KEUANGAN DAERAH

Porsi kepemilikan saham Pemprov DKI di perusahaan bir bertambah

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) berbincang dengan pekerja setelah pembagian Kartu Pekerja di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (31/12/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ketiga kiri) berbincang dengan pekerja setelah pembagian Kartu Pekerja di Jakgrosir, Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta, Senin (31/12/2018). | Putra Haryo Kurniawan /Antara Foto

Porsi kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di PT Delta Jakarta Tbk. bertambah sekitar 3 persen. Padahal sebelumnya Gubernur DKI, Anies Baswedan, berencana melepas seluruh kepemilikan saham di perusahaan bir tersebut.

Informasi Bursa Efek Indonesia (PDF) pada Kamis (28/2/2019) menulis bahwa Pemprov DKI Jakarta menambah porsi saham minuman beralkhohol itu hingga 26,25 persen pada 25 Februari 2019 dari sebelumnya hanya memiliki 23,33 persen. Jumlah 26,25 persen sama dengan kepemilikan 210,20 juta lembar saham dari sebelumnya hanya memiliki 186,84 juta lembar saham.

Alhasil, isu perubahan pemegang saham tersebut menimbulkan pertanyaan terkait pemenuhan janji Anies selama kampanye. Spekulasi soal Pemprov DKI batal melepas saham di Delta Djakarta pun berkembang luas.

Namun kabar batalnya penjualan saham tersebut dibantah oleh Komisaris Utama Delta Djakarta, Sarman Simanjorang. Ia menjelaskan, aksi pelepasan saham masih terus digodok oleh Pemprov.

Ia mengatakan, perubahan komposisi kepemilikan saham dalam laporan tersebut terjadi karena adanya penggabungan saham atas nama Pemprov DKI dan Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya). BP IPM Jaya dulunya merupakan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Pemprov DKI.

Mulanya, kepemilikan langsung saham atas nama Pemprov DKI sebesar 23,34 persen. Sementara kepemilikan saham melalui BP IPM Jaya adalah 2,91 persen.

Saham itu kemudian digabungkan menjadi atas nama Pemprov DKI karena BP IPM Jaya dibubarkan. Dengan demikian, kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI tercatat menjadi 26,25 persen..

"Bukan bertambah, tapi penggabungan/disatukan sahamnya karena selama ini saham punya Pemprov itu atas dua nama, satu atas nama Pemprov DKI, satunya lagi atas nama BP IPM Jaya. BP IPM Jaya ini dulu salah satu SKPD, tapi sudah dibubarkan, jadi punya Pemprov juga," kata Sarman dilansir dari Kontan, Sabtu (2/3).

Meski demikian, dia enggan menjelaskan kapan realiasi Pemprov DKI untuk divestasi saham Delta akan dilakukan. Rencana pelepasan saham produsen bir merek Anker tersebut merupakan salah satu janji kampanye Anies.

Saat masa kampanye dua tahun lalu, Anies dan Sandiaga Uno, berjanji untuk melepas saham Pemprov DKI di perusahaan produsen bir tersebut apabila terpilih menjadi pemimpin Jakarta pada 2017.

Namun hingga tahun ini, rencana tersebut tak kunjung terealisasi. Anies mengaku masih menyiapkan kajian pelepasan saham Delta. Anies menargetkan kajian tersebut akan selesai pada Maret 2019.

Secara umum, kinerja keuangan Delta Djakarta masih mencatat pertumbuhan positif. Mengulik laporan keuangan perseroan sampai kuartal ketiga 2018, pendapatan bersih tercatat naik 15 persen year on year (yoy) menjadi Rp627 miliar.

Adapun beban pokok penjualan turut terkerek 19 persen dari Rp145 miliar pada kuartal ketiga tahun lalu menjadi Rp173 miliar pada periode sama tahun ini.

Namun, laba kotor hingga Rp454 miliar masih dapat diamankan pada akhir September 2018. Artinya ada kenaikan 13 persen dibandingkan kuartal ketiga tahun lalu yang mencapai Rp399 miliar.

Setelah dikurangi beban keuangan dan penjualan, laba bersih yang dikantongi Delta tercatat Rp238 miliar, atau tumbuh 27 persen dibandingkan triwulan ketiga tahun lalu yang hanya mencapai Rp186 miliar.

Sarman bilang saat ini Delta justru sedang fokus menghadapi tekanan usaha lantaran pemerintah menaikkan cukai bir sejak awal 2019. Menurut Sarman, kenaikan tarif cukai minuman alkohol (minol) bisa mengganggu tingkat permintaan.

Apalagi, produsen bir saat ini masih dalam tahap pemulihan setelah terkena dampak dari pelarangan penjualan bir oleh pemerintah terhadap minimarket dan pengecer pada 2015. Karena itu lah demi menjaga margin, Delta berencana menaikkan harga jual.

Sarman mengatakan, tarif cukai yang mencapai Rp15.000 per liter itu bakal menggerus laba perusahaan jika harga tidak dinaikkan. "Kita lihat pada triwulan pertama nanti, mudah-mudahan laba kita tidak mengalami penurunan," ucap Sarman.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR