PILPRES 2019

Prabowo dan Jokowi diminta bubarkan koalisi

Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019).
Joko Widodo (kiri) berjalan bersama Prabowo Subianto sebelum mengikuti Debat Pertama Capres-Cawapres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). | Agus Suparto /Sekretariat Negara

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Rachland Nashidik mengusulkan Prabowo Subianto dan Joko "Jokowi" Widodo segera membubarkan masing-masing koalisi partai politik pendukungnya.

Anjuran pembubaran koalisi itu diungkapkan Rachland melalui akun Twitter @RachlanNashidik, Minggu (9/6/2019). Menurutnya, pembubaran koalisi tersebut merupakan upaya untuk menyelamatkan bangsa.

Dia menilai mempertahankan koalisi justru seolah mengawetkan permusuhan di antara dua kubu dan memelihara potensi benturan di akar rumput. Gugatan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK), sebutnya, adalah gugatan pasangan calon presiden (capres).

"Pak @prabowo, Pemilu sudah usai. Gugatan ke MK adalah gugatan pasangan Capres. Tak melibatkan peran Partai. Saya usul, Anda segera bubarkan Koalisi dalam pertemuan resmi yang terakhir. Andalah pemimpin koalisi, yang mengajak bergabung. Datang tampak muka, pulang tampak punggung," tulis Rachland lagi.

Anjuran serupa disampaikan Rachland kepada Jokowi dalam kicauannya dengan menyebut akun Twitter @jokowi.

Pembubaran koalisi, kata dia, adalah langkah terbaik untuk menyatukan masyarakat yang terpecah karena Pilpres 2019.

Dia menjelaskan, membubarkan koalisi bukan berarti melupakan jasa para partai politik pendukung. Namun, proses sengketa di MK pada dasarnya memang tidak membutuhkan peran parpol koalisi.

"Siapa pun nanti yang setelah sidang MK menjadi presiden terpilih, dipersilakan memilih sendiri para pembantunya di kabinet. Kenangan Partai mana yang setia dan berguna bagi direksi politik presiden terpilih tak akan pupus karena koalisi sudah bubar. Begitulah sistem presidensial," imbuhnya.

Usulan Rachland mengundang reaksi kedua kubu, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) misalnya, menilai usulan tersebut tidak bijak. "Usulan pembubaran untuk menurunkan tensi politik kurang bijak," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera, Minggu (9/6).

Begitu juga dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Amin yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyebut permintaan tersebut mengada-ada.

"Pernyataan bahwa KIK harus pula dibubarkan karena (dianggap) mengawetkan permusuhan dan memelihara potensi benturan dalam masyarakat adalah sangat tidak relevan dan mengada-ada," ujar Wakil Sekretaris TKN KIK Verry Surya Hendrawan, Minggu (9/6).

Menurut Verry, KIK justru perlu dilanjutkan karena punya tujuan menyatukan sinergi untuk membangun bangsa dengan mendukung Jokowi dalam Pilpres 2019.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Andre Rosiade mempersilakan Demokrat untuk keluar dari koalisi jika sudah menentukan sikap untuk merapat ke koalisi partai pemerintah.

"Kalau ada partai yang ingin menjadi menteri, lalu mau keluar dari koalisi, silakan. Itu hak mereka. Kami tidak ingin mengintervensi, karena seperti kata teman-teman Demokrat, koalisi bukan fusi dan mereka punya hak menentukan arah politiknya," kata Andre.

Segera dievaluasi

Nasib koalisi pendukung Prabowo-Sandi itu kemungkinan akan dibicarakan sesudah sidang putusan MK terkait gugatan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019, pada 28 Juni 2019 mendatang.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengatakan, untuk saat ini, partai-partai pendukung Prabowo-Sandi akan tetap memberi dukungan moral untuk proses sengketa PHPU di MK. Menurutnya, keberadaan koalisi masih dibutuhkan untuk sementara waktu.

Meski demikian, kata Eddy, nasib koalisi perlu segera dibicarakan bersama-sama setelah putusan MK keluar, akhir bulan ini.

"Apapun hasil di MK nanti, Pak Prabowo akan memanggil semua partai koalisi dan menentukan langkah ke depan akan seperti apa. Jika pilpres dianggap sudah selesai dan semua partai mengambil jalan masing-masing, maka itu akan menjadi keputusan bersama semua partai di barisan koalisi," jelasnya.

Nasib partai ke depan, tambahnya, apakah bubar atau dipertahankan akan tergantung pada sikap yang diambil semua anggota koalisi. Saat ini, sambung Eddy, ada partai-partai pendukung Prabowo yang ingin fokus membesarkan kembali eksistensi partainya dengan merapat ke koalisi Jokowi-Amin seperti PAN.

"Kami akan fokus membesarkan kembali partai, terutama untuk memposisikan PAN kembali jadi partai besar di Pemilu 2024 nanti," tandasnya.

Seperti diketahui, BPN Prabowo-Sandi telah menggugat sengketa PHPU Presiden 2019 di MK. Mereka akan menghadapi sidang perdana yang akan digelar 14 Juni mendatang.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR