KASUS HAM

Polisi dituding tewaskan 77 orang demi Asian Games

Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis hasil Operasi Cipta Kondisi jelang Asian Games 2018 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/7/2018).
Sejumlah tersangka dihadirkan saat rilis hasil Operasi Cipta Kondisi jelang Asian Games 2018 di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (13/7/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Amnesty International Indonesia menuding Polri telah menembak mati 77 orang tanpa prosedur demi mengamankan perhelatan Asian Games.

Amnesty mencatat, 77 orang itu tewas kena timah panas dalam memberantas kejahatan jalanan di pelbagai kota di seluruh Indonesia sejak Januari 2018 hingga menjelang pelaksanaan Asian Games 2018. Sebanyak 31 orang di antaranya, ditembak di Jakarta dan Palembang, Sumatera Selatan, tempat Asian Games digelar.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai polisi telah menewaskan puluhan orang tanpa pertanggung jawaban. Menurutnya, angka yang mengejutkan ini mengungkapkan pola polisi menggunakan kekuatan tak perlu dan berlebihan.

"Perhelatan acara olah raga internasional tidak boleh mengorbankan hak asasi manusia (HAM). Pembunuhan harus dihentikan dan semua kematian harus diselidiki dengan cepat dan efektif,” kata Usman seperti dalam pernyataannya, Kamis (16/8/2018).

Menurut Usman, polisi menerapkan kebijakaan 'tembak dulu dan tanya kemudian’. Maka, Amnesty International menyerukan agar Komnas HAM dan Komisi Kepolisian Nasional segera menyelidiki pembunuhan ini.

Amnesty juga menyeru kepada pemerintah Indonesia, serta badan olahraga nasional dan internasional memastikan pelanggaran HAM tidak terjadi demi pergelaran Asian Games. Di bawah hukum HAM internasional, Indonesia wajib menghormati dan melindungi hak setiap warga untuk hidup dan wajib menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM.

Operasi pengamanan jelang Asian Games, disebut Operasi Cipta Kondisi, digelar dari 3 Juli sampai 3 Agustus 2018. Dalam operasi ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Idham Azis telah memerintahkan anak buahnya tak segan memberi tindakan tegas kepada pelaku.

Hasilnya, sebagian tersangka tewas dan menuai kritik. "Bagaimana mungkin bisa membuktikan salah atau tidak kalau sudah dibunuh duluan," tulis Koalisi Masyarakat Sipil, yang terdiri dari sejumlah LSM, seperti dinukil dari Merdeka.com.

Polisi mengakui telah menembak sejumlah tersangka. Namun jumlahnya tak sebanyak yang ditudingkan Amnesty.

Sebulan lalu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono menegaskan, polisi sudah bertindak sesuai aturan dan ketentuan saat menindak para pelaku begal.

"Dari 1.400-an (yang ditangkap), yang ditembak hanya 27 orang, kemudian 11 mati. Tentu ada parameter polisi mengapa kami melakukan tindakan tegas," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (18/7/2018) seperti dinukil dari kumparan.com.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai, pembunuhan di luar jalur peradilan (extra judicial killing) ini harus dihentikan.

Mereka juga mengadukan soal ini ke Ombudsman RI. Hasil pemeriksaan Ombudsman diperoleh, secara administrasi Polda Metro Jaya dalam penanganan kasus kejahatan jalanan bermasalah.

Komisioner Ombudsman RI Adrianus Meliala menilai, administrasi polisi dalam mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) di Polda Metro Jaya berantakan.

Adrianus mengungkapkan hal tersebut karena hingga kini Polda Metro Jaya belum juga menyerahkan data SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara) terkait 11 tersangka yang ditembak mati.

"Menurut saya enggak rapi ya, karena kan saya sudah minta data dari minggu lalu, tapi tidak diindahkan," kata Adrianus di Kantor Ombudsman Jakarta, Rabu (8/8/2018) seperti dinukil dari CNN Indonesia. Walaupun para tersangka telanjur tewas, tapi kasusnya tak dihentikan dengan diterbitkan SP3.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR