PENCEGAHAN KORUPSI

Politikus biasa online, tapi bilang gaptek untuk LHKPN

| Tito Sigilipoe /Beritagar.id

GAGAP | Anda ingat lelucon sepuluh tahun lalu ketika mobile internet mulai merasuki kehidupan? Seseorang ditanya apakah pakai internet di ponsel. Jawabannya, "Nggak." Ketika ditanya apakah pakai Facebook, jawabannya, "Iya dong."

Kini laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), DPR Daerah (DPRD), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tak lancar.

Salah satu alasan selain kerepotan dalam menyiapkan data adalah gagap teknologi (gaptek). Di DPRD DKI alasan itu jadi dalih keterlambatan. Nah, untuk DPR malah sudah ada klinik untuk memandu pengisian formulir daring. Kenyataannya klinik kurang berfungsi.

Hari gini urusan daring adalah kelaziman. Mendaftarkan diri ke BPJS juga daring. Mengisi formulir pajak juga daring. Lalu aneka urusan, sejak perpesanan hingga berbelanja, juga secara daring. Masa sih gagap untuk LHKPN?

Di YouTube pun ada panduan mengisi LHKPN. Tetapi, ehm, jangan-jangan masalahnya adalah ancaman sanksi. Kurang jelas, kurang berat. Cuma sanksi administratif oleh kepala instansi.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR