KERUSUHAN MANOKWARI

Polri selidiki 5 akun medsos terduga provokator kerusuhan Manokwari

Kondisi gedung Majelis Rakyat Papua yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/02/2019).
Kondisi gedung Majelis Rakyat Papua yang terbakar pascakerusuhan di Manokwari, Papua Barat, Senin (19/02/2019). | ANTARA FOTO /Tomi/pras.

Kepolisian RI (Polri) menyelidiki lima akun YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram, yang diduga memprovokasi dengan menyebarkan disinformasi dan ujaran pemicu rasisme sehingga menyulut kerusuhan di Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8/2019).

"(Mereka) menyebarkan narasi dan foto-foto provokatif dan hoaks," kata Kepala Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo kepada Beritagar.id pada Selasa (20/8/2019).

Kerusuhan Manokwari bermula sebagai aksi solidaritas menyusul insiden kekerasan yang diterima puluhan mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, pada Jumat (16/8/2019).

Di Manokwari, masyarakat memblokade jalan mulai dari depan pelabuhan hingga Jalan Trikora Sowi. Sebelumnya, di Surabaya, para mahasiswa Papua dituduh merusak bendera Merah Putih di depan asrama di Jalan Kalasan No.10. Mereka dikepung dan diminta keluar oleh aparat Kepolisian.

Merasa tak kondusif, mahasiswa enggan keluar, namun aparat menembakkan gas air mata dan merangsek menangkap 43 orang meski kemudian dilepaskan lagi setelah pemeriksaan.

Dedi menambahkan, peristiwa di Surabaya berhasil dikendalikan tetapi ada oknum yang memanfaatkan situasi dengan mengagitasi kelompok tertentu. "Video sedang didalami dan baru tahu siapa oknum yang terlibat menyampaikan diksi tersebut," ujar Dedi.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan video hoaks yang beredar menyebarkan kabar kalimat tidak etis terkait diskriminasi. Selain itu, beredar kabar lain seperti jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa di Surabaya.

"Ini berkembang di Manokwari kemudian terjadi mobilisasi massa," ujar Tito.

Hoaks dan ancaman pidana

Hoaks atau disinformasi dan misinformasi bisa beragam bentuk. Lembaga fact checker Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengklasifikasikan hoaks dalam tujuh kategori sesuai definisi yang dibuat oleh organisasi serupa di Inggris, First Draft.

Pertama, kategori satir atau parodi yang tidak memiliki niat jahat tapi bisa mengecoh. Kedua, konten berita atau informasi yang judul dan isinya berbeda. Selanjutnya, konteks yang salah, misalnya apabila narasi atau ucapan dipenggal dan dibubuhkan konteks cerita yang berbeda.

Keempat, konten yang menyesatkan, yakni konten yang dipelintir untuk menjelekkan pihak tertentu. Kelima, imposter content atau pencatutan tokoh publik untuk infomasi tertentu.

Selanjutnya, konten manipulatif adalah konten yang sudah ada sengaja diubah untuk mengecoh. Terakhir, konten fabrikasi alias konten palsu seutuhnya yang sengaja dibuat.

Konten diisnformasi bisa dijerat pasal pidana. Berita bohong yang menyesatkan dan merugikan orang lain bakal dikenakan Pasal 28 ayat 1 UU ITE. Sementara orang yang menyebarkan ujaran kebencian, permusuhan, dan menyinggung SARA bakal dijerat Pasal 28 ayat 2.

Ancaman pidana bagi pelanggar pasal ini yakni hukuman enam tahun penjara dan denda maksimal Rp1 miliar.

Catatan redaksi: Tambahan konfirmasi dari Polri atas penyelidikan akun media sosial.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR