KESEJAHTERAAN RAKYAT

Potret miris puskesmas di pelosok negeri

Kader pos pelayanan terpadu (posyandu) dibantu petugas kesehatan Puskesmas Ulee Kareng memberikan imunisasi pada balita di Lamteh, Banda Aceh, Aceh, Kamis (8/11/2018).
Kader pos pelayanan terpadu (posyandu) dibantu petugas kesehatan Puskesmas Ulee Kareng memberikan imunisasi pada balita di Lamteh, Banda Aceh, Aceh, Kamis (8/11/2018). | Irwansyah /Antara Foto

Kondisi puskesmas di pelosok negeri masih memprihatinkan. Jumlah tenaga dan fasilitas kesehatan masih jauh dari ideal. Terlebih, akses jalan menuju lokasi juga menjadi hambatan. Belum lagi persoalan gaji yang telat dibayar atau di bawah standar.

“Jumlah dokter PTT (Pegawai Tidak Tetap) yang ada hanya separuh dari kebutuhan. Masih jauh dari kata cukup,” Ujar Ninik Suprayitno, Dokter PTT Daerah di Puskesmas Tepeleo, Kecamatan Patani Utara, Kabupaten Halmahera Tengah ketika berbincang dengan Beritagar.id pada Selasa (4/12/2018).

Selain itu, fasilitas kesehatan yang mendasar dan penting seperti stetoskop, alat pengukur tensi, dan sterilisator, juga masih kurang. Pengajuan alat sudah dilakukan, namun ketersediaan bisa saja terpenuhi setahun kemudian.

“Pemerintah daerah masih kurang serius mencari tenaga kesehatan dan memenuhi permintaan alat kesehatan,” kata Ninik.

Menjadi dilema saat kondisi minim tersebut dihadapkan dengan pasien yang mengalami penyakit serius dan gawat seperti stroke, kecelakaan di ambang kematian, dan ibu hamil yang perdarahan.

Untuk mencapai ibu kota kabupaten, Weda, dibutuhkan waktu yang tak sebentar. Harus naik kapal feri semalam. Kapal pun dua kali seminggu. Dari Weda, masih harus menempuh perjalanan darat dan laut selama 3,5 jam ke Ternate.

"Banyak pasien yang kondisinya darurat dan harus lewat laut, tapi meninggal di jalan sebelum dirujuk," ujarnya.

Riset Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan 2017 menunjukkan 748 puskesmas atau sekitar 7,7 persen dari total puskesmas yang ada di Indonesia tanpa tenaga dokter. Paling banyak terdapat di Provinsi Papua, Maluku, Papua Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan Dinas Kesehatan NTT, Loucy Hermanus, mengeluhkan kurangnya 2.000 tenaga dokter untuk puskesmas di provinsi tersebut. “Ada 402 puskesmas di NTT. Semua tenaga kesehatan belum terpenuhi,” kata Loucy pada akhir November 2018 lalu, seperti dilaporkan Detik.com.

Menurut catatan Dinas Kesehatan setempat, sudah ada lulusan 1.700 tenaga kesehatan dari Politeknik Kesehatan dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Namun, menurut Loucy, penyebaran tenaga kesehatan belum merata dan kesempatan bekerja di daerah masih minim.

Tak hanya di NTT, kasus serupa juga ditemukan di Kalimantan Barat. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas Hulu, Harisson, menjelaskan masih kekurangan tenaga dokter di 23 puskesmas di tiap kecamatan.

“Idealnya, di satu puskesmas ada dua dokter dan satu dokter gigi,” ujar Harisson pada Kamis lalu (29/11/2018), seperti dilaporkan Okezone.com.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 menetapkan standar ketenagaan puskesmas yang dibagi menjadi kategori perkotaan, perdesaan dan daerah terpencil. Puskesmas yang melayani jasa rawat inap di ketiga wilayah tersebut, paling tidak harus memiliki dua dokter. Sementara untuk puskesmas non-rawat inap, minimal harus ada satu dokter.

Meski demikian, ketersediaan dokter di seluruh provinsi di Indonesia belum maksimal. Berdasarkan data Risnakes 2017 yang diolah tim Lokadata Beritagar.id, ada sembilan provinsi dengan persentase puskesmas tanpa dokter di atas 10 persen.

Kondisi paling parah ada di Papua, hampir separuh puskesmas tanpa dokter. Di posisi kedua adalah Maluku (44,9 persen), Papua Barat (40 persen), Sulawesi Tenggara (29,5 persen), dan NTT (20,5 persen).

Di ambang kesejahteraan

Masalah lain yang kerap muncul dan menyebabkan pelayanan puskesmas tidak optimal adalah minimnya gaji tenaga kesehatan. Makin banyak tenaga kesehatan yang menerima gaji di bawah UMK di sebuah provinsi, cenderung tinggi pula angka kesenjangan penghasilan di provinsi tersebut.

Kesenjangan nampak pada status kepegawaian dan kategori pekerjaan tenaga kesehatan. Misal, kesenjangan antara dokter PNS dengan status pegawai tidak tetap pusat atau perawat PNS dan perawat honorer.

Risnakes menunjukkan 34,5 persen tenaga kesehatan menerima gaji di bawah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). Tenaga kesehatan tersebut meliputi dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, dan tenaga farmasi.

Sulawesi Barat menjadi provinsi dengan persentase tenaga kesehatan dengan upah di bawah UMK paling tinggi, 61,2 persen. Di provinsi tersebut, angka kesenjangan pun tinggi, yakni 68,1 persen.

Hal yang serupa terjadi di provinsi lain seperti Kalimantan Timur dengan angka kesenjangan 67,8 persen, Aceh sebanyak 67,4 persen, dan Lampung 69,4 persen.

“Gaji bahkan pernah terlambat dibayar sampai dua bulan. Kalau saya dulu di Kabupaten Waropen, Papua, malah pernah terlambat sampai lima bulan,” ujar Ninik.

Berbeda dengan kondisi tenaga kesehatan di luar Pulau Jawa, sedikit pegawai di Pulau Jawa terutama DKI Jakarta yang menerima upah di bawah UMK yakni sebanyak 0,3 persen. Artinya, hak gaji sesuai standar sudah terpenuhi untuk hampir seluruh tenaga kesehatan di ibu kota negara ini. Meski demikian, masih ditemukan kesenjangan 13,4 persen di kalangan tenaga kesehatan terkait ketimpangan jumlah gaji.

Mereka yang tidak terpenuhi gajinya sesuai standar UMK masing-masing daerah, cenderung merasa biaya pengeluaran bulanan tidak terpenuhi. Sekitar 56 persen tenaga kesehatan baik di puskesmas rawat inap maupun non-rawat inap beranggapan pengeluaran mereka melebihi pendapatan yang diterima saban bulan.

Dampak pelayanan

Minimnya dokter dan adanya ketidakpuasan terhadap pendapatan yang tidak sesuai standar mempengaruhi kinerja. Padahal, beban pelayanan pun sama.

Risnakes menemukan adanya tenaga di luar fungsional medis yang justru melakukan tindakan medis di puskesmas tanpa dokter. Sebanyak 66,1 persen puskesmas juga mengakui ada tenaga kesehatan yang mengerjakan tugas di luar latar belakang pendidikan dan atau kompetensi.

Kinerja pegawai puskesmas pun menjadi terganggu jika hak mereka tidak terpenuhi sementara tuntutan atas kewajiban jalan terus.

Terlebih, di puskesmas dengan tenaga kesehatan yang tidak lengkap, beban pekerjaan pun semakin banyak. Misalnya, puskesmas yang tersebar di 666 kecamatan di Jawa Timur, tidak seluruhnya memiliki formasi tenaga kesehatan yang lengkap.

"Untuk perawat jumlahnya juga kurang dari 10 persen," kata Kepala Dinas Kesehatan Jatim, Kohar Hari Santoso,seperti dilaporkan jpnn.com. Ia menambahkan, banyak ditemukan perawat dan bidan yang juga melakukan pekerjaan sebagai ahli gizi.

Untuk menangani kasus di Jawa Timur, Kohar berupaya memenuhi sumber daya manusia dari politeknik kesehatan dan akademi kesehatan maupun gizi. Meski demikian, jumlah tersebut dirasa belum memenuhi kebutuhan.

Padahal, permasalahan tenaga kerja dan isu kesejahteraan tak hanya berdampak pada kinerja tenaga kesehatan, tetapi juga pasien. Tenaga kesehatan dinilai tak profesional dalam menangani pasien, terutama di puskesmas dengan sumber daya terbatas.

Kemenkes menanyakan kepuasan pelayanan rawat jalan puskesmas di Indonesia pada 11.549 pasien. Mayoritas pasien menganggap petugas puskesmas tidak cekatan dan tanggap, meski empatinya terhadap pasien tinggi.

Pola yang sama ditemukan untuk pasien rawat inap. Mayoritas dari mereka terkesan dengan empati yang ditunjukkan oleh tenaga kesehatan di puskesmas. Namun, terkait kehandalan dan ketanggapan, pelayanan cenderung buruk untuk rawat inap meski tak seburuk untuk rawat jalan.

Menanggapi minimnya tenaga kesehatan yang berdampak terhadap beragam aspek, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Oscar Primadi menjelaskan pemerintah sudah melakukan beragam program, seperti Nusantara Sehat. Penugasan ini bertujuan untuk mengisi ketidakmerataan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia.

"Program Nusantara Sehat itu untuk mengisi daerah terpencil. Di setiap daerah dikirimkan tujuh tenaga kesehatan, mulai dari dokter hingga tenaga kesehatan masyarakat. Kalau untuk dokter spesialis ada skema Wajib Kerja Dokter Spesialis," ujar Oscar saat dihubungi Beritagar.id.

Selain itu, Kementerian Kesehatan mendorong perekrutan calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di beberapa daerah. "Komitmen tetap ada untuk memenuhi itu. Kami yakini banyak daerah terbantu dan hal positif dari skema tertentu," ujarnya.

Oscar juga berharap adanya kesadaran dari pemerintah daerah terhadap sejumlah Puskesmas yang masih minim tenaga kesehatan. Daerah punya hak untuk mengajukan formasi perekrutan, jadi perlu ada inisiatif dari pemerintah setempat.

"Perkembangan tenaga kesehatan ini dinamis. Ada yang pensiun, ada yang programnya selesai, dan berganti. Jadi strategi pemenuhan ada, tetapi mesti harus dipetakan terus data tenaga kesehatan," katanya.

Kementerian Kesehatan dalam keterangan pers di situs resminya telah melakukan program Nusantara Sehat untuk mengirimkan tenaga kesehatan ke pelosok negeri sejak 2015 hingga sekarang. Program tersebut diklaim telah memperkuat layanan kesehatan primer melalui peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan.

Di sejumlah daerah seperti di Puskesmas Empanang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, tim Nusantara Sehat dianggap sukses mengurangi penderita diare hingga 80 persen.

BACA JUGA