darah dibalas darah, kepala dibalas kepala," kata Setyo.

Indonesia, meski tak mempraktikkan hukuman pancung, tetapi masih memberlakukan hukuman mati. Hukuman mati mendapat sorotan karena kondisi peradilan dan penegakan hukum di Indonesia dianggap belum mampu menjamin fair trial dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Di era Presiden Joko Widodo, eksekusi hukuman mati pernah dilaksanakan pada pada 18 Januari 2015. Pada gelombang pertama itu, sebanyak enam terpidana mati dieksekusi. Pada gelombang kedua sebanyak delapan terpidana, dihadapkan pada regu tembak, pada 29 April 2015. Totalnya, sudah ada 18 terpidana mati yang dieksekusi pada era Presiden Jokowi.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan pemerintah tetap mengacu pada KUHP terkait pidana mati. Ia juga menilai Aceh tidak bisa mengeluarkan perda hukuman pancung.

"UU yang lebih tinggi kan KUHP. Kan dia tingkatnya UU, kalau perda kan tidak sampai begitu. Tapi itu nanti kami lihatlah bagaimana UU khusus di Aceh. Kalau dia perda, nggak bisa," kata Yasonna.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR