MENJELANG PEMILU 2019

Politisasi isu PKI di tahun politik

Sejumlah warga nonton bareng pemutaran film G30S/PKI di Gedung Idi Sport Cencet (ISC) Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Rabu (27/9/2017).
Sejumlah warga nonton bareng pemutaran film G30S/PKI di Gedung Idi Sport Cencet (ISC) Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Rabu (27/9/2017). | Syifa Yulinnas /Antara Foto

Isu kebangkitan PKI menjadi rutin muncul setiap 30 September. Wacana komunisme seperti polemik pemutaran film Pengkhianatan G30S/PKI pun kian kencang ketika memasuki tahun politik sekarang.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan politisasi film Pengkhianatan G30S/PKI harus dihentikan, baik oleh elit politik maupun TNI.

"Pilihan untuk menonton bareng atau tidak film tersebut adalah hak setiap warga. TNI seharusnya tidak dipaksa mengambil tindakan yang rawan disalahgunakan oleh kelompok elit politik tertentu," kata Usman Hamid dalam pernyataan tertulisnya.

Pada era Presiden BJ Habibie, Mendikbud Juwono Sudarsono membentuk tim khusus untuk meninjau ulang seluruh buku sejarah dalam versi G30S/PKI.

Menteri Penerangan Letnan Jenderal (Purn) Yunus Yosfiah pun mengakhiri keharusan pemutaran tahunan film Pengkhianatan G30S/PKI yang diproduksi tahun 1981 itu. "Ini adalah bukti bahwa sejarah peristiwa 30 September 1965 ditinjau ulang dan direvisi oleh pemerintah," kata Usman.

Usman pun merujuk survei nasional SMRC 2017 dan 2018 yang menemukan bahwa mayoritas warga, 86 persen, tidak setuju bahwa PKI sedang bangkit. Yang setuju hanya 12 persen.

Usman menilai isu anti-PKI itu kecil, tapi dibesar-besarkan untuk membela kepentingan elit-elit yang membesar-besarkannya, menyudutkan korban dan penyintas 1965, bahkan membungkam aksi aktivis, dosen, dan petani yang tengah memperjuangkan hak-hak dasar mereka.

Bagi Usman, mempersoalkan sikap Panglima TNI dan KSAD dengan kesan seolah-olah takut dan membuat prajurit menjadi penakut jika tidak memerintahkan nonton bareng film G30S/PKI merupakan upaya politisasi TNI.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Letnan Jenderal Mulyono sebaiknya mengabaikan tantangan provokatif mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo dan elite politik lain yang memerintahkan jajarannya menonton bareng film Pengkhianatan G30S/PKI setiap 30 September.

Ihwal pemutaran film karya Arifin C Noer itu mencuat ketika ada tantangan dari mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo.

"Kalau KSAD tidak berani memerintahkan nonton bareng film G-30S/PKI, bagaimana mau mimpin prajurit pemberani dan jagoan seperti Kostrad, Kopassus, dan semua prajurit TNI AD. Kok KSAD-nya penakut. Ya sudah pantas lepas pangkat. Ingat! Tidak ada hukuman mati untuk perintah nonton bareng," tulis Gatot dalam akun Twitter terverifikasi.

Menanggapi "tantangan" itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Moeldoko mengingatkan pentingnya memiliki kewaspadaan dari segala bentuk ancaman. Tidak hanya pada satu isu, tapi juga ancaman baru yang muncul dari dalam dan luar negeri.

"Kita sering terjebak dengan hal itu-itu saja. Jangan kita ribut dalam negeri, tapi di sisi lain ada ancaman dalam bentuk lain seperti narkoba, media (cyber crime), atau bentuk radikalisme baru," kata Moeldoko melalui laman KSP.

Mantan Panglima TNI ini percaya bahwa sejarah dan pengalaman panjang bangsa ini, didukung TNI dan Polri, Indonesia selalu siap menghadapi segala hal yang mengancam kedaulatan NKRI. Jadi, kata Moeldoko, jauh lebih penting memikirkan kewaspadaan.

Polemik pemutaran film juga bergulir di ranah politik. Partai Gerindra mengajak masyarakat menonton film G30S sebagai bentuk peringatan tragedi Gerakan 30 September 1965.

Ketua Fraksi Gerindra Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fary Djemy Francis mengatakan bahwa saat ini dorongan masyarakat untuk menonton film dokumenter tentang PKI ini sangat massif.

Masyarakat, kata Fary, ingin mengenang tragedi tersebut dan ingin memetik pelajaran sekaligus pengetahuan dari film tersebut.

"Karena itu, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, mari sama-sama kita menyaksikan film tersebut untuk memperingati sejarah perjalanan Bangsa. Ajak keluarga dan tetangga kita untuk menonton bersama-sama," kata Fary dikutip Bisnis.com.

Partai Gerindra juga memerintahkan kepada seluruh pengurus partai di tingkat daerah, untuk menggelar acara nonton bareng bersama masyarakat. Fary berharap dari film tersebut publik dapat memetik pelajaran dan waspada akan gerakan yang disinyalir ingin mengubah ideologi Pancasila.

Pandangan berbeda diungkapkan politisi Partai Golkar, Bambang Soesatyo. Partai Golkar, kata Golkar, tetap menganggap PKI sebagai musuh terbesar, namun tidak perlu ada kewajiban nonton bareng film G30.

Bambang Soesatyo menilai film bagian dari seni. Ketua DPR ini mengatakan, setiap orang bebas untuk memilih menyaksikan maupun tidak film G30S. Sebagian besar masyarakat, kata Bambang, sudah mengetahui alur cerita film G30S sehingga seruan nobar tidak bersifat substansi lagi.

"Kami di Golkar tetap pada garis perjuangan bahwa PKI adalah musuh besar Partai Golkar dan musuh bangsa kita," ujar Bambang dipetik dari iNews.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR