KERUSUHAN PAPUA

Polisi tangkap aktor intelektual lapangan kerusuhan Papua

Foto ilustrasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri  Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan pers soal penanganan teroris di Mabes polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019).
Foto ilustrasi. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan pers soal penanganan teroris di Mabes polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019). | Reno Esnir /Antara Foto

Polda Papua berhasil menangkap seorang aktor intelektual yang menggerakkan massa untuk melakukan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Orang tersebut berinisial FBK.

"Dia masuk ke dalam kategori sebagai aktor intelektual di lapangan," kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta, Senin (9/9/2019), dalam lansiran detikcom.

Dedi menjelaskan FBK ditangkap di Bandara Sentani di Jayapura saat akan berangkat ke Wamena. FBK, lanjut Dedi, berperan menggerakkan sejumlah tokoh aliansi mahasiswa Papua di Jawa dan di Papua.

FBK, yang mantan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fisip Universitas Cenderawasih, juga disebut menyampaikan provokasi secara langsung melalui media sosial. Soal itu, polisi kini sedang mendalaminya.

"Dia menggerakkan dari sisi akar rumput, kemudian menggerakkan dari aktor lapangan kerusuhan yang ada di Jayapura maupun di beberapa wilayah di Papua," papar Dedi.

Adapun Komnas HAM Perwakilan Papua sempat berbicara dengan FBK dan rekannya, AG, dalam pengusutan kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Dalam pembicaraan, FBK mengakui bahwa dirinya adalah koordinator aksi BEM pada unjuk rasa 19 Agustus.

"Mereka menolak yang bawa atribut lain (pada aksi 29 Agustus) sama sekali di luar koordinasi mereka, karena itu mereka meminta ada penindakan kepada siapa yang mengkoordinir aksi-aksi pengrusakan, membawa bendera, itu harus bertanggung jawab," ujar Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramandey, diungkap Kompas.com, Minggu (8/9).

Fritz lebih lanjut mengatakan bahwa FBK dan AG akan membantu polisi untuk mengungkap kejadian sebenarnya dalam kerusuhan Papua dan Papua Barat. FBK sempat menyesal ikut mengkoordinasi aksi karena sebentar lagi akan diwisuda.

FBK adalah tersangka keempat dalam kasus kerusuhan Papua dan Papua Barat yang dipicu oleh insiden pengepungan Asrama mahasiswa asal papua di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya ada Tri Susanti alias Susi, SA, dan aktivis Veronica Koman dengan delik sangkaan berbeda-beda.

Adapun dari kerusuhan di dua provinsi paling timur di Indonesia tersebut, polisi sudah menetapkan 57 orang tersangka di Papua dan 21 orang tersangka di Papua Barat. Sebagian besar, mereka adalah eksekutor lapangan yang dikenakan pasal berlapis.

Misalnya; Pasal 170 ayat 1 KUHP, 385 KUHP, 187 KUHP, 160 KUHP, Pasal 1 UU Darurat Tahun 1951, 212 KUHP dan Pasal 100-110 KUHP.

Sementara Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sempat menyatakan bahwa kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada bulan lalu didalangi oleh Benny Wenda dari kelompok The United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Benny disebut menggerakkan Aliansi Mahasiswa Papua.

Namun KNPB membantah pernyataan Tito. KNPB menyatakan bahwa polisi sudah membalikkan fakta dan menjadikan pihaknya sebagai kambing hitam menyusul kegagalan mengungkap aktor intelektual utama kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Desakan usut korban sipil

Di sisi lain, pemerhati HAM di Australia meminta pemerintah Indonesia untuk mengusut kematian 10 orang warga Papua terkait aksi protes dan kerusuhan di dua provinsi di atas. Hal itu diungkapkan Direktur HAM Watch Australia, Elaine Pearson.

Dari 10 korban jiwa itu, menurut Pearson dalam Radio New Zealand, Senin (9/9), sedikitnya lima orang di antaranya dan seorang polisi meninggal dalam bentrokan di Deiyai saat pasukan keamanan berusaha mengatasi kerusuhan pada 28 Agustus.

Pearson pun meminta pemerintah Australia agar menekan koleganya di Indonesia untuk mengusut hal itu. Pemerintah Indonesia, kata Pearson, harus menghentikan pertumpahan darah di Papua dan Papua Barat.

"Pemerintah Indonesia harus melindungi semua hak asasi manusia dan mengungkap seluruh situasi di sana," tutur Pearson.

Desakan dari HAM Watch Australia ini melengkapi pernyataan Komnas HAM pada 1 September lalu. Komnas HAM menyatakan insiden kerusuhan di Jayapura, Papua, diwarnai aksi kekerasan oleh personel keamanan, akibatnya seorang mahasiswa Papua meninggal dan 20 lainnya luka-luka.

Sejauh ini, personel keamanan --Polri maupun TNI-- membantah telah melakukan kekerasan. Mereka menyatakan operasi mereka sudah sesuai prosedur.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR