PILPRES 2019

Prabowo sindir KPU umumkan hasil rekapitulasi dalam senyap

Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno berjabat tangan seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno berjabat tangan seusai memberikan keterangan pers di kediaman Prabowo, Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat melontarkan candaan saat membuka pidato resminya. Ia menyindir Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dinilai aneh memilih waktu untuk mengumumkan hasil rekapitulasi suara nasional.

Sebelum berpidato, Prabowo menggelar rapat konsolidasi dengan sejumlah petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (21/5/2019).

"Izinkanlah saya atas nama pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia nomor urut 02 dalam rangka Pemilihan Umum tahun 2019 ini untuk membacakan statement yang kami susun untuk menanggapi pengumuman KPU dini hari," ujar Prabowo, Selasa (21/5).

Sambil tertawa, Prabowo melontarkan sindiran kepada KPU. "Tadi pagi sekitar jam 2 pagi, senyap senyap begitu. Di saat orang terlelap atau ada juga yang masih melek ya," celetuk Prabowo.

Sejumlah elite partai politik dan petinggi Badan Pemenangan Nasional (BPN) yang berdiri di belakang Prabowo dan cawapres Sandiaga Uno sontak ikut tertawa.

Seperti diketahui, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 01 Joko "Jokowi" Widodo-Ma’ruf Amin menjadi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Mereka unggul di 21 provinsi dan luar negeri, mengalahkan Prabowo-Sandi yang menang di 13 provinsi.

Kemenangan telak terjadi di Bali, dengan perolehan suara mencapai 91,68 persen, sementara Prabowo-Sandi hanya meraih 8,32 persen suara.

Sementara kemenangan telak kubu 02 terjadi di Sumatra Barat dan Aceh, masing-masing mencapai 85,92 persen dan 85,59 persen. Di luar negeri, Jokowi unggul dengan 570.534 suara mengalahkan Prabowo yang mendapatkan 207.746 suara.

Prabowo sendiri menyatakan menolak hasil Pilpres 2019. Pihaknya akan terus melakukan upaya hukum sesuai konstitusi. "Dalam rangka membela kedaulatan rakyat yang hak-hak konstitusinya dirampas Pemilu 2019 ini," ujarnya.

Penolakan tersebut tegasnya, masih sama seperti yang pernah disampaikan pada 14 Mei 2019 lalu di Hotel Sahid Jaya, Jakarta. "Pasangan calon 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan," tandasnya.

Sementara itu, calon presiden Joko "Jokowi" Widodo mengaku belum melakukan komunikasi dengan Prabowo Subianto usai pengumuman hasil rekapitulasi Pilpres 2019 oleh KPU.

Namun, di sela kunjungan di Kampung Deret, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, Jokowi menyatakan tetap ingin melanjutkan persahabatan dengan Prabowo, Sandiaga Uno, serta para pendukung mereka.

"Rencananya kan sejak awal, sejak tanggal 17 April sudah ada. Tapi memang belum ketemu, mungkin belum ketemu waktunya. Tapi yang jelas kita ingin bersahabat dengan Pak Prabowo, Pak Sandi, dan seluruh pendukung yang ada," ungkap Jokowi, kepada para jurnalis, termasuk Ronna Nirmala dari Beritagar.id, Selasa (21/5).

Mantan gubernur DKI itu menambahkan, semua pihak harus menerima hasil Pemilu 2019, karena itu merupakan bentuk penghargaan terhadap kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Sikap menerima juga menunjukkan kedewasaan dalam berdemokrasi. "Itu adalah sebuah kedaulatan rakyat dalam bentuk Pemilu 17 April yang lalu. Kehendak rakyat yang sudah dilaksanakan itu marilah kita hargai," ujarnya.

Gugat hasil pilpres ke MK

Selain Prabowo yang menyatakan melakukan upaya hukum sesuai konstitusi, Direktur Advokasi dan Hukum BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut pihaknya telah memutuskan akan mengajukan gugatan hasil pemilu 2019 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Menyikapi hasil dari KPU RI yang sudah mengumumkan hasil rekapitulasi nasional pada dini hari, paslon 02 akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi," ujar Dasco, Selasa (21/5).

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin mengapresiasi langkah BPN yang akan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Wakil Sekretaris TKN, Verry Surya Hendrawan, menilai tindakan yang dilakukan Prabowo-Sandiaga sesuai dengan konstitusi.

"Terkait rencana paslon 02 Pak Prabowo-Pak Sandiaga dan BPN untuk ke MK, 1.000 persen mendukung dan apresiasi yang setinggi-tingginya," ujar Verry.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, mengakui kemenangan Joko Widodo di Pemilihan Umum Presiden 2019. Ia juga menyatakan PAN mengaku hasil Pemilu Legislatif DPR dan DPD yang diumumkan KPU.

"Kami mengakui kemenangan Jokowi, pileg dan DPD," ungkap Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/5).

Tak hanya itu, dia juga membantah informasi yang menyebutkan PAN tidak menandatangani hasil rekapitulasi Pemilu 2019. Partainya, kata dia, telah menandatangani seluruh hasil rekapitulasi setelah memberikan sejumlah catatan.

"PAN sudah tanda tangan hasil rekapitulasi. Tidak ada lagi berita simpang siur. Kami mengakui hasil KPU," tandasnya.

Juru bicara MK, Fajar Laksono, menyatakan siap menerima pengajuan sengketa Pemilu 2019 baik Pilpres maupun Pileg mulai Selasa (21/5). "Sekiranya ada pengajuan permohonan hari ini (Selasa, 21/5), bisa langsung diproses," ujar Fajar.

Kendati demikian MK tetap akan memastikan terlebih dulu terkait Surat Keputusan Penetapan KPU, yang berfungsi sebagai acuan penentuan batas waktu pengajuan permohonan.

"Tetapi secara garis besar, kami di MK sudah siap, Gugus Tugas sudah siaga menerima pengajuan, begitu pula dengan prasarana dan pengamanan," tambah Fajar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR