FLUKTUASI RUPIAH

PR pemerintah untuk stabilkan rupiah dalam waktu singkat

Petugas memperlihatkan uang pecahan dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing, Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Petugas memperlihatkan uang pecahan dolar Amerika Serikat di gerai penukaran mata uang asing, Jakarta, Kamis (6/9/2018). | Reno Esnir /Antara Foto

Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) menjadi angin segar bagi laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini Jumat (7/9/2018). Pada pembukaan perdagangan hari ini, dolar AS bergerak menjauhi level Rp14.900 ke Rp14.890.

Namun penguatan tersebut tak lantas membuat pemerintah lepas dari fokus stabilisasi rupiah. Para pengamat ekonomi menilai, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah (PR) untuk menumpas akar masalah yang membuat rupiah rentan bergejolak.

Menurut Direktur for Investment Strategy PT Bahana TCW Investment Management, Budi Hikmat, salah satu faktor penguatan rupiah adalah keputusan pemerintah menaikkan pajak impor terhadap 1.147 komoditas.

"Jadi pemerintah harus memberikan sinyal perbaikan," ujarnya dalam riset harian dikutip Jumat (7/9).

Budi menilai, penguatan rupiah bisa saja berlanjut dan kembali ke level Rp 14.500 pada akhir tahun. Namun ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah dalam waktu singkat yakni menurunkan defisit transaksi berjalan. Pasalnya, selama ini yang membuat investor asing menarik diri memang melebarnya defisit transaksi berjalan.

Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi berjalan Indonesia mengalami defisit sebesar 13,75 miliar dolar, setara Rp205 triliun, sepanjang semester pertama tahun ini. Pada triwulan pertama terjadi defisit 5,71 miliar dolar dan triwulan kedua sebesar 8,03 miliar dolar.

Defisit transaksi berjalan terbesar disumbang dari transaksi pendapatan primer, yakni mencapai 8,15 miliar dolar dan transaksi jasa-jasa 1,79 miliar dolar.

Sementara itu, Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan telah memberikan tugas kepada para menteri dan jajaran pejabat lembaga untuk meredam dampak penguatan dolar terhadap rupiah lebih lanjut.

Kalla mengatakan, pemerintah sudah menggelar rapat internal terkait dengan pelemahan rupiah.

"Semua sudah ada tugasnya masing-masing. Banyak hal tentu detailnya akan dibicarakan oleh Menteri Keuangan, Gubernur BI, Menteri Perdagangan," ujar Kalla dilansir dari Kompas.com, Jumat (7/9).

Selain gelontoran cadangan devisa ke pasar uang yang dilakukan oleh bank sentral, upaya penguatan rupiah juga dilakukan dengan berupaya memperkecil defisit perdagangan. Caranya yakni dengan menggenjot ekspor dan mengurangi impor.

Selain itu, pemerintah juga mengatakan akan berupaya memperbesar komponen lokal dalam berbagai proyek infrastruktur. Dengan begitu, alat-alat atau barang-barang proyek tak perlu diimpor.

Sementara itu, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Dzulfian Syafrian, mengatakan sebetulnya pemerintah mempunyai waktu lima tahun untuk membereskan permasalahan fundamental perekonomian nasional namun hal tersebut tidak dilakukan.

Ia mencontohkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru memperburuk pelemahan rupiah, seperti rezim harga bahan bakar minyak (BBM) murah serta pembangunan proyek infrastruktur yang masif dengan anggaran terbatas.

Di samping itu, pemerintah dinilai minim memberikan dukungan terhadap industri dalam negeri berorientasi ekspor dan tidak bisa mengurangi ketergantungan terhadap barang impor.

Alhasil, lanjutnya, kebijakan-kebijakan ad hoc, seperti pengendalian ribuan komoditas impor, penghentian proyek-proyek infrastruktur, khususnya yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero), adalah dua contoh kebijakan yang seharusnya bisa dilakukan pemerintah sedari dulu.

"Alhasil, rupiah babak belur dan kita semua mesti menghadapi pelemahan dan ancaman krisis rupiah seperti saat ini," kata Dzulfian kepada Beritagar.id, Jumat (7/9).

Menurutnya, pemerintah telah diingatkan oleh hasil kajian-kajian independen mengenai risiko ekonomi Indonesia--seperti yang dilakukan oleh Morgan Stanley.

Pada tahun 2013, lembaga konsultan keuangan internasional tersebut mengategorikan Indonesia sebagai satu dari lima negara yang paling rentan terimbas krisis mata uang--dikenal dengan istilah The Fragile Five--bersama Turki, Brasil, Afrika Selatan, dan India.

"Tiga negara pertama tersebut plus Argentina sudah kolaps. Jadi, Indonesia memang sedang dalam posisi sangat-sangat mengkhawatirkan. Bak sedang menunggu antrean," ujarnya.

Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan masih banyak yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk membuat nilai tukar rupiah kembali menguat.

Langkah pertama, yaitu suku bunga acuan (BI 7-day repo rate) perlu segera dinaikkan. Karena suku bunga saat ini belum memadai untuk meredam gejolak ekonomi global. Selain itu, kenaikan suku bunga juga menjaga supaya cadangan devisa tidak terlalu banyak terkikis.

Kedua, melakukan “imbauan moral” supaya para pejabat publik mau menukarkan dolar yang mereka miliki.

"Sangat tidak elok jika peternakan dolar AS milik para pengelola negara sampai mencapai ratusan ribu, bahkan ada yang mencapai jutaan dolar," ujar Faisal dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat (7/9).

Upaya selanjutnya adalah pemerintah perlu berhemat belanja dengan valuta asing. Caranya dengan tidak melakukan studi banding ke luar negeri, menekan jumlah delegasi ke luar negeri, menyeleksi ketat perjalanan luar negeri baik oleh pejabat negara dan jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Selain itu juga melarang BUMN menggelar travel fair dan melarang BUMN melakukan pembayaran dalam dolar," ujarnya.

Ia juga menyarankan pemerintah untuk menjadwal ulang proyek-proyek strategis terutama yang boros devisa, termasuk belanja pertahanan. Jika kondisi sudah normal kembali, belanja yang tertunda bisa diperhitungkan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR