MENJELANG PEMILU 2019

Politik identitas diprediksi tak laku dalam Pemilu

Presiden Joko Widodo menghadiri salat Jumat saat Aksi 212 di kawasan silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016). Menurut CSIS, Jokowi juga mendulang dukungan dari pendukung dan peserta Aksi 212.
Presiden Joko Widodo menghadiri salat Jumat saat Aksi 212 di kawasan silang Monas, Jakarta, Jumat (2/12/2016). Menurut CSIS, Jokowi juga mendulang dukungan dari pendukung dan peserta Aksi 212. | M Agung Rajasa /Antara Foto

Politik identitas diprediksi tak akan laku dalam Pemilu dan Pilpres 2019. Peneliti Peneliti Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, politik identitas tak akan berhasil digunakan dalam Pemilu dan Pilpres 2019.

Dalam konteks Pemilu, hal ini disebabkan koalisi partai politik di tingkat lokal beragam.

"Komposisi caleg di tingkat lokal beragam, isu identitas kurang menjual," ujarnya dalam diskusi 'Darurat Pemilu' di kantor CSIS, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Melorotnya pamor isu identitas ini sudah mulai muncul dalam Pilkada Serentak 2018. Menurut pantauan CSIS, di Jawa Barat politik identitas masih ada. Namun di Maluku, isu identitas tak laku.

Partai politik yang berseberangan di tingkat nasional, justru bergandengan dalam Pilkada Maluku. PDI-Perjuangan, Gerindra, NasDem, PKB, Hanura, PKPI, PAN dan PPP, sepakat mengusung pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno, dan memenangkan Pilkada. "Isu identitas tak laku. Yang laku justru isu pembaharuan," kata Arya.

Koalisi di tingkat lokal juga beragam. Partai nasionalis belum tentu alergi berkoalisi dengan partai agamis. Demikian sebaliknya, partai agamis tak menolak jika bekerja sama dengan partai nasionalis.

Faktor ketiga, isu identitas tak signifikan mendorong migrasi suara. Suara pendukung partai nasionalis tak serta merta beralih ke partai agamis jika digoreng dengan isu identitas. Massa partai agamis juga tak begitu mudah memindahkan dukungannya ke partai nasionalis.

Dalam konteks Pilpres, isu identitas tak menarik jadi dagangan lagi. Setelah pengumuman Calon Wakil Presiden, di mana capres Joko 'Jokowi' Widodo memilih Ma'ruf Amin, yang jadi dagangan justru isu ekonomi. "Isu seperti harga sembako, kemiskinan, dan lapangan kerja yang menjadi perhatian pemilih," kata Arya.

Selaras dengan temuan ini, Indikator Politik Indonesia menemukan, pemilih meyakini pemilihan Ma'ruf Amin memang untuk meredam politik identitas.

Selama ini isu identitas juga tak efektif mendulang dukungan dalam Pilpres. Arya menjelaskan, dalam tiga tahun ini, dukungan buat Jokowi naik, walau landai antara 35-50 persen.

Sedangkan Prabowo, perolehan dukungannya stagnan 25-30 persen. Jika benar isu identitas efektif, maka suara akan berubah signifikan.

Di sisi lain, Jokowi dan Prabowo sama-sama mendulang dukungan dari simpatisan dan peserta aksi 212. Dari lima provinsi yang disurvei CSIS, kedua capres itu sama-sama memperoleh dukungan dari 212.

Ray Rangkuti, pendiri lembaga pengamat Pemilu Lingkar Madani (LIMA) menilai, politik identitas itu senyap tapi berkembang. Jauh sebelum pemilu responden masih jernih berpikir. Namun, makin dekat dengan hari pencoblosan mereka bisa goyah dengan politik identitas.

"Istilah kafir, haram tetap dipelihara di ruang publik. Begitu momentum muncul, maka dimainkan," kata dia dalam diskusi yang sama.

Ketua KPU Arief Budiman yang juga menjadi pembicara diskusi menyatakan, akan memerangi tiga musuh dalam Pemilu. "Tidak boleh ada hoax, SARA, dan money politic," kata Arief.

Dia berharap, para pemangku kepentingan Pemilu mendukung ini. Bawaslu mendukung, saya kira partai politik juga mulai menyadari bahwa isu SARA bukan dagangan untuk kampanye. "Soal SARA, saya pikir semua sudah menyadari jika bangsa Indonesia itu plural. Maka, penyampaian visi misi yang harus didorong dalam Pemilu, ujarnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR