PILPRES 2019

Prabowo imbau pendukung utamakan keutuhan bangsa

Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis (14/3/2019).
Calon Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato politik di hadapan pendukungnya di Jambi, Kamis (14/3/2019). | Wahdi Setiawan /Antara Foto

Calon presiden Prabowo Subianto meminta pendukungnya memercayai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan memeriksa gugatan perselisihan hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden 2019.

Melalui pesan video yang diunggah di halaman fanpage Facebook pada (11/6/2019), Prabowo mengimbau para pendukungnya untuk tidak mendatangi MK selama proses persidangan yang akan digelar dalam beberapa hari mendatang.

"Percayalah pada hakim-hakim (MK). Apa pun keputusannya, kita sikapi dengan dewasa, tenang, dan mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa dan negara. Itu sikap dan permohonan kami," imbau Prabowo dalam video yang dikutip Beritagar.id, Rabu, (12/6/2019).

Prabowo menegaskan, dengan diambilnya jalur hukum konstitusional untuk menggugat hasil pemilu, para pendukung diminta untuk tidak berbondong-bondong mendatangi MK selama rangkaian persidangan berjalan.

"Saya mohon, sami’na wa atho’na, percayalah kepada pimpinan. Dan untuk itu, kalau Anda sungguh-sungguh mendukung Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, saya mohon tidak perlu hadir di sekitar MK," tandasnya.

Seperti diketahui, Tim Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sejak beberapa hari terakhir bersiap menghadapi sidang gugatan PHPU Presiden 2019 di MK.

Gugatan PHPU Prabowo-Sandi diregistrasi, dan tercatat di Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) dengan nomor perkara 01/PHPU-PRES/XVII/2019.

Dalam berkas gugatannya, Tim Hukum Prabowo-Sandi menuntut MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Amin sebagai peserta Pilpres 2019. Pada Senin (10/6), Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto, menyerahkan perbaikan permohonan dan daftar alat bukti PHPU.

Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kedua kanan) menunjukkan berkas tanda terima pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin (10/6/2019).
Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandi, Bambang Widjojanto (kedua kanan) menunjukkan berkas tanda terima pengajuan perbaikan permohonan sengketa hasil Pilpres 2019 di gedung MK, Jakarta, Senin (10/6/2019). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Perbaikan permohonan yang disampaikan Bambang satu di antaranya menyoal posisi Ma’ruf Amin yang disebut masih menduduki sebuah jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah.

Bambang menilai, Ma’ruf Amin melanggar Pasal 227 Huruf P, Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa calon wakil presiden Ma'ruf Amin lolos verifikasi sebagai cawapres, meskipun yang bersangkutan masih menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BNI Syariah dan Mandiri Syariah.

DPS, menurut KPU, tidak berkedudukan sebagai pejabat maupun karyawan. Selain itu, BNI Syariah dan Mandiri Syariah juga bukan merupakan BUMN maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Tak ada aturan perbaikan

Upaya perbaikan permohonan gugatan PHPU yang disampaikan Tim Hukum BPN Prabowo-Sandi ke MK menuai protes sejumlah pihak. Bahkan MK sendiri menegaskan bahwa perbaikan permohonan gugatan tidak diatur dalam Peraturan MK.

Namun kata Juru Bicara MK, Fajar Laksono, hal itu akan menjadi otoritas hakim konstitusi untuk menilainya.

"Intinya, terkait dengan perbaikan permohonan pemohon perselisihan hasil pilpres, perlu disampaikan bahwa menurut PMK 4/2018 dan PMK 1/2019 jo PMK 2/2019 tidak diatur mengenai perbaikan permohonan perselisihan hasil pilpres," ujar Fajar, Selasa (11/6).

Pendapat serupa diungkapkan Tim Hukum Joko "Jokowi" Widodo-Ma’ruf Amin. Mereka bahkan meminta MK menolak perbaikan materi gugatan tersebut.

Wakil Ketua Tim Hukum Jokowi-Amin, Arsul Sani, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (10/6), mengatakan, tidak ada tahapan perbaikan permohonan untuk sengketa hasil pemilihan presiden, berbeda dari sengketa hasil pemilihan legislatif.

"Jika ada anggapan bahwa pemohon diperbolehkan mengajukan perbaikan untuk sengketa hasil pilpres, itu bertentangan dengan payung hukum sengketa pemilu, dan kami yakin MK akan konsisten aturan yang ada," tegasnya.

Selain mengacu pada Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2019, Arsul juga menyebut Pasal 475 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga tidak mengatur tentang kesempatan memperbaiki permohonan bagi penggugat hasil pemilu presiden.

Itu berbeda dengan Pasal 474 undang-undang yang sama yang mengatur tentang sengketa hasil pemilu legislatif. Pemohon sengketa pileg dapat memperbaiki dan melengkapi permohonannya paling lama 3 x 24 jam sejak permohonan didaftarkan ke MK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR