GANGGUAN KEAMANAN

Polisi bakal bubarkan massa yang unjuk rasa saat putusan MK

Seorang pengendara roda dua melirik Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang dikelilingi kawat berduri dan sejumlah aparat gabungan, Selasa (25/6/2019).
Seorang pengendara roda dua melirik Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, yang dikelilingi kawat berduri dan sejumlah aparat gabungan, Selasa (25/6/2019). | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian perintahkan pembubaran massa yang berunjuk rasa di hari pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019 pada Kamis (27/6/2019).

Tito telah menginstruksikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Metropolitan Jakarta Raya (Metro Jaya) Inspektur Jenderal Gatot Eddy Pramono untuk tidak memberikan izin unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Jika tetap ada yang melakukan aksi unjuk rasa, apalagi membuat keributan akan ditindak secara tegas dan terukur. Dia menegaskan, seluruh personel pengamanan tidak menggunakan senjata api. (Lihat rencana pengamanan pada infografik di bawah)

"Kalau tetap melaksanakan unjuk rasa dan mengganggu kepentingan publik kita akan bubarkan. Tapi saya sudah menegaskan kepada anggota saya tidak boleh membawa peluru tajam, itu protapnya," tegas Tito di Markas Besar (Mabes) Polri, Selasa (25/6/2019).

Rencana pengamanan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden 2019 MK, 27 Juni mendatang.
Rencana pengamanan putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden 2019 MK, 27 Juni mendatang. | Antyo® /Beritagar.id

Tito memastikan, jika terjadi sesuatu yang diakibatkan karena peluru tajam, itu bukan berasal dari senjata Polri maupun TNI. Dalam mengatasi para peserta unjuk rasa yang akan melakukan kerusuhan pihaknya akan mengunakan teknis-teknis tertentu, mulai dari peringatan sampai penindakan.

Bagi masyarakat yang melakukan unjuk rasa di luar kawasan Gedung MK dan tanpa mengganggu ketertiban umum Polri dipastikan tidak akan mengambil tindakan.

"Itu semua ada aturannya, hukumnya. Kita akan tindak kalau dilanggar, saya minta jangan buat kerusuhan, termasuk pihak ketiga," ujarnya.

Kepada masyarakat, mantan kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) ini mengimbau agar tidak melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung MK karena hal tersebut dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Seperti diketahui, hakim MK telah menggelar rapat permusyawaratan hakim (RPH), sejak Senin (24/6). Mereka membahas seluruh fakta dari persidangan terbuka untuk proses pengambilan keputusan, termasuk pembuatan draft putusan yang akan diumumkan kepada publik, Kamis (27/6).

Tak menganggu aktivitas warga

Dua hari menjelang putusan gugatan PHPU Presiden 2019 di MK, warga tetap beraktivitas seperti biasa. Warga percaya Polri dan TNI mampu menjaga keamanan Ibu Kota.

Sejak Senin (24/6) malam, situasi di sekitar Gedung MK tampak aman. Begitu juga saat memasuki Selasa (25/6) siang. Meskipun ada sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, aktivitas warga terlihat normal.

Dari pantauan Beritagar.id, aktivitas di Pasar Tanah Abang berjalan normal. Hilir mudik para pengunjung terlihat di Blok A, tak ada sedikitpun rasa takut dan tegang dari raut wajah para pengunjung dan pedagang di sana.

Pedagang kaki lima yang biasa mangkal di pelataran Blok A terlihat sibuk melayani pembeli masing-masing, begitu juga angkutan umum bergantian menaik-turunkan penumpang.

Seorang anggota Polisi Lalu Lintas sedang berkomunikasi dengan radio di Perempatan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019) siang.
Seorang anggota Polisi Lalu Lintas sedang berkomunikasi dengan radio di Perempatan Sarinah, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019) siang. | Rommy Roosyana /Beritagar.id

Aktivitas serupa terlihat di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Lalu lalang pejalan kaki dan kendaraan tampak normal seperti biasanya.

"Mencari nafkah lebih penting dari demo-demoan, ngapain juga demo? Gak ada untungnya, apalagi sampai bikin rusuh. Selain merugikan orang, malah bisa bikin rugi sendiri kalau ditangkap polisi," ungkap Jepri Royaldo kepada Beritagar.id, Selasa (25/6) siang.

Jepri, warga Jakarta yang berprofesi sebagai pengemudi angkutan daring, mengatakan tidak khawatir dengan adanya rencana putusan gugatan PHPU Presiden 2019 di MK 27 Juni mendatang. "Kita percaya sama Polisi dan TNI yang pasti mampu menjaga keamanan Jakarta," ujarnya.

Pemandangan sama terlihat di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, yang tak jauh dari Gedung MK. Ratusan pengunjung terlihat keluar-masuk di gerbang dari pintu masuk di Jalan Merdeka Selatan.

Seorang pengunjung, Reza kepada Beritagar.id mengatakan, tidak mengetahui akan ada putusan gugatan PHPU Presiden 2019 di MK. "Saya pikir enggak ada apa-apa, pantas banyak polisi dan tentara di setiap sudut Monas," ungkap warga Jawa Barat ini.

Namun, kata dia, dirinya tidak merasa khawatir apalagi takut. Menurutnya, justru dengan banyaknya aparat keamanan memberi ketenangan kepada warga di sekitarnya.

Puluhan bus pariwisata terparkir di beberapa lokasi di kawasan Monas, Selasa (25/6/2019) siang.
Puluhan bus pariwisata terparkir di beberapa lokasi di kawasan Monas, Selasa (25/6/2019) siang. | Rommy Roosyana /Beritagar.id
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR