Praperadilan Bupati Buton yang ditolak dan pemanggilan paksa KPK

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/1/2017).
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, memberikan keterangan kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Senin (23/1/2017). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Hakim Tunggal Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Noor Edi Yono menolak seluruh permohonan yang diajukan Bupati nonaktif Buton Sulawesi Tenggara Samsu Umar Abdul Samiun, Selasa (24/1/2017).

Hakim menganggap Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki dua alat bukti yang sah untuk menetapkan Samsu sebagai tersangka dugaan suap kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar terkait sengketa Pilkada Bupati Buton tahun 2011/2012.

"Dengan adanya bukti-bukti yang dihadirkan Termohon dalam kasus tersebut sudah didasarkan dua alat bukti yang sah sehingga penerbitan sprinlidik dan sprindik sudah sah dan berdasar hukum," ujar Hakim Noor melalui Kompas.com, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (24/1/2017).

KPK menetapkan Samsu sebagai tersangka pada 20 Oktober 2016. Samsu diduga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Akil Mochtar dengan maksud untuk memengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili terkait dengan sengketa pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di Mahkamah Konstitusi tahun 2011/2012.

Setelah menjadi Samsu menjadi tersangka, KPK sudah beberapa kali menjadwalkan pemanggilan Samsu. KPK menjadwalkan pemanggilan pada 23 Desember 2016, 4 Januari 2017, 13 Januari 2017 serta 23 Januari 2017, tetapi Samsu tak kunjung datang. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, utusan praperadilan bakal menjadi dasar KPK buat menjemput paksa Samsu.

Dugaan suap bermula dari pelaksanaan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang digelar pada Agustus 2011. Terdapat sembilan pasangan calon yang mengikuti Pilkada ini, yakni pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo, Ali La Opa dan La Diri, Azhari dan Naba Kasim, Jaliman Mady dan Muh Saleh Ganiru, Samsu Umar Abdul Samiun dan La Bakry, La Sita dan Zuliadi, La Ode M Syafrin Hanamu dan Ali Hamid, Edy Karno dan Zainuddin, serta pasangan Abdul Hasan dan Buton Achmad.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Buton yang melakukan penghitungan suara menyatakan pasangan Agus Feisal Hidayat dan Yaudu Salam Ajo sebagai pemenang. Keputusan KPU ini digugat oleh pasangan Lauku dan Dani, Samsu Umar dan La Bakry, serta Abdul Hasan dan Buton Achmad ke MK.

Dalam putusannya, MK membatalkan putusan KPU Buton dan memerintahkan KPU Buton untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual serta melakukan pemungutan suara ulang. Pada 24 Juli 2012, MK memutuskan Samsu Umar dan La Bakry menjadi pemenang Pilkada Buton. Samsu dilantik oleh Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam pada 18 Agustus 2012.

Kongkalikong putusan Mahkamah Konstitusi terkuak ketika KPK menangkap tangan Akil Mochtar di rumah dinasnya pada 2013 lalu. Akil Mochtar yang kini mendekam di Lapas Sukamiskin, Bandung setelah divonis seumur hidup didakwa menerima suap dan janji terkait pengurusan sembilan perkara sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi, termasuk Buton.

Pada sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, 4 Maret 2014, Samsu telah mengaku pernah memberikan uang Rp1 miliar kepada Akil Mochtar sekitar tahun 2012 agar memenangkan sengketa Pilkada Buton yang bergulir di Makhamah Konstitusi. Ketika itu, Samsu menjadi saksi dengan terdakwa Akil Mochtar. Samsu mengaku mengirim uang Rp1 miliar ke CV Ratu Samagat, milik istri Akil, karena merasa takut dan tertekan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR